Bupati Gus Muhdlor Jamin Makelar Jabatan Tidak Berlaku di Sidoarjo

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor saat berbincang dengan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani. SP/Sugeng Purnomo
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor saat berbincang dengan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani. SP/Sugeng Purnomo

i

SURABAYAPAGI.COM, Sidoarjo - Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor memastikan keputusan promosi jabatan murni karena kecakapan dan kredibilitas seorang PNS dalam bekerja. Rekam jejak kinerja menjadi acuan utama dalam menilai kelayakan untuk di promosikan. Untuk itu, Ia mengingatkan kepada para PNS dan masyarakat agar tidak percaya bila ada orang yang mengaku bisa melobi bupati dan mempromosikan jabatan di lingkungan Pemkab Sidoarjo.

Pernyataan itu disampaikan Bupati Gus Muhdlor usai bertemu dengan Walikota Surabaya dan Bupati Gresik pada rapat Surabaya Raya, Senin (6/9/2021).

Bupati Gus Muhdlor juga mempersilahkan masyarakat untuk melapor ke pihak berwajib bila menemui orang yang mengaku bisa membantu mutasi atau menjanjikan promosi. 

"Silahkan laporkan kepada pihak berwajib kalau ada oknum yang mengaku bisa membantu mutasi atau promosi jabatan," katanya.

Bupati Gus Muhdlor juga menegaskan bahwa dirinya bukanlah tipikal pemimpin yang ABS (Asal Bapak Senang).

"Salah kalau menilai saya itu suka orang ABS. Tidak ada. Saya ingin Sidoarjo ini diisi orang - orang yang kompeten dan amanah," tegasnya.

Maraknya praktek jual beli jabatan menjadi perhatian serius Gus Muhdlor. Ia ingin Sidoarjo bersih dari praktik kotor itu. Karena menurutnya, untuk mendapatkan pegawai yang kompeten maka harus bersih dari praktek suap jabatan.

"Ini bagian dari reformasi birokrasi," kata Gus Muhdlor.

Bupati Gus Muhdlor juga mewanti - wanti jangan sampai ada yang percaya bisa memuluskan karir hanya karena mengaku dekat dengan bupati dan bisa melobi. Ia menjamin itu tidak akan terjadi.

Bupati Gus Muhdlor juga memastikan untuk posisi eselon II atau setingkat Kepala OPD akan dilakukan seleksi terbuka. Publik bisa memantau.

"Saya pastikan tidak ada makelar jabatan dalam menentukan formasi jabatan. Seleksi dilakukan terbuka dan siapapun bisa ikut mendaftar," ucapnya. Sg

 

Berita Terbaru

Temui Putra Bung Tomo, Khofifah Dorong Pelestarian Sejarah dan Wisata Edukasi Terintegrasi

Temui Putra Bung Tomo, Khofifah Dorong Pelestarian Sejarah dan Wisata Edukasi Terintegrasi

Jumat, 05 Jun 2026 16:41 WIB

Jumat, 05 Jun 2026 16:41 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima Bambang Sulistomo, putra Pahlawan Nasional Bung Tomo, di Gedung Negara Grahadi, S…

Hadir di Kampus, PLN Bekali Mahasiswa PNM Wawasan Proteksi Gardu Induk Tegangan Tinggi

Hadir di Kampus, PLN Bekali Mahasiswa PNM Wawasan Proteksi Gardu Induk Tegangan Tinggi

Jumat, 05 Jun 2026 16:33 WIB

Jumat, 05 Jun 2026 16:33 WIB

SurabayaPagi, Madiun – PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM) melalui Unit Pelaksana Transmisi (UPT) Madiun terus m…

PLN Edukasi Masyarakat soal Komponen Tagihan Listrik, Konsumsi Energi Jadi Faktor Penentu

PLN Edukasi Masyarakat soal Komponen Tagihan Listrik, Konsumsi Energi Jadi Faktor Penentu

Jumat, 05 Jun 2026 16:30 WIB

Jumat, 05 Jun 2026 16:30 WIB

SurabayaPagi, Jakarta - PT PLN (Persero) mengajak masyarakat untuk memahami pola konsumsi energi serta berbagai komponen yang memengaruhi pembayaran listrik,…

Pasar Halal Kian Menarik, Ekspansi F&B Premium Mulai Sasar Kota Regional

Pasar Halal Kian Menarik, Ekspansi F&B Premium Mulai Sasar Kota Regional

Jumat, 05 Jun 2026 16:27 WIB

Jumat, 05 Jun 2026 16:27 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Ekspansi bisnis kuliner premium berbasis halal terus menunjukkan tren pertumbuhan di Indonesia. Salah satunya ditandai dengan p…

KPK: Sidang Perdana Tiga Terdakwa Kasus Korupsi Pemkot Madiun Digelar 11 Juni  ‎

KPK: Sidang Perdana Tiga Terdakwa Kasus Korupsi Pemkot Madiun Digelar 11 Juni ‎

Jumat, 05 Jun 2026 14:56 WIB

Jumat, 05 Jun 2026 14:56 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, MADIUN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan proses hukum perkara dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat tiga tersangka di lin…

Rencana Penutupan Akses Bendungan Lahor, Pemkab Blitar Bakal Kehilangan Pemasukan Rp2 Miliar

Rencana Penutupan Akses Bendungan Lahor, Pemkab Blitar Bakal Kehilangan Pemasukan Rp2 Miliar

Jumat, 05 Jun 2026 14:33 WIB

Jumat, 05 Jun 2026 14:33 WIB

SURABAYAPAGI.com, Blitar - Seiring kemelutnya masarakat wilayah Kec.Kepanjen Kabupaten Malang dengan pihak PJT ( Perum Jasa Tirta ) sejak beberapa waktu lalu,…