SURABAYAPAGI, Surabaya - Menanggapi sanksi pelanggaran kode etik oleh Dewan Pengawas KPK terhadap Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Saya menilai, pemotongan gaji sebagai sanksi pelanggaran etik berat hanya jadi bahan tertawaan publik
Menurut saya, sanksi berat itu seharusnya penonaktifan atau pemberhentian sementara atau tetap.
Mestinya sanksi berat untuk pelanggaran berat itu penonaktifan atau pemberhentian sementara atau tetap.
Kalau cuma potong gaji pokok disebut sebagai sanksi berat, maka ini akan jadi bahan tertawaan publik yang akan menjatuhkan martabat KPK sebagai lembaga penegak hukum.
Saya menyarankan, Dewan Pengawas KPK untuk memindahkan sanksi pemotongan gaji dari sanksi berat dalam aturan sanksi kode etik.
Pindahkan sanksi terkait pemotongan gaji atau pendapatan itu dari sanksi berat. Komisi III DPR menerima aspirasi masyarakat terkait putusan kasus etik Lili.
Banyak pihak meminta Komisi III mendalami dan membahas putusan tersebut dalam rapat dengan Dewan Pengawas KPK. Sejumlah pihak juga menilai ada kontradiksi putusan Dewan Pengawas KPK.
Intinya sejumlah pihak menyampaikan ada kontradiksi antara cara pandang Dewas yang menilai perbuatan Lili tersebut dianggap sebagai pelanggaran berat namun sanksi yang dijatuhkan hanya memotong gaji pokok 40% padahal gaji pokok Komisioner KPK itu tidak seberapa dibanding dg total tunjangan atau take-home pay-nya.
Lebih lanjut lagi, pendapat anggota Dewas Albertina Ho juga disoroti publik karena tindakan Lili dianggap sebagai awal permulaan korupsi.
Ini berarti kategorinya pelanggaran etik serius tetapi sanksi yang dijatuhkannya tidak serius.
(Disampaikan Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP Arsul Sani kepada wartawan, yaang dikutip dari laman merdeka.com pada Rabu, (1/9)).
Editor : Mariana Setiawati
