Gedung DPRD Ponorogo Didemo Puluhan Massa Berbaju Hitam

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Massa yang tergabung dalam Front Reneissance menggelar aksi demo di depan kantor DPRD Ponorogo.
Massa yang tergabung dalam Front Reneissance menggelar aksi demo di depan kantor DPRD Ponorogo.

i

 

SURABAYAPAGI.COM, Ponorogo - Kantor DPRD Ponorogo yang berada di jalan Alun-alun Timur digeruduk sejumlah massa yang tergabung dalam Front Reneissance, Kamis (6/5). Aksi mereka bertujuan untuk menyuarakan beberapa tuntutan kepada pihak pemerintah maupun wakil rakyat.

Dengan pakaian serban hitam dan membawa spanduk yang berisi berbagai tulisan, massa menuntut sejumlah hal.

Muhammad Maruf, selaku korlap aksi membacakan tuntutan yang disuarakan Front Reneissance dalam aksi tersebut.

“Ada beberapa tuntutan yang kami suarakan dalam aksi damai di depan gedung dewan ini,” kata korlap aksi front reneissance, Muhammad Ma’ruf, Kamis (6/5/2021).

Yang pertama, meminta Disnaker Ponorogo tegas kepada perusahaan yang tidak membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawan.

“Disnaker sudah mendirikan Posko Pengaduan THR, tapi jangan hanya menunggu pengaduan, harusnya juga aktif jemput bola ke buruh,” kata Maruf.

Demonstran juga meminta pemerintah agar memperhatikan masalah perempuan, terutama di Ponorogo.

"Apalagi di jalanan sering terjadi begal payudara dan pelecehan seksual," lanjutnya.

Untuk itu, Maruf meminta DPRD Ponorogo agar mendorong pemerintah pusat segera mengesahkan RUU PKS (Perlindungan Kekerasan Seksual).

Kelompok yang terdiri dari mahasiswa, buruh, aktivis wanita dan elemen masyarakat lainnya tersebut, meminta Pemkab Ponorogo mengontrol pelaksanaan amanat peraturan pemerintah no 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

"Bagaiamana mengontrol pembayaran biaya pendidikan baik SD dan SMP. Karena UMK Ponorogo hanya Rp 1,9 juta sedangkan kebutuhan hidup sudah mencapai Rp 3 juta," tegas Maruf.

Tuntutan terakhir, kata Ma’ruf pihaknya mewanti-wanti agar permasalahan lingkungan di Wadas, Purworejo dan Pakel, Banyuwangi. Semoga konflik tentang lingkungan di daerah tersebut, tidak terjadi di Ponorogo terutama di daerah lingkar Wilis.

“Jangan sampai permasalahan lingkungan di Purworejo dan Banyuwangi terjadi di sini. Harus dikawal sejak dini, kalau tidak akan berbahaya,” pungkasnya.

 

Berita Terbaru

KPBU APJ Dinilai Sukses, Bupati Madiun Bakal Tambah 4.000 Titik   ‎

KPBU APJ Dinilai Sukses, Bupati Madiun Bakal Tambah 4.000 Titik  ‎

Rabu, 01 Jul 2026 21:23 WIB

Rabu, 01 Jul 2026 21:23 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Pemerintah Kabupaten Madiun berencana menambah 4.000 titik Alat Penerangan Jalan (APJ) setelah proyek penerangan jalan dengan skema …

Penyidikan TP DPRD Ponorogo, Sejumlah Anggota Dewan Aktif Diperiksa

Penyidikan TP DPRD Ponorogo, Sejumlah Anggota Dewan Aktif Diperiksa

Rabu, 01 Jul 2026 18:18 WIB

Rabu, 01 Jul 2026 18:18 WIB

SURABAYA PAGI,Ponorogo- Kejaksaan Negeri (Kejari ) Ponorogo terus melakukan penanganan dugaan korupsi Tunjangan Perumahaan (TP) anggota Dewan Perwakilan Rakyat…

Kadin Jatim Soroti Aturan Kemasan Polos Rokok, Khawatir Tekan Ekosistem Tembakau

Kadin Jatim Soroti Aturan Kemasan Polos Rokok, Khawatir Tekan Ekosistem Tembakau

Rabu, 01 Jul 2026 17:26 WIB

Rabu, 01 Jul 2026 17:26 WIB

SurabayaPagi, Surabaya - Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur menggelar Sarasehan Nasional untuk membahas rencana kebijakan standardisasi kemasan rokok…

Ungkap Kasus Besar hingga Kejahatan Internasional, Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya Diganjar 6 Penghargaan

Ungkap Kasus Besar hingga Kejahatan Internasional, Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya Diganjar 6 Penghargaan

Rabu, 01 Jul 2026 17:07 WIB

Rabu, 01 Jul 2026 17:07 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Momentum Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Dr. Edy Herwiyanto di ganjar enam penghargaan…

Anggota Komisi A Desak Wali Kota Tinjau Ulang Kebijakan Izin Suami Untuk ASN Perempuan

Anggota Komisi A Desak Wali Kota Tinjau Ulang Kebijakan Izin Suami Untuk ASN Perempuan

Rabu, 01 Jul 2026 16:53 WIB

Rabu, 01 Jul 2026 16:53 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Kebijakan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi terkait kewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) perempuan mengantongi izin tertulis dari…

Pemkab Mojokerto Kebut Pengerjaan 9 Proyek Pengairan Senilai Rp 5,4 M

Pemkab Mojokerto Kebut Pengerjaan 9 Proyek Pengairan Senilai Rp 5,4 M

Rabu, 01 Jul 2026 16:50 WIB

Rabu, 01 Jul 2026 16:50 WIB

SURABAYA PAGI.COM, Mojokerto - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto resmi memulai pembangunan 9 proyek infrastruktur pengairan dengan total senilai Rp 5,4…