Dandim Wakili Vaksinasi Covid-19 Forkopimda Mojokerto

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Komandan Kodim 0815 Mojokerto, Letkol Inf. Dwi Mawan Sutanto saat melakukan vaksinasi Covid-19. SP/Dwy Agus Susanti
Komandan Kodim 0815 Mojokerto, Letkol Inf. Dwi Mawan Sutanto saat melakukan vaksinasi Covid-19. SP/Dwy Agus Susanti

i

SURABAYAPAGI.com, Mojokerto - Komandan Kodim 0815 Mojokerto, Letkol Inf. Dwi Mawan Sutanto menjadi satu-satunya jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Mojokerto raya yang menerima vaksinasi Covid-19 perdana.

Perwira Menengah Berpangkat Melati Dua ini melakukan suntik vaksin di RSU dr Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto, Kamis (28/1/2021) siang.

Kepada Surabaya Pagi, Dandim menyebut sama sekali tak ada persiapan khusus untuk melaksanakan vaksin hari ini. Pasalnya, seminggu sebelumnya, ia sudah melakukan skrining kesehatan.

"Setelah di tensi darah dan tes suhu tubuh, saya langsung di vaksin di meja tiga," ujarnya sembari bilang tak merasakan sakit sama sekali saat maupun sesudah di vaksin.

Dandim mengakui jika ia menjadi satu-satunya penerima vaksin corona di wilayah Mojokerto raya. Pasalnya, jajaran Forkopimda baik Kabupaten maupun Kota Mojokerto banyak yang gugur di tes skrining.

"Sebagian Forkopimda ada yang penyintas dan ada juga yang memiliki penyakit comorbit sehingga tidak lolos untuk menerima vaksin tahap pertama ini," ungkapnya.

Terpisah Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari mengatakan, Kota Mojokerto mulai melaksanakan vaksinasi Covid-19 serentak di 23 fasilitas kesehatan yang tersebar di seluruh Kota Mojokerto pada hari ini.

Ia menjelaskan, dari total 3354 tenaga kesehatan Kota Mojokerto yang terdaftar di Kemenkes, baru 1000 yang akan diberi suntik vaksin.

"Masih seribu yang dikirim ke Dinas Kesehatan kota, selanjutnya setelah vaksin ini diselesaikan maka akan diturunkan kembali sisanya sampai tahap vaksinasi selesai total," terangnya.

Petinggi Pemkot ini menambahkan, ribuan vaksin gelombang pertama ini akan diselesaikan selama 7 hari kerja.

"Vaksin tahap pertama ini dikhususkan untuk tenaga kesehatan, jajaran Forkopimda, termasuk ada rekan media, pemuda, influencer dan juga tokoh masyarakat,” pungkasnya. Dwy

Berita Terbaru

Bos MNC Group Hary Tanoe, Dihukum Bayar Rp 531,5 miliar

Bos MNC Group Hary Tanoe, Dihukum Bayar Rp 531,5 miliar

Kamis, 23 Apr 2026 20:01 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 20:01 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menghukum bos MNC Group Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo atau Hary Tanoe dan PT MNC…

Resepsi El Rumi dan Syifa Hadju, di Hotel Mewah

Resepsi El Rumi dan Syifa Hadju, di Hotel Mewah

Kamis, 23 Apr 2026 19:58 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:58 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Berkas pendaftaran nikah El Rumi dan Syifa Hadju rampung. Pernikahan juga sudah didaftarkan oleh KUA Setiabudi.Yusuf Mimbar dari KUA…

Anies , Tolak Capres - Cawapres Dari Kader Partai

Anies , Tolak Capres - Cawapres Dari Kader Partai

Kamis, 23 Apr 2026 19:57 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:57 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Juru Bicara (Jubir) Anies Baswedan, Angga Putra Fidrian, menilai demokrasi harus tetap membuka ruang luas bagi semua kalangan.           …

Terbongkar Sindikat Perjokian UTBK-SNBT Hingga Surabaya

Terbongkar Sindikat Perjokian UTBK-SNBT Hingga Surabaya

Kamis, 23 Apr 2026 19:51 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:51 WIB

SURABAYAPAGI : Hingga Kamis (23/4), kasus dugaan perjokian dan kecurangan UTBK meski mencuat masih dalam tahap pendalaman oleh panitia pusat. Penyelidikan…

Legislator Nilai Kasus Perjokian Bukan Masalah Sederhana

Legislator Nilai Kasus Perjokian Bukan Masalah Sederhana

Kamis, 23 Apr 2026 19:50 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:50 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan, kasus perjokian di UTBK-SNBT 2026 bukanlah masalah sederhana. Kasus ini secara…

KPK, Usulkan Ketua Umum Parpol Dua Periode Saja

KPK, Usulkan Ketua Umum Parpol Dua Periode Saja

Kamis, 23 Apr 2026 19:49 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:49 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Salah satu poin masukan KPK yaitu adanya pembatasan ketua umum partai politik menjadi dua periode. Usulan dalam kajian itu muncul karena…