Jaya Saputra Puji Layanan Keimigrasian di Kanim Tanjung Perak

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Kepala Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Jawa Timur, Jaya Saputra (tengah) bersama jajaran kepala kantor imigrasi se-Jawa Timur. SP/ Sem
Kepala Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Jawa Timur, Jaya Saputra (tengah) bersama jajaran kepala kantor imigrasi se-Jawa Timur. SP/ Sem

i

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Layanan care atau person to person yang diterapkan oleh Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I  TPI Tanjung Perak mendapat apresiasi positif dari Kepala Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Jawa Timur, Jaya Saputra.

Menurut Jaya, model layanan yang dilakulan oleh Kanim Tanjung Perak dapat membantu masyarakat yang baru pertama kali datang ke kantor imigrasi.
 
"Untuk pelayanan saya rasa kanim Tanjung Perak sudah sangat baik," kata Jaya Saputra, Jumat (15/01/2021).
 
Layanan Kanim Tanjung perak sendiri dapat dirasakan ketika masuk dari pintu depan kantor, sudah terbantu dengan penunjuk arah layanan.
 
Masing-masing petunjuk layanan ditandai dengan warna. Warna merah untuk pengambilan paspor, warna ungu untuk pembuatan paspor baru, warna hijau untuk BAP paspor dan warna kuning untuk layanan WNA atau foreigner service. Ditambah lagi ada jalur khusus bagi disabilitas yang menggunakan kursi roda.
 
"Ini suatu inovasi yang saya kira sangat bagus," katanya
 
Dalam membantu kepengurusan berkas pemohon, kanim Tanjung Perak juga telah menyediakan coworking space yang dilengkapi dengan printer, seperangkat komputer dan jaringan internet.
 
Tak hanya itu fasilitas lain seperti zona main anak, pojok kopi dan ruang baca juga disediakan guna membantu masyarakat nyaman tatkala melakukan pengurusan paspor atau pengurusan lainnya.
 
"Saya berharap ini terus dipertahankan dan ditingkatkan lagi," ucapnya
 
Dengan model layanan seperti ini, Jaya menegaskan agar ditahun 2021 Kanim Tanjung Perak dapat meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
 
"Kami akan menggedor kawan-kawan di kanim Tanjung Perak agar di tahun 2021, predikat itu harus diraih," tegasnya. Sem

Berita Terbaru

Bos MNC Group Hary Tanoe, Dihukum Bayar Rp 531,5 miliar

Bos MNC Group Hary Tanoe, Dihukum Bayar Rp 531,5 miliar

Kamis, 23 Apr 2026 20:01 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 20:01 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menghukum bos MNC Group Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo atau Hary Tanoe dan PT MNC…

Resepsi El Rumi dan Syifa Hadju, di Hotel Mewah

Resepsi El Rumi dan Syifa Hadju, di Hotel Mewah

Kamis, 23 Apr 2026 19:58 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:58 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Berkas pendaftaran nikah El Rumi dan Syifa Hadju rampung. Pernikahan juga sudah didaftarkan oleh KUA Setiabudi.Yusuf Mimbar dari KUA…

Anies , Tolak Capres - Cawapres Dari Kader Partai

Anies , Tolak Capres - Cawapres Dari Kader Partai

Kamis, 23 Apr 2026 19:57 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:57 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Juru Bicara (Jubir) Anies Baswedan, Angga Putra Fidrian, menilai demokrasi harus tetap membuka ruang luas bagi semua kalangan.           …

Terbongkar Sindikat Perjokian UTBK-SNBT Hingga Surabaya

Terbongkar Sindikat Perjokian UTBK-SNBT Hingga Surabaya

Kamis, 23 Apr 2026 19:51 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:51 WIB

SURABAYAPAGI : Hingga Kamis (23/4), kasus dugaan perjokian dan kecurangan UTBK meski mencuat masih dalam tahap pendalaman oleh panitia pusat. Penyelidikan…

Legislator Nilai Kasus Perjokian Bukan Masalah Sederhana

Legislator Nilai Kasus Perjokian Bukan Masalah Sederhana

Kamis, 23 Apr 2026 19:50 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:50 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan, kasus perjokian di UTBK-SNBT 2026 bukanlah masalah sederhana. Kasus ini secara…

KPK, Usulkan Ketua Umum Parpol Dua Periode Saja

KPK, Usulkan Ketua Umum Parpol Dua Periode Saja

Kamis, 23 Apr 2026 19:49 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:49 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Salah satu poin masukan KPK yaitu adanya pembatasan ketua umum partai politik menjadi dua periode. Usulan dalam kajian itu muncul karena…