Pasca Ricuh Perusakan, DPRD Surabaya Minta Evaluasi Berkala di Pos Suramadu

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Tiga Wakil Ketua DPRD Surabaya meninjau pelaksanaan kegiatan di Pos Penyekatan Suramadu sisi Kota Surabaya, Jatim, beberapa hari lalu. SP/ANt/Pimpinan DPRD Surabaya
Tiga Wakil Ketua DPRD Surabaya meninjau pelaksanaan kegiatan di Pos Penyekatan Suramadu sisi Kota Surabaya, Jatim, beberapa hari lalu. SP/ANt/Pimpinan DPRD Surabaya

i

SURABAYAPAGI, Surabaya -  Pasca kejadian perusakan fasilitas di posko penyekatan, Jumat (18/6) lalu, para pimpinan DPRD Kota Surabaya meminta agar pemerintah kota setempat terus melakukan evaluasi pelaksanaan penyekatan Jembatan Suramadu sisi Surabaya agar kejadian tersebut tida terjadi lagi.

"Kami melihat sudah ada hasil yang bagus. Pelaksanaannya pun terus di evaluasi dan beberapa tindakan untuk melakukan tes usap juga dilakukan secara efektif," kata Wakil Ketua DPRD Surabaya A. Hermas Thony di Surabaya, Minggu (20/6).

Menurut dia, penyekatan Jembatan Suramadu dilakukan oleh Pemkot Surabaya sudah tepat sebagai upaya melindungi warganya dari penyebaran COVID-19 varian baru yang datang dari Bangkalan, Madura.

Untuk itu, lanjut dia, pihaknya mengapresiasi jajaran samping baik dari TNI maupun kepolisian yang ikut membantu Satgas COVID-19 Surabaya saat melakukan tes cepat antigen dan tes usap PCR di Suramadu. 

Pada saat unsur pimpinan DPRD Surabaya meninjau pelaksanaan penyekatan Suramadu beberapa hari lalu, Thony melihat animo masyarakat yang datang untuk tes cepat antigen di Pos Penyekatan Suramadu tinggi, sehingga tidak perlu dihentikan oleh petugas keamanan, melainkan mereka langsung parkir dan langsung minta dites COVID-19.

"Kesadaran masyarakat ini, harus menjadi contoh oleh masyarakat yang lainnya bahwa tes COVID-19 itu bukan sesuatu yang membahayakan. Justru ini langkah awal penyelamatan dan ini perlu kami sampaikan," ujarnya.

Selain ia, lanjut dia, supaya pelaksanana penyekatan ini tidak terkesan hanya dilakukan oleh Surabaya, tetapi dari pihak Bangkalan juga ikut melaksanakan, maka peran Pemerintah Provinsi Jatim  juga dibutuhkan.

Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah meminta kesadaran masyarakat terkait kegiatan penyekatan di Surabaya. "Kami berharap jangan sampai ada pengerusakan saat terjadi penumpukan di Suramadu beberapa waktu lalu," katanya.

Menurut dia, perhatian Pemkot Surabaya, Pemkab Bangkalan dan Pemprov Jatim terkait penanganan di COVID-19 sudah bagus, meski ada sejumlah kekurangan saat pelaksanaan penyekatan Suramadu yang perlu dievaluasi dan diperbaiki kembali.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti mengatakan, tes cepat antigen di pos penyekatan Suramadu sudah berjalan sejak 6 Juni lalu. Menurutnya, pemkot bersama jajaran Forkompimda termasuk tiga pilar terus menerus memberikan yang terbaik. "Semua ini tentunya untuk kebaikan yang tidak hanya warga Surabaya saja, tetapi juga warga Bangkalan," kata Reni.

Reni melihat sudah ada sejumlah perbaikan saat pelaksanaan penyekatan Surramadu khususnya di sisi Bangkalan sebagai upaya mengantisipasi adanya penumpukan kendaraan di satu titik dan antrean warga saat tes cepat antigen.

