Korban PHK Tetap Dapat Manfaat BPJS

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Direktur Utama Dirut Badan Jaminan Penyelenggara Sosial (BPJS) Kesehatan Ali Ghufron Mukti
Direktur Utama Dirut Badan Jaminan Penyelenggara Sosial (BPJS) Kesehatan Ali Ghufron Mukti

i

 

 

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta – Para korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dijamin oleh Direktur Utama Dirut Badan Jaminan Penyelenggara Sosial (BPJS) Kesehatan Ali Ghufron Mukti, untuk mendapatkan manfaat jaminan kesehatan selama enam bulan. Jaminan ini diberikan meskipun korban PHK tak lagi membayarkan iurannya. Ini mengacu pada Pasal 21 UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

"Jadi, nanti sampai enam bulan itu dia berhak, tanpa bayar iuran, tapi tetap harus mendapatkan manfaat dan itu sudah diatur dalam peraturan," ujar Ali Ghufron Mukti, dalam rapat bersama Komisi IX, Rabu (17/3/2021).

Menurut Dirut BPJS, apabila lebih dari enam bulan yang bersangkutan masih belum mampu membayar iuran, maka ia berhak mengajukan diri sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang ditanggung pemerintah. Hal ini tertuang dalam Pasal 21 UU tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

 

Harus Lapor

Kalau lebih dari enam bulan, dia pindah ke PBI, dia harus lapor. Mekanismenya lapor memang ada bukti dia di-PHK," jelasnya.

Ia mengatakan kebijakan tersebut tidak menghapuskan tunggakan peserta sebelum dia masuk menjadi PBI. Dalam hal ini, pembayaran tunggakan ke BPJS Kesehatan boleh dicicil.

Namun, ia tidak menampik apabila praktik di lapangan kerap kali peserta masih kesulitan untuk menjadi PBI. Menurutnya, hal tersebut disebabkan mekanisme perpindahan kelas menjadi PBI membutuhkan proses di Kementerian Sosial (Kemensos)

"Jadi, mungkin kesulitannya ketika dia proses pindah ke PBI yang mengurusi datanya adalah di Kemensos. Sebetulnya, kalau itu bisa ditentukan, artinya tidak banyak pihak mungkin bisa lebih cepat, tapi kan realitanya seperti itu," ungkapnya.

 

Koordinasi dengan Kemensos

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi PDI-P Charles Honoris mendorong agar BPJS Kesehatan berkoordinasi dengan Kemensos membuat skema perpindahan PBI yang lebih mudah bagi korban PHK.

Pasalnya, korban PHK terus bertambah setiap saat akibat pandemi covid-19, sementara kebutuhan pelayanan orang sakit tidak bisa ditunda. Ia meminta pembuatan skema diselesaikan dalam kurun waktu secepatnya dan segera disampaikan kepada publik.

"Harapan saya, bapak duduk dengan stakeholder yang lain, dibuatkan mekanisme karena sekarang ini dengan pandemi yang terdampak jutaan orang," katanya. n erc/rmc

Berita Terbaru

Dugaan Korupsi KUR BNI Jember Rp 41 M, Penandatanganan Perjanjian  Kredit Dilakukan di Kandang Kambing

Dugaan Korupsi KUR BNI Jember Rp 41 M, Penandatanganan Perjanjian  Kredit Dilakukan di Kandang Kambing

Selasa, 17 Nov 2026 19:30 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 19:30 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya-Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur kembali menetapkan tiga orang tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi penyaluran Kredit Usaha…

Jelang Penetapan UMK 2027, Gus Yani Rangkul Serikat Buruh

Jelang Penetapan UMK 2027, Gus Yani Rangkul Serikat Buruh

Selasa, 17 Nov 2026 19:01 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 19:01 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik – Pembahasan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Gresik 2027 mulai memasuki tahap koordinasi. Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengajak s…

Kontingen Lamongan Bawa Pulang 29 Medali diajang Popda XV Jawa Timur

Kontingen Lamongan Bawa Pulang 29 Medali diajang Popda XV Jawa Timur

Selasa, 17 Nov 2026 19:00 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 19:00 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan - Prestasi membanggakan ditunjukkan oleh atlit asal Lamongan dalam Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) XV Jawa Timur Tahun 2026,…

Anggaran Gen Z Surabaya Rp47 Miliar, Ketua Komisi A DPRD Surabaya Dorong Pemuda Bangun Ekonomi Mandiri

Anggaran Gen Z Surabaya Rp47 Miliar, Ketua Komisi A DPRD Surabaya Dorong Pemuda Bangun Ekonomi Mandiri

Selasa, 17 Nov 2026 18:57 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 18:57 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Surabaya mengalokasi anggaran program Generasi Z (Gen Z) sebesar Rp47 miliar. Besarnya anggaran tersebut diharapkan tidak sekadar h…

APBD 2027 Disetujui, DPRD Lamongan Dorong Penguatan Ekonomi dan Pemerataan Infrastruktur

APBD 2027 Disetujui, DPRD Lamongan Dorong Penguatan Ekonomi dan Pemerataan Infrastruktur

Selasa, 17 Nov 2026 16:57 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 16:57 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan – DPRD Kabupaten Lamongan bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja D…

Pemkot Mojokerto Perluas Akses Kerja bagi Penyandang Disabilitas

Pemkot Mojokerto Perluas Akses Kerja bagi Penyandang Disabilitas

Selasa, 17 Nov 2026 16:31 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 16:31 WIB

  SURABAYA PAGI.com, Mojokerto- Pemerintah Kota Mojokerto memperluas akses kerja bagi penyandang disabilitas, salah satunya melalui pelatihan keterampilan …