SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Aliansi Pelajar Surabaya menggelar aksi di depan Gedung Negara Grahadi, Rabu, 2 Juni 2021. Mereka mengkritisi kebijakan sistem zonasi, pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Ketua Aliansi Pelajar Surabaya, Mirza Akmal Putra mengatakan, sistem zonasi pada PPDB tahun 2021 memunculkan permasalahan bagi para siswa sejak ditetapkan empat tahun yang lalu.
“Kami sudah nggak tahan. Sudah empat tahun teman-teman pelajar menerima masalah, akibat atas dasar kearifan pemerataan pendidikan,” kata Mirza, usai melakukan orasi, Rabu (2/6/2021).
Ketidaksetujuan pada sistem zonasi tersebut, kata Mirza, atas dasar belum meratanya sistem pendidikan. Sebab, masih banyak kecamatan di Surabaya, yang tidak memiliki sekolah negeri.
“Kita semua tahu di tiap kecamatan itu masih banyak yang belum ada sekolahannya, Atau bahkan numpuk di salah satu kecamatan. Ini menimbulkan efek yang besar, banyak yang nggak lolos,” jelasnya.
Dengan demikian, Mirza berharap agar Pemprov Jatim segera menanggapi tuntutan tersebut, seperti slogan yang ada di atap Gedung Grahadi, yakni, Cepat, Efektif, Transparansi, Responsif (CETAR).
Mirza menginginkan agar Pemprov Jatim melakukan intervensi kepada pemerintah pusat untuk merevisi kebijakan itu. Kalau tidak, lanjutnya, dia berharap ada pemerataan sekolah di setiap kecamatan.
“Ayo diperhatikan, bangun fasilitas pendidikan, jangan hanya makan-makan sini, makan-makan sana. Uang anda paling tidak bisa digunakan untuk bangun satu tembok sekolahan,” ucapnya.
Mirza mengungkapkan bahwa aksi tersebut tidak sepenuhnya digelar di Gedung Negara Grahadi. Namun, Aliansi Pelajar Surabaya mengimbau kepada para pelajar untuk melakukan demonstrasi dari rumah.
“Gak usah ikut ke Grahadi, ngga usah ikut misalnya robohkan pagar gedung. Cukup aksi dari rumah dengan mengangkat tulisan secarik kertas, dan nanti muncul di Instagaram Aliansi Pelajar Surabaya,” tutupnya. cr05-ang
Editor : Redaksi
