Putus Covid-19, Pemkab Gresik Akan Terapkan PPKM Berskala Mikro

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Plt Bupati Gresik M.Qosim saat menerima bantuan sarana dan prasarana prokes serta alkes. SP/ BJ
Plt Bupati Gresik M.Qosim saat menerima bantuan sarana dan prasarana prokes serta alkes. SP/ BJ

i

SURABAYAPAGI.com, Gresik - Dalam rangka memutus rantai penyebaran Covid-19 di Kabupaten Gresik yang semakin mewabah. Pemkab Gresik berencana menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro sesuai dengan instruksi Pemerintah Pusat.

Menanggapi hal tersebut, Plt Bupati Gresik M.Qosim menuturkan, pemberlakuan PPKM skala mikro ini karena Gresik masuk wilayah Surabaya Raya yang telah diputuskan oleh Presiden Jokowi.

“PPKM berskala mikro ini akan menyasar pada wilayah yang masuk pada zona merah sebaran yang terkonfirmasi Covid-19. Beberapa wilayah itu, antara lain Kecamatan Manyar, Kebomas, Gresik dan Menganti,” tuturnya, Senin (8/02/2021).

M.Qosim menjelaskan, wilayah kecamatan yang terindikasi masuk zona merah akan dipersempit pada tingkat desa, RW hingga RT.

“Tracing-nya akan dilakukan secara massive pada tingkatan tersebut agar penyebaran Covid-19 tidak semakin meluas,” paparnya.

Pada kesempatan itu, perusahaan peleburan tembaga skala ekspor PT Smelting memberikan bantuan berupa sarana prasarana protokol kesehatan (Prokes), dan alat kesehatan kepada Pemkab Gresik.

Manajemen PT Smelting yang diwakili IP. Radjamin menyerahkan total 2.500 alat kesehatan berupa masker, sarung tangan karet, face shield dan baju hazmat.

“Terkait bantuan sarana prasarana prokes dari PT Smelting kepada Pemkab Gresik. Nantinya akan dialokasikan ke berbagai Puskesmas di Gresik,” ujar M.Qosim.

Masih menurut M.Qosim, di masa pandemi Covid-19 yang sampai saat ini belum berakhir sarana maupun prasarana prokes maupun alat kesehatan sangat dibutuhkan guna memutus mata rantai virus ini.

“Selama ini kami sudah bahu-membahu mencegah penyebaran Covid-19. Selain melakukan pencegahan kami juga membantu meringankan beban masyarakat yang terimbas pandemi,” pungkasnya. Dsy11

 

Berita Terbaru

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Jumat, 17 Jul 2026 21:16 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 21:16 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya– Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya mulai mengintensifkan pemeriksaan kepatuhan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) t…

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah 

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ponorogo bergerak cepat merespons keluhan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan oleh…

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, BIMA – Dalam upaya memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dari bahaya pangan yang tidak memenuhi syarat, Balai Pengawas O…

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM) turut mendukung penyelenggaraan Surabaya Electric Forum 2…

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

SURABAYAPAGI com, Surabaya – Sebanyak 447 anak di Jawa Timur kini memiliki kepastian hukum yang menjadi pintu masuk untuk memperoleh berbagai hak dasar sebagai …

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP  ‎

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP ‎

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Besarnya SILPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp210 miliar menjadi perhatian DPRD Kota Madiun. Ketua DPRD Kota Madiun Arm…