Menkes, Buka Kartu Inisiasi Vaksin Dijual di Kimia Farma

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin

i

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin buka kartu pemberi kebijakan pembukaan akses masyarakat umum untuk bisa mendapatkan vaksin Covid-19 secara berbayar di jaringan klinik Kimia Farma adalah inisiatif rapat di Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Menurut Budi gagasan itu datang dari inisiatif Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dalam rapat di Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Perekonomian. Rapat yang digelar pada 26 Juni itu menyoroti kecepatan penyaluran Vaksin Gotong Royong yang perlu ditingkatkan.

“Vaksin Gotong Royong sekarang speed-nya 10 ribu sampai 15 ribu per hari dari target 1,5 juta baru 300 ribu,” kata Budi dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR secara daring, Selasa (13/7/2021).

“Jadi, ada concern ini kok lamban sehingga keluar hasil diskusi bahwa beberapa inisiatif Vaksin Gotong Royong apakah mau dibuka juga ke rumah sakit sama dengan vaksin program atau juga buat anak, ibu hamil, menyusui termasuk individu,” tambahnya.

Selanjutnya, pihaknya membawa inisiatif tersebut ke dalam Rapat Terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 28 Juni 2021.

Ketua KPC-PEN sekaligus Menko Perekonomian Airlangga Hartarto kemudian memberi masukan terkait inisiatif tersebut kemudian direalisasi lewat penadatanganan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 19 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Permenkes Nomor 10 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan pandemi Covid-19.

“Keputusan ini diambil pertama memang Vaksin Gotong Royong dilihat masih bisa ditingkatkan peranannya supaya bisa mempercepat target vaksinasi,” katanya.

Budi menegaskan, Vaksin Gotong Royong menggunakan uang yang berasal dari BUMN dan perusahaan swasta, bukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurutnya, tidak ada keterlibatan negara dari sisi anggaran dalam Vaksin Gotong Royong. Selain itu, dia juga menyampaikan bahwa Vaksin Gotong royong merupakan opsi tidak wajib dan masyarakat tetap bisa mengakses program vaksinasi gratis.

Menurutnya, merek vaksin yang digunakan dalam Vaksin Gotong Royong hanya dua yaitu Sinopharm dan Cansino. Ia menyebut, merek vaksin yang digunakan dalam Vaksin Gotong Royong tidak berbenturan dengan merek vaksin yang digunakan di program nasional.

“Diskusinya waktu itu disampaikan karena ini biaya ditanggung individu ini dapat meringankan beban APBN. Itu adalah landasan pemikiran pemerintah sehingga akhirnya sudahlah kita buka supaya lima hal ini bisa tercapai dan Vaksin Gotong Royong yang lamban ini penetrasinya bisa naik dan menjadi pilar baru untuk percepat vaksinasi kita,” katanya.

Pemerintah sebelumnya merencanakan masyarakat umum bisa mengakses vaksin Covid-19 lewat skema gotong royong individu atau vaksin berbayar di jaringan klinik Kimia Farma mulai hari ini, Senin (12/7). Harga yang dibanderol senilai Rp321.660 per dosis dengan tarif maksimal pelayanan vaksinasi sebesar Rp117.910 per dosis.

Penyediaan layanan tersebut, menurut Sekretaris Perusahaan Kimia Farma Ganti Winarno Putro, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Namun, akhirnya Kimia Farma memutuskan menunda penyelenggaraan vaksin Covid-19 berbayar tersebut setelah mendapatkan kritik dari sejumlah kalangan dan politisi. n erc/rmc

Berita Terbaru

Kejati Jatim Ungkap Skema Rangkap Jabatan Guru dan Pendamping Desa di Probolinggo

Kejati Jatim Ungkap Skema Rangkap Jabatan Guru dan Pendamping Desa di Probolinggo

Kamis, 26 Feb 2026 07:08 WIB

Kamis, 26 Feb 2026 07:08 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya — Penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan gaji atau honor ganda akibat rangkap jabatan di Kabupaten P…

Pansus BUMD DPRD Jatim Bakal Jalan-Jalan ke Luar Negeri Bulan Depan

Pansus BUMD DPRD Jatim Bakal Jalan-Jalan ke Luar Negeri Bulan Depan

Rabu, 25 Feb 2026 21:32 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 21:32 WIB

Surabaya, Surabayapagi.com - Dokumen resmi hasil Rapat Badan Musyawarah (Banmus) tertanggal 23 Februari 2026, tercantum agenda kegiatan Perjalanan ke Luar…

Surabaya Raih Predikat Kota Terbaik Pertama dalam Pengelolaan Sampah se-Indonesia Tahun 2025

Surabaya Raih Predikat Kota Terbaik Pertama dalam Pengelolaan Sampah se-Indonesia Tahun 2025

Rabu, 25 Feb 2026 20:06 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 20:06 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Kota Surabaya kembali menorehkan prestasi sebagai salah satu daerah dengan kinerja lingkungan terbaik di Indonesia. Berdasarkan…

Dorong Ekonomi Lokal, JConnect Ramadan Vaganza 2026 Resmi Dibuka di Balai Kota Surabaya

Dorong Ekonomi Lokal, JConnect Ramadan Vaganza 2026 Resmi Dibuka di Balai Kota Surabaya

Rabu, 25 Feb 2026 19:51 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:51 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Halaman Balai Kota Surabaya kembali semarak dengan dibukanya gelaran JConnect Ramadan Vaganza 2026, Rabu (25/2). Event yang…

Hakim Khawatir Orang Atasnamakan Majelis

Hakim Khawatir Orang Atasnamakan Majelis

Rabu, 25 Feb 2026 19:40 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:40 WIB

Jelang Vonis Kamis Hari Ini, dalam Perkara Dugaan Korupsi Minyak Mentah yang Rugikan Negara Rp 285 triliun      SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Hakim Ketua pe…

Tiga Partai dan Akademisi Setuju Batas Parlemen dihapus

Tiga Partai dan Akademisi Setuju Batas Parlemen dihapus

Rabu, 25 Feb 2026 19:37 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:37 WIB

Hasil Pemilu 2024, Ada 50 juta hingga 60 juta Suara Rakyat Terbuang Sia-sia Akibat Parliamentary Threshold 4%     SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Putusan MK a…