Gedung DPRD Ponorogo Didemo Puluhan Massa Berbaju Hitam

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Massa yang tergabung dalam Front Reneissance menggelar aksi demo di depan kantor DPRD Ponorogo.
Massa yang tergabung dalam Front Reneissance menggelar aksi demo di depan kantor DPRD Ponorogo.

i

 

SURABAYAPAGI.COM, Ponorogo - Kantor DPRD Ponorogo yang berada di jalan Alun-alun Timur digeruduk sejumlah massa yang tergabung dalam Front Reneissance, Kamis (6/5). Aksi mereka bertujuan untuk menyuarakan beberapa tuntutan kepada pihak pemerintah maupun wakil rakyat.

Dengan pakaian serban hitam dan membawa spanduk yang berisi berbagai tulisan, massa menuntut sejumlah hal.

Muhammad Maruf, selaku korlap aksi membacakan tuntutan yang disuarakan Front Reneissance dalam aksi tersebut.

“Ada beberapa tuntutan yang kami suarakan dalam aksi damai di depan gedung dewan ini,” kata korlap aksi front reneissance, Muhammad Ma’ruf, Kamis (6/5/2021).

Yang pertama, meminta Disnaker Ponorogo tegas kepada perusahaan yang tidak membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawan.

“Disnaker sudah mendirikan Posko Pengaduan THR, tapi jangan hanya menunggu pengaduan, harusnya juga aktif jemput bola ke buruh,” kata Maruf.

Demonstran juga meminta pemerintah agar memperhatikan masalah perempuan, terutama di Ponorogo.

"Apalagi di jalanan sering terjadi begal payudara dan pelecehan seksual," lanjutnya.

Untuk itu, Maruf meminta DPRD Ponorogo agar mendorong pemerintah pusat segera mengesahkan RUU PKS (Perlindungan Kekerasan Seksual).

Kelompok yang terdiri dari mahasiswa, buruh, aktivis wanita dan elemen masyarakat lainnya tersebut, meminta Pemkab Ponorogo mengontrol pelaksanaan amanat peraturan pemerintah no 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

"Bagaiamana mengontrol pembayaran biaya pendidikan baik SD dan SMP. Karena UMK Ponorogo hanya Rp 1,9 juta sedangkan kebutuhan hidup sudah mencapai Rp 3 juta," tegas Maruf.

Tuntutan terakhir, kata Ma’ruf pihaknya mewanti-wanti agar permasalahan lingkungan di Wadas, Purworejo dan Pakel, Banyuwangi. Semoga konflik tentang lingkungan di daerah tersebut, tidak terjadi di Ponorogo terutama di daerah lingkar Wilis.

“Jangan sampai permasalahan lingkungan di Purworejo dan Banyuwangi terjadi di sini. Harus dikawal sejak dini, kalau tidak akan berbahaya,” pungkasnya.

 

Berita Terbaru

Cegah Penimbunan di Tingkat Pengecer, Pemkab Lumajang Perpendek Distribusi Gas Elpiji 3 Kg

Cegah Penimbunan di Tingkat Pengecer, Pemkab Lumajang Perpendek Distribusi Gas Elpiji 3 Kg

Kamis, 09 Apr 2026 12:59 WIB

Kamis, 09 Apr 2026 12:59 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lumajang - Baru-baru ini, masyarakat di wilayah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur khawatir terkait kelangkaan gas elpiji 3 kilogram (Kg) di…

Bupati Jember Pastikan hingga 2027 Tak Ada PHK PPPK, Asal Kinerjanya Bagus

Bupati Jember Pastikan hingga 2027 Tak Ada PHK PPPK, Asal Kinerjanya Bagus

Kamis, 09 Apr 2026 12:51 WIB

Kamis, 09 Apr 2026 12:51 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jember - Menindaklanjuti fenomena dan isu pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Bupati…

Belum Kantongi Sertifikat Halal, Satgas MBG Bangkalan Beri Deadline 1 Bulan bagi 41 SPPG yang Tak Berizin

Belum Kantongi Sertifikat Halal, Satgas MBG Bangkalan Beri Deadline 1 Bulan bagi 41 SPPG yang Tak Berizin

Kamis, 09 Apr 2026 12:41 WIB

Kamis, 09 Apr 2026 12:41 WIB

SURABAYAPAGI.com, Bangkalan - Baru-baru ini, Satuan Tugas (Satgas) program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Bangkalan, mencatat sebanyak sebanyak 41 Satuan…

Dukung Efisiensi Anggaran, Pemkot Malang Lakukan Penyesuaian Agenda Perjalanan Dinas

Dukung Efisiensi Anggaran, Pemkot Malang Lakukan Penyesuaian Agenda Perjalanan Dinas

Kamis, 09 Apr 2026 12:34 WIB

Kamis, 09 Apr 2026 12:34 WIB

SURABAYAPAGI.com, Malang - Menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat terkait efisiensi anggaran, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang kembali melakukan penyesuaian…

KPK Geledah Rumah Pengusaha EO Madiun, Terkait OTT Walikota Nonaktif Maidi 

KPK Geledah Rumah Pengusaha EO Madiun, Terkait OTT Walikota Nonaktif Maidi 

Kamis, 09 Apr 2026 12:32 WIB

Kamis, 09 Apr 2026 12:32 WIB

‎‎SURABAYAPAGI.COM, Kota Madiun - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah pengusaha event organizer Faizal Rachman di Kota Madiun, Kamis (9/…

Antisipasi Kriminalitas Profesi, Pemkab Magetan Jamin Perlindungan Hukum Bagi Guru Jenjang TK - SMP

Antisipasi Kriminalitas Profesi, Pemkab Magetan Jamin Perlindungan Hukum Bagi Guru Jenjang TK - SMP

Kamis, 09 Apr 2026 11:30 WIB

Kamis, 09 Apr 2026 11:30 WIB

SURABAYAPAGI.com, Magetan - Sebagai upaya antisipasi terjadinya kriminalisasi terhadap profesi guru di wilayah Kabupaten Magetan, Jawa Timur, melalui Dinas…