Gatot Edy dan Boy Rafly, Calon Kapolri

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Komjen Pol Gatot Eddy Pramono
Komjen Pol Gatot Eddy Pramono

i

 

Tugas Kapolri Baru Harus Bisa Atasi Covid-19, Ekonomi, Terorisme, dan Kelompok Intoleran

 

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Sudah sejak November lalu, di Jakarta sudah ramai mengkalkulasi calon Kapolri pengganti Jenderal Pol. Idham Azis. Kini mengerucut pada dua nama Komjen senior yaitu Komjen Pol Dr. Gatot Eddy Pramono, M.Si dan Komjen Pol Dr. Boy Rafli Amar, MH.

Dua Komjen ini masing-masing Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Boy Rafli Amar dan Wakapolri Komisaris Jenderal Gatot Eddy Pramono.

Dua Komjen ini diprediksi bisa menjawab tantangan Polri setelah tahun 2020 yaitu mengatasi Covid-19, ekonomi, terorisme, dan kelompok intoleran. Boy, pernah dinas di Densus dan Kapolda Banten. Sedang Gatot Edy, pernah menjadi Kapolda Metro Jaya

 

Idham Azis, Pensiun Akhir Januari 2021

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) akan menyerahkan nama calon Kapolri kepada Presiden Indonesia Joko Widodo untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan serta masukan.

Komisioner Kompolnas Poengky Indarti mengungkapkan, kriteria calon Kapolri kedepan harus bisa mempunyai visi yang visioner dalam meningkatkan kinerja. Tentu saja, dengan membangun sinergi dengan TNI maupun Kementerian atau Lembaga.

"Pak Kapolri Idham Azis baru akan pensiun 1 Februari 2021. Nah, kami akan serahkan pada Presiden dalam waktu ke depan. Tentu ini bukan menyangkut junior dan senior, tapi ini masalah kepercayaan Presiden. Jadi kita harus hormati keputusan presiden," kata Poengky dalam dialog kepada PRO-3 RRI, Selasa (1/12).

Menurut Poengky, calon Kapolri yang di kini sedang seleksi menggunakan pertimbangan mampu mengatasi persoalan Covid-19, ekonomi, terorisme, dan kelompok-kelompok intoleran.

Ia mengatakan dalam menyerahkan rekomendasi nama calon Kapolri, Kompolnas akan melihat rekam jejak dari para pejabat Polri selama bertugas sebagai prajurit Korps Bhayangkara.

Hal itu tetap merujuk Pasal 11 ayat (6) UU Nomor 2 Tahun 2002, kriteria calon Kapolri adalah perwira tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan karier.

"Kapolri ke depan diharapkan mampu mengatasi seperti itu, kalau saya lihat dari kerangka besarnya," tukasnya.

 

Presiden Punya Kunci

Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko mengatakan Presiden Joko Widodo mempunyai kriteria sendiri terkait calon Kepala Polri atau Kapolri. "Presiden juga punya kunci sendiri untuk menentukan siapa yang akan menjabat," kata Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Selasa, (1/12/2020).

Kapolri Jenderal Idham Azis akan mengakhiri masa jabatannya pada Januari 2021. Banyak nama muncul menjadi kandidat. Bahkan Indonesia Police Watch (IPW) mencatat ada 13 nama Komisaris Jenderal yang berpeluang untuk menggantikan Idham.

Mulai dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Boy Rafli Amar hingga Wakapolri Komisaris Jenderal Gatot Edi.

Moeldoko hanya tertawa saat ditanya siapa calon terkuat dan membiarkan spekulasi berkembang. "Biarkan masyarakat berspekulasi, biarkan masyarakat berkalkulasi. Itu masyarakat punya hak untuk itu," kata Moeldoko.

 

Rekam Jejak Gatot Eddy

Dari informasi yang menyeruak di internal Polri, Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy, yang digadang-gadang menjadi Kapolri pengganti Jenderal Idham Azis.

Rekam jejak Wakapolri Komjen. Pol. Dr. Drs. Gatot Eddy Pramono, M.Si cukup mentereng. Komjen Gatot lahir di Solok, Sumatra Barat, 28 Juni 1965. Kini usianya 55 tahun. Ia dikenal sebagai seorang perwira tinggi Polri yang sejak 20 Desember 2019 mengemban amanat sebagai Wakapolri.

Gatot, lulusan Akpol 1988 ini berpengalaman dalam bidang reserse dan Jabatan terakhir jenderal bintang tiga ini sebelum Wakapolri adalah Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Metro Jaya.

Gatot Eddy, juga pernah menjadi Wakil Kepala Kepolisian Sektor Selektif Wlingi Resor Blitar (1988) dan Kepala Kepolisian Sektor Srengat Resor Blitar (1988). n jk/cr8/rmc

Berita Terbaru

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ponorogo bergerak cepat merespons keluhan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan oleh…

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, BIMA – Dalam upaya memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dari bahaya pangan yang tidak memenuhi syarat, Balai Pengawas O…

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Jumat, 17 Jul 2026 17:16 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 17:16 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya– Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya mulai mengintensifkan pemeriksaan kepatuhan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) t…

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM) turut mendukung penyelenggaraan Surabaya Electric Forum 2…

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

SURABAYAPAGI com, Surabaya – Sebanyak 447 anak di Jawa Timur kini memiliki kepastian hukum yang menjadi pintu masuk untuk memperoleh berbagai hak dasar sebagai …

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP  ‎

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP ‎

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Besarnya SILPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp210 miliar menjadi perhatian DPRD Kota Madiun. Ketua DPRD Kota Madiun Arm…