Dampak Covid-19, Pemdes di Sumenep, Keluhkan Dana Desa

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Eis,  Kepala Desa Manding laok Kecamatan Manding Kab. Sumenep. SP/Ainur Rahman
Eis,  Kepala Desa Manding laok Kecamatan Manding Kab. Sumenep. SP/Ainur Rahman

i

SURABAYA PAGI, Sumenep - Kepala Desa Manding, Laok Eis keluhkan anggaran dana desa yang dinilai tidak mencukupi kebutuhan infrastruktur di desanya, termasuk kebutuhan sarana prasarana di balai desa.

 “Hal itu dikarenakan banyaknya anggaran desa diperuntukkan untuk mencegah penyebaran wabah covid-19,” katanya kepada Surabaya Pagi, Minggu (21/03).

 Menurutnya, anggaran dana Desa (DD) dari Pusat dan anggaran dana desa (ADD) sepertinya tidak cukup untuk kebutuhan perangkat, bahkan BPD saja sudah empat bulan belum terima honor, karena memang tidak ada anggarannya.

“Selain itu RT semestinya mendapat anggaran dari dana desa, karena mereka bekerja sebagai pelayanan masyarakat di desa, tapi RT tidak dianggarkan uang operasional, pokoknya sekarang serba pusing, uang beli kertas saja gak ada anggarannya,” tegasnya. 

Diketahui bahwa RT di Desa Manding Laok itu berjumlah 20 RT dan itu tidak dianggarkan di dana desa karena memang tidak ada, jadi kita ambil dari sewa dana pecaton, mereka butuh kesejahteraan, padahal kalau boleh dibilang RT itu memiliki tugas yang berat, sebab mereka yang mengetahui siapa masyarakat yang tergolong mampu dan tidak mampu.

 "Jadi kepala Desa sifatnya mendapat laporan dari RT, terkait keberadaan warganya, jadi RT memiliki hak untuk memberikan rekom terkait hal yang menimpa masyarakatnya, makanya RT itu memiliki peranan yang sangat penting di desa setelah kepala desa,” ungkapnya.

 Bahkan sambungnya, RT itu harus di prioritaskan dan mendapatkan uang operasional yang dianggarkan dari dana desa, seperti kegiatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang mendapat anggaran dari dana Desa, PPKM ini menelan anggaran yang cukup besar diambil dari dana desa (DD). 

"Jadi misalnya anggaran dana desa itu Rp 1 Miliar dipotong   8% untuk PPKM,  jadi Rp  80 Juta,  semula saya ingin memperbaiki balai desa, namun anggarannya gak cukup, akhirnya dibiarkan saja, pokoknya sekarang serba pusing" ujarnya. 

Dikatakan Eis, dirinya mengaku sebagai kepala desa harus benar -benar menggunakan dana desa itu sesuai dengan perencanaan yang sudah di rencanakan.”Jadi kita bersabar dalam pengabdian dan bertahan di dalam situasi yang sangat sulit,” pungkasnya. Ar 

Tag :

Berita Terbaru

Merawat Harapan di Hari Kartini, Srikandi PLN Kembali Gelar Posyandu Disabilitas di Malang

Merawat Harapan di Hari Kartini, Srikandi PLN Kembali Gelar Posyandu Disabilitas di Malang

Senin, 13 Apr 2026 17:31 WIB

Senin, 13 Apr 2026 17:31 WIB

SurabayaPagi, Malang — Dalam rangka menyambut Hari Kartini, Srikandi PLN Unit Pelaksana Transmisi (UPT) Malang berkolaborasi dengan Yayasan Bersama Anak Bangsa …

DBMCKTR: Menunggu Penghitungan Retribusi, Izin PBG Perum Grand Zam-Zam Segera Terbit

DBMCKTR: Menunggu Penghitungan Retribusi, Izin PBG Perum Grand Zam-Zam Segera Terbit

Senin, 13 Apr 2026 15:40 WIB

Senin, 13 Apr 2026 15:40 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandeng Lele melontarkan kritik keras terhadap kinerja pihak-pihak terkait, dalam penanganan dugaan…

Siap Tampung 1000 Siswa, Progres Pembangunan Sekolah Rakyat Surabaya Tahap II Capai 45 Persen

Siap Tampung 1000 Siswa, Progres Pembangunan Sekolah Rakyat Surabaya Tahap II Capai 45 Persen

Senin, 13 Apr 2026 15:31 WIB

Senin, 13 Apr 2026 15:31 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Menindaklanjuti program terbaru Presiden Prabowo Subianto terkait Sekolah Rakyat (SR), saat ini untuk progres pembangunan Sekolah…

Hari Pertama Penerapan WFH, Pemkot Surabaya Tegaskan Pantau ASN Lewat Aplikasi ‘Kantorku’

Hari Pertama Penerapan WFH, Pemkot Surabaya Tegaskan Pantau ASN Lewat Aplikasi ‘Kantorku’

Senin, 13 Apr 2026 15:22 WIB

Senin, 13 Apr 2026 15:22 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Di hari pertama penerapan  work from home (WFH) pada Jumat (10/04/2026), Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menegaskan tetap …

Satgas MBG Trenggalek Bakal Beri Sanksi Suspend, Jika SPPG Abaikan Standar Standar Kualitas

Satgas MBG Trenggalek Bakal Beri Sanksi Suspend, Jika SPPG Abaikan Standar Standar Kualitas

Senin, 13 Apr 2026 15:04 WIB

Senin, 13 Apr 2026 15:04 WIB

SURABAYAPAGI.com, Trenggalek - Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Trenggalek dengan tegas menyatakan bahwa seluruh Satuan Pelayanan…

Satreskrim Polres Blitar Kota Bekuk Pengedar Uang Palsu Lembaran Rp100 Ribuan

Satreskrim Polres Blitar Kota Bekuk Pengedar Uang Palsu Lembaran Rp100 Ribuan

Senin, 13 Apr 2026 15:00 WIB

Senin, 13 Apr 2026 15:00 WIB

SURABAYAPAGI.com, Blitar - Akhirnya Satreskrim berhasil bekuk pria berusia 50 tahun yang di duga pengedar uang palsu. Ditangkapnya seorang Pria setengah baya…