SURABAYA - Kinerja pemerintah daerah termasuk Pemprov Jatim jadi sorotan lantaran sangat rendah dalam penyerapan anggaran hingga Juli tahun 2021 ini. Hal ini berdampak perlambatan pembangunan bahkan stagnan termasuk penanganan pandemi Covid-19 yang kian mengganas.
Bukti jebloknya pengelolaan anggaran Pemprov Jatim terungkap dalam rilis Forum Indonesia untuk Transparansi (FITRA) yang menyebut serapan anggaran Jatim jelang akhir semester pertama tahun anggaran 2021 hanya dikisaran 27,89% atau dibawah Provinsi Kalimantan Utara (27,99%) dan Provinsi Papua (28,25%). Berbeda jauh dengan penyerapan anggaran di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah yang sudah mencapai diatas 50%.
"Data tersebut menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah secara umum sangat memprihatinkan, kurang gerak cepat. Padahal saat menghadapi pandemi harusnya bisa dipercepat karena kondisi luar biasa (darurat)," kata Sekjen FITRA Misbah Hasan melalui rilis Sabtu (17/7/2021).
Menanggapi hal tersebut, ketua Fraksi PKB DPRD Jatim, Fauzan Fuadi mengaku kaget, dan mempertanyakan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa selama ini kemana saja dan sudah berbuat apa untuk merealisasikan janji-janji kampanyenya.
"Ada apa dengan Grahadi? Kok bisa Jatim ada di bawah Provinsi Papua maupun provinsi baru seperti Kaltara," sindir politisi muda asal PKB saat dikonfirmasi Sabtu (17/7/2021).
Fraksi PKB, tambah Fauzan mendesak kepada pimpinan DPRD Jatim untuk segera memanggil tim anggaran eksekutif untuk mengklarifikasi kenapa hingga semester pertama mau berakhir masih di bawah 30%. "Hal semacam ini harus segera dievaluasi, karena masyarakat menunggu program-program dari Pemprov Jatim baik yang sudah direncanakan maupun untuk menangani dampak sosial ekonomi akibat Covid-19," tegas Fauzan.
Untuk diketahui, alokasi belanja dalam APBD Jawa Timur tahun 2021 mencapai Rp 32,8 Triliun. Jika hingga Juli penyerapan cuma 27,89% itu artinya baru Rp 9,14 Triliun saja yang sudah digunakan. Sedangkan Dana sebesar Rp 23,66 Triliun masih ngendon di kas Pemprov Jatim.
Mantan wakil ketua Komisi C DPRD Jatim ini mengaku tidak bisa menerima jika Pandemi Covid-19 dijadikan alasan serapan anggaran APBD Jatim masih rendah jelang akhir semester pertama tahun anggaaran 2021.
"Justru dalam kondisi luar biasa (darurat) akibat pandemi Covid-19 yang berkepanjangan, sentuhan dari Pemprov Jatim sangat diharapkan bahkan dinanti masyarakat khususnya menyangkut bantalan bantun sosial," tegas alumnus Ponpes Qomaruddin Bungah Gresik.
Apalagi pemerintah pusat melalui Kemendagri juga sudah mengintruksikan untuk refocusing atau realokasi anggaran 35�ri belanja barang dan jasa serta belanja modal untuk penanganan pandemi Covid-9.
"Harusnya khan ada akselerasi realisasi belanja bukan malah melambat. Padahal semua rumah sakit sudah penuh hingga menolak pasien karena keterbatasan sarana dan prasarana hingga SDM perlu uluran tangan pemerintah," sindir Fauzan.
Belum lagi masyarakat terdampak kebijakan PPKM Darurat sudah banyak yang menjerit dan tak punya pilihan lain harus keluar rumah untuk menafkahi keluarga karena jika tak bekerja tak ada yang bisa dimakan.
"Ini khan bisa dibantu pemerintah dengan memberikan bantalan bantuan sosial sehingga bisa meringankan beban masyarakat. Jangan sampai banyak orang mti itu bukan karena covid tapi justru karena kelaparan hingga mudah sakit dan meninggal," beber Fauzan. rko
Editor : Redaksi
