ANALISA BERITA

Pemerintah Harus Bijak Sikapi Petisi Kartu Vaksinasi

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani

i

SURABAYAPAGI, Surabaya -Petisi menolak kartu vaksin Covid-19 sebagai syarat administrasi memasuki area mal muncul di laman change.org dengan judul 'batalkan kartu vaksin sebagai syarat administrasi'.

Menyikapi itu, saya meminta pemerintah menyikapi dengan bijaksana petisi penolakan kartu vaksin yang telah ditanda tangani lebih dari 32 ribu orang.

Pemerintah  tidak bisa menyalahkan begitu saja kelompok  masyarakat yang menyetujui petisi penolakan kartu vaksin sebagai syarat administrasi. Sikapi dengan bijaksana dan jadikan sebagai input bahan evaluasi dalam meningkatkan realisasi vaksinasi

Saya menilai adanya petisi tersebut  justru menunjukkan bahwa masih banyak problem dalam realisasi vaksinasi. Contohnya soal cakupan masyarakat yang menjadi target vaksinasi.

Berdasarkan data 8 September lalu, baru 33,22 persen masyarakat yang disuntik dosis pertama, sementara yang menerima dosis kedua hanya 19,07 persen. Artinya masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan hak vaksinasinya.

Dengan realisasi target yang masih rendah, bagaimana mungkin semua orang  diwajibkan memiliki kartu vaksin untuk beraktivitas di tempat publik.

Jangan sampai kewajiban kartu vaksin jadi kebijakan yang diskriminatif bagi masyarakat yang  belum divaksin. Pastikan ada solusi yang bijaksana.

Saya menilai ada banyak sebab yang membuat masyarakat belum divaksin, antara lain, kesulitan untuk mendapatkan vaksin gratis, terkendala komorbid, atau belum lama sembuh dari terinfeksi Covid-19.

Belum lagi soal NIK error yang menghambat vaksinasi. Ini seharusnya menjadi bahan evaluasi  pemerintah guna memperbaiki sistem penunjang

Persoalan  lain  yang membuat masyarakat belum memiliki kartu vaksin, adalah aplikasi PeduliLindungi yang digunakan untuk mendapatkan kartu vaksin seringkali tidak bisa digunakan atau error.

Ada kasus di mana penumpang pesawat gagal terbang gara-gara aplikasinya error. Lalu keamanan data di aplikasi tersebut juga menjadi sorotan publik karena diduga bocor. Akhirnya masyarakat enggan mengisi aplikasi dan tidak bisa menunjukkan kartu vaksin.

Hal-hal semacam itu, harus diantisipasi oleh pemerintah agar tidak menurunkan kepercayaan masyarakat yang dapat memperlambat tercapainya kekebalan populasi.

Kebijakan penggunaan kartu vaksin  maupun aplikasi PeduliLindungi harus ramah  ke semua kelompok masyarakat. Bukan hanya bagi masyarakat perkotaan tapi juga  yang di desa.

 Apakah memang penggunaan aplikasi itu bisa diterapkan kepada mereka yang tidak terkoneksi internet maupun smartphone? Bahkan di kota seperti Jakarta pun masih ada pekerja harian dari desa yang tidak memiliki smartphone.

(Dikatakan anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (11/9)).

Berita Terbaru

Tak Bisa Mengembang di Daerah Lain, Manco Jadi Kebanggaan Warga Tambakmas

Tak Bisa Mengembang di Daerah Lain, Manco Jadi Kebanggaan Warga Tambakmas

Selasa, 17 Nov 2026 22:09 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 22:09 WIB

SURABAYAPAGI.com, Madiun – Kue manco menjadi salah satu kekayaan kuliner khas Desa Tambakmas, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, yang terus dipertahankan k…

Dugaan Korupsi KUR BNI Jember Rp 41 M, Penandatanganan Perjanjian  Kredit Dilakukan di Kandang Kambing

Dugaan Korupsi KUR BNI Jember Rp 41 M, Penandatanganan Perjanjian  Kredit Dilakukan di Kandang Kambing

Selasa, 17 Nov 2026 19:30 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 19:30 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya-Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur kembali menetapkan tiga orang tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi penyaluran Kredit Usaha…

Jelang Penetapan UMK 2027, Gus Yani Rangkul Serikat Buruh

Jelang Penetapan UMK 2027, Gus Yani Rangkul Serikat Buruh

Selasa, 17 Nov 2026 19:01 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 19:01 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik – Pembahasan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Gresik 2027 mulai memasuki tahap koordinasi. Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengajak s…

Kontingen Lamongan Bawa Pulang 29 Medali diajang Popda XV Jawa Timur

Kontingen Lamongan Bawa Pulang 29 Medali diajang Popda XV Jawa Timur

Selasa, 17 Nov 2026 19:00 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 19:00 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan - Prestasi membanggakan ditunjukkan oleh atlit asal Lamongan dalam Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) XV Jawa Timur Tahun 2026,…

Anggaran Gen Z Surabaya Rp47 Miliar, Ketua Komisi A DPRD Surabaya Dorong Pemuda Bangun Ekonomi Mandiri

Anggaran Gen Z Surabaya Rp47 Miliar, Ketua Komisi A DPRD Surabaya Dorong Pemuda Bangun Ekonomi Mandiri

Selasa, 17 Nov 2026 18:57 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 18:57 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Surabaya mengalokasi anggaran program Generasi Z (Gen Z) sebesar Rp47 miliar. Besarnya anggaran tersebut diharapkan tidak sekadar h…

APBD 2027 Disetujui, DPRD Lamongan Dorong Penguatan Ekonomi dan Pemerataan Infrastruktur

APBD 2027 Disetujui, DPRD Lamongan Dorong Penguatan Ekonomi dan Pemerataan Infrastruktur

Selasa, 17 Nov 2026 16:57 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 16:57 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan – DPRD Kabupaten Lamongan bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja D…