PDIP Berhadapan dengan Kelompok Luhut Binsar Panjaitan
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (Infus), Gde Siriana Yusuf, mengatakan para pendukung presiden Jokowi di pemerintahan ada “perpecahan”. Diduga ada persaingan antara PDIP dan menteri pendukung Luhut Binsar Panjaitan.
“Kini ada perintah Mega untuk menyadarkan Jokowi yang adalah petugas partai agar menyingkirkan kekuatan lain di lingkaran istana,” kata
Siriana dikutip Surabaya Pagi, dari kantor berita politik RMOL, Jumat (6/8/2021).
Gde mencontohkan selama ini, Jokowi belum benar-benar bisa memegang tongkat komando penanganan pandemi Covid-19. Anehnya, tugas berat tersebut justru diambil alih oleh seorang menteri yang jauh dari bidang kesehatan, yakni Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
Melihat peta kekuatan di lingkaran Istana ini, bukan hal aneh bahwa perintah Megawati soal komando penanganan pandemi itu juga agar Jokowi bersikap tegas kepada Luhut.
"Titah Ketum PDI Perjuangan ini bisa diartikan, Mega minta Jokowi pecat LBP (Luhut Binsar Pandjaitan)," ungkap Gde Siriana.
Megawati Minta Jokowi
Aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ini terkesan mendukung Megawati. Makanya Gde menilai, pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini bukan lagi dipandang sebagai kondisi yang biasa. Perlu ketegasan yang ekstra dari presiden agar pagebluk corona tak berlarut-larut.
"Situasi saat ini sudah benar-benar darurat, bukan hanya darurat dalam kata-kata. Jadi kebijakan itu harus mencerminkan tujuannya benar-benar mengatasi pandemi," pungkasnya, mengkritik pendelegasian penanganan pandemi covid -19 Jokowi ke Luhut Binsar Panjaitan.
Analisi Gde Siriana, ini terkait pernyataan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang mengatakan dirinya pernah meminta Jokowi untuk langsung memegang komando penanganan bencana bila terjadi di Indonesia.
Bapak Kepala Negara
Megawati Rabu lalu menyampaikan pidatonya di acara peluncuran Sistem Peringatan Dini Multi Bahaya Geo-Hidrometeorologi yang digelar DPP PDIP, dari Kantor Pusat PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (4/8/2021).
Mega menilai banyak pemimpin di daerah yang tak memiliki kesadaran terkait penanganan bencana. Akibatnya, bila terjadi bencana di sebuah daerah, tidak ada kejelasan mengenai sosok pemegang komando penanganan bencana di daerah tersebut.
"Saya bilang sama Bapak Presiden, Bapaklah yang namanya kepala negara Presiden RI yang harus langsung. Karena ini persoalannya adalah extraordinary (kejadian luar biasa)," kata Megawati. n erc/rmc
Editor : Moch Ilham
