Ngeyel Mudik, Bisa Alami Lonjakan Covid-19 Seperti India

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Suasana penyekatan di bundaran Waru Cito perbatasan Surabaya dan Sidoarjo. SP/Arlana
Suasana penyekatan di bundaran Waru Cito perbatasan Surabaya dan Sidoarjo. SP/Arlana

i

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Ahli epidemiologi asal Indonesia di Griffith University di Australia, Dicky Budiman, mengingatkan fakta ilmiah yang tak terbantahkan bahwa saat sejumlah besar orang Indonesia ngotot untuk mudik ini akan memperburuk pandemi. Ini terbukti saat kegiatan mudik Lebaran tahun lalu yang berkontribusi pada kenaikan 10 hingga 20 persen kasus positif Covid-19.

Hal sama juga dipublish Media asing asal Hong Kong, SCMP . Media Hong Kong ini memprediksikan Indonesia akan mengalami lonjakan kasus Covid-19 seperti di India setelah perayaan Lebaran Idul Fitri 2021.

Hal tersebut dapat terjadi karena saat ini masih banyaknya masyarakat Indonesia yang ngeyel melanggar kebijakan pemerintah mengenai larangan mudik 2021. “Banyak masyarakat yang melanggar protokol kesehatan serta ngotot melaksanakan mudik telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan ahli kesehatan,” demikian SCMP, edisi Minggu kemarin.

“Ahli kesehatan telah yang memperingatkan bahwa Indonesia dapat menghadapi lonjakan kasus Covid-19 beberapa minggu setelah Idul Fitri,” tambah SCMP.

 

Varian Baru Terdeteksi

Dicky Budiman menambahkan, dengan sudah ditemukannya beberapa varian virus Covid-19 baru di Indonesia. bakal dapat memperparah pandemi Covid-19 di Indonesia jika lonjakan kasus terjadi.

“Varian baru juga sudah terdeteksi di Indonesia. Ini lebih menular dan dapat mengurangi kemanjuran vaksin atau antibodi masyarakat," kata Dicky Budiman.

"Itu berarti orang yang sudah tertular Covid-19 dapat terinfeksi kembali. Inilah mengapa mudik masih berisiko tahun ini,” sambungnya.

Sementara itu, Hermawan Saputra, dari Asosiasi Kesehatan Masyarakat Indonesia mengatakan kesehatan di Indonesia akan kewalahan jika terjadi lonjakan kasus Covid-19 antara 30 hingga 50 persen.

“Kombinasi kelelahan pandemi, penegakan hukum yang lemah pada pelanggar protokol kesehatan, dan kegagalan mengoordinasikan peraturan Covid-19 di berbagai lembaga membuat Indonesia berpotensi menghadapi situasi seperti India,” katanya.

Hal tersebut diperparah oleh terbongkarnya kasus penggunaan alat rapid test Covid-19 bekas di Bandara Kualanamu, Sumatra Utara yang sangat berpotensi menularkan Covid-19 terhadap khalayak banyak.

Ditambah lagi, pemerintah Indonesia masih mengizinkan masuk warga negara asing (WNA) yang berasal dari negara dengan kasus Covid-19 tinggi seperti India dan China yang dapat membawa masuk varian baru virus Covid-19 ke Indonesia.

 

Vaksin Belum Relevan

Meskipun Indonesia adalah salah satu negara Asia pertama yang melaksanakan vaksinasi massal, para ahli meminta pemerintah agar tidak melonggarkan langkah-langkah keamanan karena peluncurannya berjalan lebih lambat dari yang diharapkan.

Hingga Kamis, 6 Mei 2021, diketahui baru sekitar 8 juta orang yang telah menerima dua dosis vaksin yang mayoritas menggunakan vaksin Sinovac buatan China.

“Vaksin belum relevan untuk membantu kita mengendalikan pandemi. Dari target awal menginokulasi 40 juta orang, baru delapan juta orang yang sudah ditusuk dua kali,” kata Hermawan Saputra.

“Jika tingkat kemanjuran vaksin Sinovac 65 persen, berarti baru 4.5 juta orang yang membangun respon imunitas yang dipicu oleh vaksin tersebut,” tambah dirinya. n jk/scmp/erc/rmc

Berita Terbaru

KPK Kembangkan Kasus Maidi ke TPPU, Menantu hingga Sejumlah Pihak Swasta Diperiksa

KPK Kembangkan Kasus Maidi ke TPPU, Menantu hingga Sejumlah Pihak Swasta Diperiksa

Rabu, 23 Sep 2026 20:15 WIB

Rabu, 23 Sep 2026 20:15 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Kasus dugaan korupsi yang menjerat Walikota Madiun nonaktif, Maidi kini memasuki babak baru. Komisi Pemberantasan Korupsi mulai men…

Menantu Maidi Diperiksa 2,5 Jam, KPK Dalami Hubungan Keluarga dalam Pengembangan Kasus TPPU

Menantu Maidi Diperiksa 2,5 Jam, KPK Dalami Hubungan Keluarga dalam Pengembangan Kasus TPPU

Rabu, 23 Sep 2026 18:00 WIB

Rabu, 23 Sep 2026 18:00 WIB

SURABAYAPAGI.com, Madiun – Menantu Wali Kota Madiun nonaktif Maidi, Suliyati Dwi Safitri, diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama sekitar 2…

Patuhi Larangan ODL, Siswa SMPN 2 Tanggulangin Belajar Batik Tulis Khas Sidoarjo

Patuhi Larangan ODL, Siswa SMPN 2 Tanggulangin Belajar Batik Tulis Khas Sidoarjo

Rabu, 23 Sep 2026 16:57 WIB

Rabu, 23 Sep 2026 16:57 WIB

SURABAYAOAGI.com, Sidoarjo - Pagi itu bak pengerajin batik yang sudah profesional para siswa siswi kelas SMPN 2 Tanggulangin Sidoarjo serempak menggelar…

Lewat Jaminan Sosial, Pemkab Lumajang Lindungi 15.188 Pekerja Rentan

Lewat Jaminan Sosial, Pemkab Lumajang Lindungi 15.188 Pekerja Rentan

Rabu, 23 Sep 2026 15:22 WIB

Rabu, 23 Sep 2026 15:22 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lumajang - Melalui jaminan sosial berupa kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang, melindungi sebanyak 15.188…

Sekolah Nasional Terintegrasi, Langkah Terencana Akses Pendidikan Berkualitas di Situbondo

Sekolah Nasional Terintegrasi, Langkah Terencana Akses Pendidikan Berkualitas di Situbondo

Rabu, 23 Sep 2026 15:01 WIB

Rabu, 23 Sep 2026 15:01 WIB

SURABAYAPAGI.com, Situbondo - Sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan berkualitas, dan dukungan dari berbagai pihak, diantaranya menghadirkan…

Pemkot Batu Siapkan Insentif bagi Pelaku Usaha, Perkuat Iklim Investasi Berkualitas

Pemkot Batu Siapkan Insentif bagi Pelaku Usaha, Perkuat Iklim Investasi Berkualitas

Rabu, 23 Sep 2026 14:48 WIB

Rabu, 23 Sep 2026 14:48 WIB

SURABAYAPAGI.com, Batu - Guna memperkuat iklim investasi sekaligus memastikan modal yang masuk memberikan dampak yang lebih luas bagi perekonomian dan…