SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Dewan Pendidikan menilai Kota Surabaya bisa melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Syaratnya, masyarakat bisa bisa mengantisipasi masing-masing wilayahnya dari zona merah klaster penularan Covid-19. Namun, bila peningkatan kasus Covid-19 cukup signifikan, PTM jangan dipaksakan.
Dewan Pendidikan Jatim mengutip, zona penularan Covid-19 hingga 18 Juni 2021 tak ada zona merah di Surabaya. Rinciannya, 83 kelurahan di zona hijau, 68 kelurahan masuk zona kuning dan sisanya oranye.
"Artinya, secara aturan Surabaya diperbolehkan untuk menggelar sekolah tatap muka. Ini kalau berdasarkan data saat ini, kurang lebih 93 persen sekolah baik SD maupun SMP di Surabaya telah siap dengan kebijakan tatap muka," kata Anggota Dewan Pendidikan Jawa Timur, Isa Ansori, Minggu (20/6/2021).
Hal ini disampaikan Isa mengutip surat keputusan bersama (SKB) empat menteri. Ini terkait pembelajaran tatap muka bagi daerah di zona aman Covid-19 yang ingin menggelar pelaksanaan sekolah tatap muka. Yang mana, sekolah yang berada di zona hijau dan kuning diperbolehkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Sedangkan kelurahan di zona merah tak diperbolehkan PTM. "Ini sebuah kepastian bahwa masih ada proses belajar di sekolah. Namun, tetap dengan menjalankan protokol kesehatan," katanya.
Namun, saat ini sekolah masih dalam massa libur kenaikan kelas (12 Juni - 10 Juli 2021). Paling cepat, PTM di Surabaya bisa dimulai pada tahun ajaran baru 2021 (12 Juli 2021).
Namun, indikasi ini bisa saja berubah apabila sekolah ini berada di wilayah yang tiba-tiba masuk zona merah. "Kalau tiba-tiba merah, ya harus mengikuti aturan. Ini (regulasi) sifatnya elastis, bisa berubah," katanya.
Selain memastikan di luar zona merah, masing-masing sekolah juga harus menyiapkan sejumlah persiapan lain. Di antaranya, mendapat restu dari orang tua/wali murid. "Sekian banyak wali murid, masih ada yang ragu. Ada juga yang mantap soal PTM. Sehingga, ketika pemerintah membolehkan, sekolah tetap harus berkoordinasi dengan wali murid," katanya.
Baik wali murid yang membolehkan anaknya sekolah tatap muka maupun tidak, harus sama-sama dilayani. "Misalnya, yang ragu diberikan pembelajaran secara daring. Lainnya, bisa dengan offline," katanya.
Guru dan Sekolah Siap
Selain itu, sekolah harus ikut menyiapkan fasilitas memadahi. Survei Dewan Pendidikan kepada sekolah di Jatim menyebut mayoritas sekolah siap sekolah tatap muka. Diantaranya 93 persen guru siap untuk PTM dan 83 persen sekolah siap untuk PTM.
Kesiapan dari guru dibuktikan dengan keikutsertaan guru dalam vaksinasi. "Di Surabaya misalnya, pemkot sampai bekerjasama dengan swasta untuk vaksinasi. Ini tren positif. Namun, bagi gurunya yang tidak mau divaksin, sekolah harus mengambil kebijakan agar orang tua nyaman melepas anaknya," imbuhnya.
Pemkot juga harus menguji kesiapan sekolah melalui asesmen. "Mereka menyediakan fasilitas sesuai persyaratan. Ini harus benar-benar matang," katanya.
Jangan Dipaksakan
Meski begitu, potensi kenaikan Covid-19 menjadi kekhawatiran. Pihaknya tak ingin PTM dipaksakan. "Jangan sampai tatap muka memberikan dampak yang tidak bagus. Ini harus dijaga," kata Eri.
Sehingga, kepastian PTM pun masih akan terus dikaji. "Belum tahu (PTM), belum pasti. Karena kami lebih utama menangani Covid-19 ini dari pada tatap muka. Kalau dampaknya lebih banyak, kan enggak (PTM)," tambahnya.
Pemkot Surabaya juga akan mengirim surat kembali kepada wali murid. Sebab, izin sudah keluar sebelum kasus Covid-19 naik dan kebanyakan orang tua setuju. "Tapi meskipun ada izin dari orang tua, kami akan tetap mempertimbangkan zonasi. Kami juga mendengar pakar epidemiologi. Kalau nggak bisa, ya nggak (PTM)," jelasnya.
Baginya, yang paling utama ialah keselamatan warga. Ia tidak ingin ada penularan virus Corona saat sekolah tatap muka dibuka, tanpa ada pertimbangan yang tepat. "Keselamatan warga lebih penting menurut saya dari pada yang lainnya," pungkasnya. sem/cr2/rmc
Editor : Moch Ilham