Wakil Sekretaris Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Surabaya Irvan Widyanto sebelumnya mengatakan tindak perusakan di posko penyekatan Jembatan Suramadu pada Jumat (18/6) karena warga tergesa-gesa sehingga terjadi kesalahpahaman.

"Mereka rata-rata tergesa-gesa mau bekerja dan berangkat sebelum shubuh. Lalu di sini ada penumpukan sehingga harus menunggu. Saat itu ada yang tidak sabar dan ingin cepat-cepat sampai yang lain terpengaruh," ujarnya.

Sebelumnya, beberapa video perusakan posko penyekatan Jembatan Suramadu sisi Surabaya viral di sejumlah media sosial. Pada video tersebut, meja dan kursi sudah berserakan dan sejumlah dokumen berhamburan.

Beberapa petugas dan tenaga kesehatan yang tak kuasa membendung warga akhirnya menyelamatkan diri. Sejumlah aparat TNI-Polri tampak mencoba menenangkan warga di lokasi dan tidak lama kemudian keadaan sudah terkendali. sb4/na

Berita Terbaru

Kejati Jatim Ungkap Skema Rangkap Jabatan Guru dan Pendamping Desa di Probolinggo

Kejati Jatim Ungkap Skema Rangkap Jabatan Guru dan Pendamping Desa di Probolinggo

Kamis, 26 Feb 2026 07:08 WIB

Kamis, 26 Feb 2026 07:08 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya — Penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan gaji atau honor ganda akibat rangkap jabatan di Kabupaten P…

Pansus BUMD DPRD Jatim Bakal Jalan-Jalan ke Luar Negeri Bulan Depan

Pansus BUMD DPRD Jatim Bakal Jalan-Jalan ke Luar Negeri Bulan Depan

Rabu, 25 Feb 2026 21:32 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 21:32 WIB

Surabaya, Surabayapagi.com - Dokumen resmi hasil Rapat Badan Musyawarah (Banmus) tertanggal 23 Februari 2026, tercantum agenda kegiatan Perjalanan ke Luar…

Surabaya Raih Predikat Kota Terbaik Pertama dalam Pengelolaan Sampah se-Indonesia Tahun 2025

Surabaya Raih Predikat Kota Terbaik Pertama dalam Pengelolaan Sampah se-Indonesia Tahun 2025

Rabu, 25 Feb 2026 20:06 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 20:06 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Kota Surabaya kembali menorehkan prestasi sebagai salah satu daerah dengan kinerja lingkungan terbaik di Indonesia. Berdasarkan…

Dorong Ekonomi Lokal, JConnect Ramadan Vaganza 2026 Resmi Dibuka di Balai Kota Surabaya

Dorong Ekonomi Lokal, JConnect Ramadan Vaganza 2026 Resmi Dibuka di Balai Kota Surabaya

Rabu, 25 Feb 2026 19:51 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:51 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Halaman Balai Kota Surabaya kembali semarak dengan dibukanya gelaran JConnect Ramadan Vaganza 2026, Rabu (25/2). Event yang…

Hakim Khawatir Orang Atasnamakan Majelis

Hakim Khawatir Orang Atasnamakan Majelis

Rabu, 25 Feb 2026 19:40 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:40 WIB

Jelang Vonis Kamis Hari Ini, dalam Perkara Dugaan Korupsi Minyak Mentah yang Rugikan Negara Rp 285 triliun      SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Hakim Ketua pe…

Tiga Partai dan Akademisi Setuju Batas Parlemen dihapus

Tiga Partai dan Akademisi Setuju Batas Parlemen dihapus

Rabu, 25 Feb 2026 19:37 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:37 WIB

Hasil Pemilu 2024, Ada 50 juta hingga 60 juta Suara Rakyat Terbuang Sia-sia Akibat Parliamentary Threshold 4%     SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Putusan MK a…