surabayapagi.com-jakarta- Alasan pemerintah Jokowi masih belum memberikan izin produksi vaksin nusantara diusik Politikus Partai Gerindra Arief Poyuono .
“Vaksin nusantara karyanya orang Jawa belum diberikan izin produksi karena terganjal rente dan fee besar dari importir vaksin,” kata Arief Poyuono, Minggu (5/9/2021).
Puyuono menjelaskan, izin vaksin nusantara terganjal, diduga karena ada iming-iming keuntungan besar dari pabrik vaksin di luar negeri.
Menurut Arief, iming-iming itu dijanjikan kepada oligarki Indonesia yang menguasai pemerintahan Indonesia.
“Kayaknya Kangmas Jokowi tidak berdaya dibandingkan untuk izin bangun infrastruktur infrastruktur mengunakan utang-utang,” suda anak buah Ketum Gerindra Prabowo Subianto itu.
Dia pun mengaku sedih dengan posisi Jokowi yang dinilai tidak bisa meloloskan izin produksi vaksin nusantara.
“Sungguh sedih saya kangmas tidak bertindak cepat merealisasikan produksi vaksin nusantara yang bisa diproduksi oleh bangsa sendiri,” bebernya.
Menurut dia, oligarki vaksin dan importir vaksin saat ini memegang kendali kebijakaan untuk memasukkan vaksin impor.
Arief Poyuono menjelaskan, kendali ini mulai pembiayaan impor melalui BUMN, kemudian dijual kembali ke negara yang akan membeli vaksin impor.
Dia menambahkan, vaksin impor dibeli mengunakan APBN. Menurut dia, dana pembelian vaksin impor dari hasil jual surat utang negara.
“Puluhan triliun fee dan rente dari praktik mafia impor vaksin. Waduh gawat, ya,” tambah Arief.
Siapa Suka Vaksin Nusantara
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melki Laka Lena menuding saat ini Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bermain politik dalam polemik Vaksin Nusantara.
Melki mengaku mencium ada gerakan penggalangan dukungan kepada BPOM dari para tokoh terkait polemik yang sedang terjadi.
Hal itu disampaikan Melki dalam sebuah diskusi daring bertema 'Siapa Suka Vaksin Nusantara', Sabtu (17/4/2021).
"Sekarang yang main-main politik itu Badan POM. Kita tahu siapa-siapa yang mengerahkan sekarang memakai nara hubung tertentu mengumpulkan tokoh seolah-olah nanti mendukung Badan POM seolah-olah mereka didzolimi. Ini kan nggak bener ini," kata Melki. n jk, erc,07
Editor : Lordna Putri
