SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Ada kekhawatiran Kimia Farma bakal membuat inovasi marketing dengan model seperti homecare. Inovasi marketing ini bisa bikin rakyat marah, sebab ada vaksinasi di rumah-rumah orang kaya.
Demikian diingatkan anggota Komisi VI DPR Mufti Anam, terkait program vaksinasi dipasarkan secara individua oleh BUMN.
“Tentu itu cukup menggiurkan, namun saya minta jangan gara-gara vaksin individu ini kemudian BUMN farmasi berkurang fokusnya untuk menyediakan vaksin program yang gratis dan obat-obatan terapi yang sangat dibutuhkan rakyat,” ujar Mufti dalam keterangannya di Jakarta, Senin (12/7).
Menurut Mufti, program vaksin individu ini peminatnya cukup banyak dan bisa menyegarkan arus kas BUMN Farmasi. Ini karena bayar langsung di tempat.
Dengan kuota awal di delapan gerai Kimia Farma, dan asumsi biaya sesuai ketentuan maksimal, maka diperkirakan bisa gali uang masuk sekitar Rp 747 juta per hari. Belum bila kalau jaringan penyedia vaksin berbayar ini ditambah oleh Kimia Farma.
Dua Hal Penting
Legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengingatkan dua hal penting jika nantinya vaksinasi Gotong Royong individu dijalankan.
Hal pertama yang harus dipenuhi BUMN Farmasi adalah mampu menata fokus, karena di saat yang bersamaan mereka harus menunaikan tugas percepatan produksi dan distribusi vaksin program (vaksin gratis) serta obat-obatan terapi Covid-19.
Catatan penting kedua adalah Kimia Farma wajib menjaga standar etik tertinggi dalam program vaksinasi berbayar individu. Mufti mengingatkan itu lantaran pernah terjadi kasus penjualan alat tes antigen bekas yang dilakukan oknum Kimia Farma yang telah menghebohkan publik.
“Jangan sampai ada lagi pihak Kimia Farma yang bermain-main mengambil keuntungan dalam penyediaan vaksin individu ini,” ia mengingatkan.
Mufti juga meminta agar ada standar etik pelayanan yang tidak melukai rasa keadilan di masyarakat. Khusus untuk vaksinasi gotong royong, Mufti meminta Kimia Farma jangan sampai melakukan layanan di rumah konsumen.
Pengakuan Menkes
Secara terpisah, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui program vaksin berbayar akan dimulai setelah program vaksinasi gratis dari pemerintah berjalan masif.
Hal itu dikatakan Budi usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, Senin, (12/7/2021). "Sebagai informasi ini juga akan dimulai di saat di mana vaksin pemerintah sudah mulai masif jumlahnya," kata Budi.
Hanya saja mantan Wakil Menteri BUMN tersebut tidak merinci berapa angka vaksinasi yang telah dicapai sehingga dapat dikategorikan masif untuk kemudian menjadi momentum dimulainya vaksinasi berbayar dengan nama program vaksinasi gotong royong individu tersebut.
Budi hanya menjelaskan bahwa vaksinasi berbayar baru akan dimulai setelah akses masyarakat terhadap vaksin besar. "Kita bulan ini akan dapat 30 juta (dosis vaksin) bulan depan akan dapat 40 juta dan seterusnya 50 juta sehingga benar-benar akses masyarakat yang lain akan besar, sedangkan masyarakat yang ingin mengambil opsi yang lain juga tersedia sehingga opsinya semuanya tersedia," katanya.
PT Kimia Farma Diagnostika (KFD), cucu usaha PT Kimia Farma rencananya akan menyediakan 40.000 dosis vaksin individu berbayar untuk tahap pertama penyaluran vaksinasi di enam kota Jawa dan Bali.
Plt Direktur Utama PT Kimia Farma Diagnostika Agus Chandra menjelaskan pihaknya membuka delapan titik penjualan vaksin COVID-19 melalui jaringan klinik perusahaan, yakni tiga di Jakarta, lalu satu di Bandung, Solo, Semarang, Surabaya, dan Bali.
Berdasarkan aturan pemerintah, harga vaksin berbayar yang akan dijual oleh PT Kimia Farma Diagnostika per dosis Rp321.660 ditambah dengan harga layanan Rp117.910, sehingga harga per dosis vaksin yang dibebankan kepada penerima manfaat seharga Rp439.570 per dosis.
Dengan setiap orang mendapatkan suntikan sebanyak dua kali, maka harga paket lengkap vaksin mencapai Rp879.140 per individu. n erc/cr3/rmc
Editor : Moch Ilham
