PKB di Daerah Sepakat dengan Gus AMI Tolak PPN Sembako

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ketua DPC PKB Lamongan, H. Abd Ghofur. SP/IST
Ketua DPC PKB Lamongan, H. Abd Ghofur. SP/IST

i

SURABAYAPAGI.com, Lamongan - Gelombang penolakan wacana penarikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), terhadap barang kebutuhan pokok oleh pemerintah pusat terus bermunculan. Para politisi daerah mulai angkat bicara, kali ini datang dari ketua DPC PKB Kabupaten Lamongan, H. Abd Ghofur.

Pria yang juga menjabat sebagai ketua DPRD Lamongan ini, sepakat menolak wacana penarikan PPN terhadap sejumlah kebutuhan bahan pokok sembako, karena sama sekali malah membebani masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang masih belum stabil akibat pandemi covid-19.

"Tentu kami merasakan di bawah, bagaimana kondisi ekonomi sekarang ini, tentu wacana pemerintah menarik PPN dari barang kebutuhan pokok sembako justru memberatkan masyarakat," kata Ghofur panggilan akrab ketua DPC PKB Lamongan kepada surabayapagi.com Minggu (13/6/2021).

Karena memberatkan itu, PKB di Lamongan menolak, dan penolakan ini juga sepaham dengan ketua umum DPP PKB A. Muhaimin Iskandar (Gus AMI), yang dari awal komitmen untuk menolak wacana tersebut. "Kami menolak rencana menarik pajak dari kebutuhan pokok, seperti yang disampaikan oleh Ketum kami Gus AMI,"ujarnya.

Ia meminta kebijakan itu ditinjau ulang. Apalagi digulirkan di masa pandemi dan situasi perekonomian yang sedang sulit. Daya beli masyarakat pun masih lesu saat ini.

Selain itu, kebijakan tersebut dinilai memberatkan masyarakat, Ghofur juga menyampaikan, langkah pemerintah memungut PPN dari bahan pokok itu berpotensi meningkatkan angka kemiskinan di tengah kondisi pandemi Covid 19 ini.

"Kebijakan itu sangat kurang tepat dan kontra produktif dengan upaya pemerintah menekan ketimpangan melalui reformasi perpajakan. Padahal rakyat masih tetap butuh perhatian dan bantuan pemerintah, terutama pelaku ekonomi seperti petani dan nelayan," terangnya.

Selanjutnya, Abdul Ghofur berharap, pemerintah bisa lebih terbuka dan mencari alternatif sumber pendapatan lain guna melakukan stabilisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia yang dirasa genting dan perlu diselamatkan saat ini. "Seperti meningkatkan PPN pada barang mewah, membersihkan mafia pajak dan koruptor," harapnya.

Sebelumnya berhembus kabar Pemerintah berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok, yang akan tertuang dalam perluasan objek PPN yang diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). 

Dalam pasal 4A, barang kebutuhan pokok dicoret dari daftar barang tak kena PPN. Diketahui, barang itu meliputi beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi.jir

Berita Terbaru

Samsung Laundry, Solusi Praktis untuk Beragam Kebutuhan Rumah Tangga

Samsung Laundry, Solusi Praktis untuk Beragam Kebutuhan Rumah Tangga

Minggu, 22 Nov 2026 21:19 WIB

Minggu, 22 Nov 2026 21:19 WIB

SurabayaPagi, Jakarta - Memilih mesin cuci sering kali melibatkan banyak pertimbangan, mulai dari kapasitas, durasi pencucian, pilihan siklus, jenis instalasi,…

DPO Curanmor yang Sempat Buron di Lumajang Ditangkap saat Bekerja sebagai Tukang Bangunan di Bali

DPO Curanmor yang Sempat Buron di Lumajang Ditangkap saat Bekerja sebagai Tukang Bangunan di Bali

Minggu, 22 Nov 2026 19:14 WIB

Minggu, 22 Nov 2026 19:14 WIB

  LUMAJANG – Pelarian IR (37), tersangka kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang masuk daftar pencarian orang (DPO) Polres Lumajang, akhirnya be…

Rajut Kebersamaan Lintas Generasi melalui Program Samsung Share the Moments

Rajut Kebersamaan Lintas Generasi melalui Program Samsung Share the Moments

Minggu, 22 Nov 2026 16:15 WIB

Minggu, 22 Nov 2026 16:15 WIB

SurabayaPagi, Jakarta – Di tengah kehidupan yang semakin dinamis, meluangkan waktu untuk berbincang, berbagi cerita, dan melakukan aktivitas bersama dapat m…

Genjot Kualitas UMKM Kriya Tembus Pasar Global, Pemkab Madiun Gencarkan Pelatihan

Genjot Kualitas UMKM Kriya Tembus Pasar Global, Pemkab Madiun Gencarkan Pelatihan

Minggu, 22 Nov 2026 15:03 WIB

Minggu, 22 Nov 2026 15:03 WIB

SURABAYAPAGI.com, Madiun - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun, terus berupaya meningkatkan kualitas pelaku UMKM di sektor kriya agar mampu menembus pasar…

Perluas Akses Layanan Hukum Masyarakat, Pemkab Bangkalan Bentuk Posbakum

Perluas Akses Layanan Hukum Masyarakat, Pemkab Bangkalan Bentuk Posbakum

Minggu, 22 Nov 2026 14:27 WIB

Minggu, 22 Nov 2026 14:27 WIB

SURABAYAPAGI.com, Bangkalan - Guna memperluas pendidikan dan akses layanan hukum kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan membentuk Posbakum…

Cegah Resistensi Antimikroba, Pemkot Masifkan Kampanye Bijak Antibiotik di 1.360 RW

Cegah Resistensi Antimikroba, Pemkot Masifkan Kampanye Bijak Antibiotik di 1.360 RW

Minggu, 22 Nov 2026 13:55 WIB

Minggu, 22 Nov 2026 13:55 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Guna meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai penggunaan antibiotik secara tepat dan rasional sekaligus mencegah resistensi…