Harga Gabah Anjlok, Dewan Anggap Bulog Belum Lakukan Langkah Konkrit

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Sekretaris Komisi B Ansori saat menyampaikan kritikannya dalam RDP. SP/MUHAJIRIN KASRUN
Sekretaris Komisi B Ansori saat menyampaikan kritikannya dalam RDP. SP/MUHAJIRIN KASRUN

i

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Petani di Lamongan terus menjerit seiring dengan harga gabah yang masih anjlok disaat petani tengah panen raya. Namun hingga saat ini masih belum ada langkah konkret dari Bulog untuk menyerap harga gabah sehingga harga bisa stabil.

Hal itu disampaikan oleh Ansori Sekretaris Komisi B saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Bulog, Mitra Bulog dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di ruang Komisi B DPRD Lamongan, Senin (15/3/2021).

Disebutkan olehnya, harga gabah yang anjlok seperti ini semestinya 

sudah bisa diantisipasi jauh-jauh dengan cara melakukan langkah kongkrit menyerap harga gabah, untuk memotong rantai tengkulak dan mafia yang selama ini ditenggarai membikin harga gabah dan beras menjadi rusak.

"Dari hasil keterangan yang disampaikan pihak Bulog, bisa saya simpulkan kalau mereka tidak siap mengantisipasi keterkaitan anjloknya harga gabah," kata politisi asal Partai Gerindra ini menegaskan.

Dewan juga menyoroti tidak adanya upaya keseragaman harga yang dilakukan oleh Mitra Bulog untuk membeli harga gabah milik petani, sehingga harga pada saat panen selalu anjlok, kalaupun pihak mitra membeli juga harganya masih jauh yang diharapkan. "Dewan minta  kepada Mitra Bulog juga untuk membuat standar harga pembelian dari petani. Kalau tidak ada standar harga Kan sama aja bohong," ungkapnya.

Selama ini lanjut Anshori, harga gabah kering sawah dibeli para tengkulak di kisaran harga 3600 hingga 3800. "Padahal kalau melihat gabah di Lamongan semestinya bisa sampai 4000 an perkilo, karena petani panen sudah menggunakan mesin Kombi," jelasnya.

Sholihin salah satu  Mitra Bulog menyebutkan, kalau mitra selalu tidak keberatan kalau membeli gabah petani, asal pihak Bulog tidak menerapkan standar SNI seperti yang telah digembor-gemborkan selama ini, karena gabah di Lamongan masih belum bisa memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Bulog.

"Saya meminta Bulog untuk tidak serta Merta menerapkan apa yang telah distandarkan. Kalau memakai SNI jelas kami di lapangan kesulitan, karena itu 

khusus untuk Lamongan standarnya supaya diturunkan, karena Lamongan adalah surplus gabah dan beras," pintanya.

Ia berharap, pemerintah untuk mengembalikan standar gabah yang bisa diserap oleh Bulog pada tahun 2020. Di tahun itu secara otomatis gabah milik petani Lamongan rata-rata memenuhi, sehingga gabah bisa terserap dan harga pun bisa dipastikan stabil.

Kasubdrive III Bojonegoro Slamet Kurniawan menyebutkan sampai 15 Maret 2021 sudah ada 100 ton gabah yang sudah terserap dari petani di tiga Kabupaten Bojonegoro, Tuban, dan Lamongan. 

Penyerapan gabah di wilayah Lamongan lanjutnya baru sekitar  50 ton. Ia beralasan penyerapan yang masih belum maksimal itu, karena kualitas gabah di Lamongan tidak memenuhi standar yang diharapkan. Selain itu Bulog beralasan rendahnya penyerapan gabah juga disebabkan kapasitas gudang Bulog tidak bisa menampung. 

"Di Lamongan kami masih mempunyai beras sejumlah 9400 ton dan saat ini masih tersimpan, beras ini ada kami simpan sejak tahun 2018, sedangkan kapasitas gudang Bulog di Lamongan maksimal 10 ribu ton, sehingga itu terkadang yang menjadi problem sehingga gabah petani belum terserap secara maksimal," akunya. jir

Berita Terbaru

Kasus Tunjangan DPRD Ponorogo, Mantan Ketua Dewan Mangkir 

Kasus Tunjangan DPRD Ponorogo, Mantan Ketua Dewan Mangkir 

Selasa, 04 Agu 2026 21:24 WIB

Selasa, 04 Agu 2026 21:24 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo- Penyidikan kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo…

IDI Jember Sebut Telemedicine Homecare Mampu Memangkas Jarak dan Membantu Ke Keputusan Awal Pemeriksaan

IDI Jember Sebut Telemedicine Homecare Mampu Memangkas Jarak dan Membantu Ke Keputusan Awal Pemeriksaan

Selasa, 04 Agu 2026 20:33 WIB

Selasa, 04 Agu 2026 20:33 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jember — Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Jember memberikan tanggapan terkait implementasi program pelayanan Homecare bagi masyarakat. O…

Jatim Desak Pemerintah Berikan Trauma Healing bagi Korban KMP Mutiara Sentosa II

Jatim Desak Pemerintah Berikan Trauma Healing bagi Korban KMP Mutiara Sentosa II

Selasa, 04 Agu 2026 20:32 WIB

Selasa, 04 Agu 2026 20:32 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur meminta pemerintah pusat dan Pemprov Jatim memberikan layanan trauma healing sebagai bagian p…

Polrestabes Surabaya Amankan Tiga Pelaku Penyerobotan Ruko di Ngagel

Polrestabes Surabaya Amankan Tiga Pelaku Penyerobotan Ruko di Ngagel

Selasa, 04 Agu 2026 20:30 WIB

Selasa, 04 Agu 2026 20:30 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Buntut dugaan aksi premanisme yang viral di media sosial terkait penyerobotan Ruko di Jalan Krukah Utara Ngagelrejo Kec. Wonokromo…

Dinilai Langgar Kode Etik ASN, Pedagang Pasar Adukan Kabag Hukum ke Sekda

Dinilai Langgar Kode Etik ASN, Pedagang Pasar Adukan Kabag Hukum ke Sekda

Selasa, 04 Agu 2026 19:57 WIB

Selasa, 04 Agu 2026 19:57 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun - Dinilai melanggar kode etik aparatur sipil negara (ASN), Paguyuban Pedagang Pasar se-Kota Madiun mengadukan Kepala Bagian Hukum P…

Korupsi Tunjangan DPRD Ponorogo, Kerugian Negara Capai Rp 3,6 Miliar, Tersangka Diduga Terima Fee 30 Persen

Korupsi Tunjangan DPRD Ponorogo, Kerugian Negara Capai Rp 3,6 Miliar, Tersangka Diduga Terima Fee 30 Persen

Selasa, 04 Agu 2026 18:26 WIB

Selasa, 04 Agu 2026 18:26 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo-Pengusutan kasus dugaan korupsi penyimpangan tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2023–2026 t…