SURABAYAPAGI,Lumajang - Pemerintah Pusat melalui BNPB memberikan bantuan kepada Jawa Timur untuk percepatan penanganan pasca gempa bermagnitudo 6,1 di Kabupaten Malang senilai Rp 1 Miliar.
“Nah untuk dana bantuan senilai Rp 1 Miliar yang kita dapatkan dari pusat, nanti peruntukannya adalah sebagai biaya operasional untuk Dapur Umum Lapangan yang tersebar di Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang. Bantuan ini akan sangat membantu dalam proses penanganganan kebencanaan saat tanggap darurat seperti saat ini,” ungkap Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Senin (12/4/2021).
Gubernur Khofifahmenegaskan bahwa pihaknya siap mengawal penyerahan bantuan pada daerah terdampak dan masyarakat yang berhak serta menggunakan dana tersebut semaksimal mungkin untuk pemulihan pasca bencana.
"Kami mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat melalui BNPB. Pemprov Jatim tentunya akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk meringankan beban para pengungsi dan korban gempa," ungkap Khofifah.
BNPB juga telah memastikan bahwa warga yang terkena dampak akan mendapatkan bantuan senilai Rp 50 juta untuk rumah kategori rusak berat, Rp 24 juta kategori rusak sedang dan Rp 10 juta kategori rusak ringan. Bantuan tersebut di luar biaya pengerjaannya.
BNPB juga menyiapkan bantuan tunggu hunian sebesar Rp 500 ribu perbulan per rumah tangga agar digunakan untuk sewa tempat tinggal sambil menunggu pembangunan rumah selesai.
“Ini menjadi kabar gembira yang insya allah dapat sedikit memberikan pelipur lara warga Jatim yang terdampak gempa. Paling tidak mereka terpikirkan solusi untuk membangun kembali rumah tinggalnya, dan mendapatkan bantuan pagi selama menunggu pengerjaan rumah selesai,” tegasnya.
Sedangkan untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial yang terdampak, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa penangannnya ditangani oleh Kementerian PUPR.
Pemprov Jatim memastikan bahwa mereka akan bergerak cepat utamanya dalam penyaluran bantuan dan mengkoordinasikan dengan pihak terkait. Baik bersama Forkopimda Jawa Timur, Pemda terdampak, BPBD, Tagana serta relawan lainnya.
Saat ini di lapangan pun dikatakan Khofifah sedang dimaksimalkan infentarisasi dan identifikasi data pemilik rumah, bangunan fasum dan fasos yang terdampak serta divalidasi oleh tim yang dikordinasikan oleh Bupati.
Data tersebut diharapkan bisa diumumkan di Balai Desa atau tempat pengungsian agar segera terverifikasi sehingga pengerjaannya bisa lebih cepat. na
Editor : Mariana Setiawati
