SURABAYAPAGI.COM, Banyuwangi - Anggota DPRD Banyuwangi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Syamsul Arifin dikenakan sanksi denda Rp 500.000 subsider tujuh hari kurungan karena menggelar hajatan anaknya saat PPKM darurat.
Hasil putusan anggota dewan terhormat itu pun tak beda jauh dengan putusan sidang tipiring Kades Temuguruh, Kecamatan Sempu, Banyuwangi. Jika Kades Temuguruh Asmuni disanksi denda Rp 48.000 subsider dua hari kurungan.
"Terdakwa (Syamsul Arifin) kami nyatakan bersalah dan dikenakan pidana denda sebesar Rp 500.000. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan tujuh hari," kata Ketua Majelis Hakim I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H., saat memimpin sidang tipiring di Ruang Cakra, Senin (26/7/2021).
Mendengar putusan tersebut, dengan menghirup napas panjang Syamsul Arifin tampak lega. Ia pun mengaku salah dan tak bermaksud melanggar aturan pemerintah. Pasalnya, sudah jauh hari acara hajatan tersebut direncanakan dan tidak menduga PPKM akan diperpanjang.
Ia pun berdalih, bahwasanya undangan hajatan pernikahan anaknya tersebut telah disebarkan sepuluh hari sebelum acara. Ternyata tiga hari sebelum acara presiden mengumumkan perpanjangan PPKM.
"Sehingga kami kesulitan menghubungi seluruh para undangan, karena kami tidak memiliki nomor handphone seluruh undangan secara total," jelasnya.
Diketahui, video hajatan pernikahan yang diselenggarakan anggota DPRD Banyuwangi saat PPKM darurat menyebar luas di Banyuwangi. Video itu viral di aplikasi percakapan, Sabtu (24/7/2021).
Dalam rekaman berdurasi 5 detik itu terlihat sejumlah undangan di bawah tenda pelaminan yang dihiasi duduk berimpitan sambil mengenakan masker. Alunan musik pun terdengar dari sound system di acara itu.
Editor : Moch Ilham
