Dana Rencana Pembangunan Desa tidak jelas Jluntrungnya
SURABAYAPAGI.COM, Blitar - Ratusan kepala desa di Kabupaten Blitar ancam boikot pelaksanaan Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) karena dinilai dana Rencana Pembangunan selama 5 tahun yang dialokasikan dalam Musrenbang tiba tiba hilang tak berbekas, hal itu diduga karena adanya intervensi dari legislatif.
Seperti yang diungkapkan oleh Humas Asosiasi Pemerintah Desa (APD) Kabupaten Blitar Tugas Nanggolo, jika tidak segera dibenahi atas kekisruhan tersebut, maka Kepala Desa se-Kabupaten Blitar akan memboikot pelaksanaan Musrenbang.
"Dari 220 desa yang ada di Kabupaten Blitar, sebanyak 207 kades siap menyatakan untuk memboikot," ujar Tugas pada Surabaya Pagi, Senin (22/3) Sore.
Lebih jauh pria yg berbadan subur itu menjelaskan bahwa pelaksanaan musrenbang dilakukan sebelum tahun anggaran berjalan semisal tahun anggaran 2021 (APBD 2021), pemkab menggelar Musrenbang pada tahun 2020. Teknisnya, aspirasi masyarakat di jaring mulai tingkat dusun (RT/RW). Proses bergulir naik ke tingkat desa, sampai ke kecamatan, hingga kabupaten.
Mekanisme yang berjalan dihadiri perwakilan dari Bappeda dan Legislatif. Namun setelah alokasi anggaran disetujui dan disahkan, kata Tugas yang sekaligus sebagai Kades Karangsono Kec Kanigoro ini mengungkapkan kenyataannya realisasinya tidak pernah ada.
"Dalam pelaksanaanya tidak pernah ada. Dana yang sudah dialokasikan tiba-tiba dicoret tanpa ada penjelasan," terang Tugas Nanggolo.
Tugas juga menyebutkan sejumlah program Musrenbang di sejumlah desa yang tiba tiba hilang. Di antaranya pembangunan jembatan di Desa Plumpungrejo di Kecamatan Kademangan, pembangunan jembatan di Pulerejo, Kecamatan Bakung. Jembatan di wilayah Kecamatan Sutojayan.
"Juga perawatan jalan di wilayah Kecamatan Wonotirto, dan proyek Jambanisasi di wilayah Kecamatan Ponggok, untuk diketahui Mas (Surabaya Pagi) untuk dana setiap Proyek Jembatan yang dialokasikan Pemkab Blitar besarannya Rp.2 Miliar lebih, sedangkan anggaran Proyek Perawatan Jalan sebesar Rp 700 juta sampai Rp 1 Miliar Rupiah, hal itu lenyap termasuk dana Jambanisasi di Wilayah Kec Ponggok," papar Tugas.
Masih menurut Tugas, untuk setiap proyek jembatan, dana yang dialokasikan Pemkab mencapai Rp 2 miliar lebih. Sedangkan proyek perawatan jalan Rp 700 juta hingga Rp1 miliar.
" Hal ini kita sudah sampaikan dalam Rapat Musrenbang dengan pihak dewan yang dihadiri dari Komisi III, namun hasilnya pun belum jelas jluntrungnya," pungkas pria yang gemar minum kopi. Les
Editor : Moch Ilham
