Legislator Surabaya Minta Pemkot Bersikap Tegas
SURABAYAPAGI,Surabaya - Saat ini aktivitas dengan dalih menarik bantuan untuk bencana alam atau bantuan lain semakin banyak dijalanan. Mereka ada yang menggunakan pengeras suara dan menengadahkan wadah untuk menampung uang yang diberikan oleh orang-orang yang melintasi jalan. Adanya kegiatan bantuan sosial ini dilarang, jika dilaksanakan secara ilegal atau tidak memiliki izin.
Maka dari itu, Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya Khusnul Khotimah mendesak agar Pemkot Surabaya lebih tegas dalam menyikapi bantuan sosial jalanan ini . "Jika kedapatan ada yang turun jalan sambil menyodorkan bantuan kemanusiaan, Satpol PP silakan menertibkan. Menarik sumbangan di jalanan tanpa izin itu dilarang," tegas Khusnul, Rabu (14/4).
Sebagiamana Perwali 55/2017 tentang Tata Cara Pengumpulan Sumbangan di Surabaya, semua bentuk sumbangan harus berizin. Lembaga, badan, atau kepanitiaan yang mengumpulkan sumbangan tersebut harus mendapat izin tertulis.
Jika untuk bantuan dan kesejahteraan sosial maka izin harus tertulis melalui Dinas Sosial (Dinsos). Kalau sumbangan untun bencana alam maka harus mendapat izin tertulis Badan Penanggulangam Bencana (BPB) dan Perlindungaan Masyarakat (Linmas).
Panitia atau lembaga pengumpul bantuan harus berizin. Izin tertulis itu harus mencantumkan aktitivaa pengumpulan bantuan itu berlangsung dimana, sampai kapan, raihan sumbangan hingga penyaluran bantuan bagaimana.
Khusnul melihat fenomena saat ini masih banyak pengumpulan bantuan sosial di jalan-jalan. Harus dipastikan sebelum turun jalan mengajukan izin dulu. Jika diizinkan tentu tidak perlu dipersoalkan.
Tidak hanya penggalannya dana bantuan bencana di jalanan, kepanitiaan sumbangan saat Ramadan begini marak. Ada yang menyebar di kampung-kampung. Khusnul meminta warga peka dan mengecek apakah mereka mengantongi izin atau tidak. tn/na
Editor : Mariana Setiawati
