SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Tragedi terbakarnya Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas I Tangerang memunculkan ketegangan antara dua anggota DPR-RI, Fadli Zon dan Arteria Dahlan. Keduanya sampai bicara orang waras dan tidak. Terutama ekses kebakaran itu menuntut Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, mundur.
Dugaan awal kebakaran dipicu oleh kapasitas sel yang melebihi batas, sehingga pemeliharaan pada sistem listrik menjadi tidak optimal. Karena adanya dugaan kelalaian tersebut, Menkumham Yasonna Laoly pun didesak mundur dari jabatannya.
Menanggapi desakan terhadap Yasonna Laoly, Arteria Dahlan, yang separtai dengan Laoly, pun menunjukkan ketidaksetujuannya. Dalam acara Catatan Demokrasi yang diunggah ulang di Youtube pada Selasa, (14/9/ 2021), Arteria bilang
"Solusi untuk mundur itu yang saya katakan, Anda waras tidak?"
Anggota DPR Fraksi Gerindra, Fadli Zon selaku pihak yang pro dengan desakan mundurnya Menkumham pun tidak tinggal diam dan memberikan tanggapannya.
"Justru sangat waras, di mana-mana yang bertanggung jawab itu adalah Menterinya. Kekuasaan itu satu pair dengan tanggung jawab." tuturnya. Keduanya sama-sama melotot.
Melebihi Kapasitas
Persoalan melebar terkait melebihi kapasitas atau over capacity hunian napi. Peristiwa pilu itu menyebabkan 48 napi Lapas Tangerang meninggal.
Dalam Catatan Demokrasi tvOne dengan tema 'Kasus Lapas Tangerang: Apa Kata Kemenkumham?'.
Dua anggota DPR RI yaitu Fadli Zon dan Arteria Dahlan, didapuk menjadi pembicara.
Keduanya juga saling sanggah dan berdebat terkait solusi dari masalah over capacity lapas yang terus terjadi. Awal perdebatan karena Arteria yang menanggapi ucapan Fadli terkait persoalan over capacity seperti dibiarkan. Ia mempertanyakan maksud perspektif Fadli menyampaikan demikian.
"Katanya bang Fadli pengamat. Anggota DPR. Kita punya grand design. Kita punya road map, kita punya program aksi di 2017, zaman beliau jadi Wakil Ketua DPR. Harusnya beliau baca itu," ujar Arteria .
Politisi PDIP ini menyarankan agar Fadli membaca buku Penyampaian Penjelasan Laporan Tahun 2020 dan usulan program Kementerian Hukum dan HAM tahun anggaran 2022.
Dia bilang Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sudah paparkan ide persoalan over capacity lapas dalam buku tersebut.
"Mereka sudah teriak. Ini solusinya. Kalau mau ideal, ini solusinya. Tapi, sampai sekarang tidak pernah diberikan. Ibaratnya diberikan uang Rp100 ribu disuruh sampai ke Medan," tutur politikus PDIP tersebut.
Maka itu, ia bilang tidak fair kalau persoalan ini jadi beban Yasonna. Dia menekankan over capacity lapas ini menyangkut criminal justice system. Dalam hal ini, perlu pembenahan secara serius dan cermat.
Dia menyampaikan begitu karena angka napi yang bebas dibanding dengan yang masuk penjara sangat jomplang. Belum lagi banyak tahanan titipan yang menambah sesak jeruji penjara.
Fadli coba merespons untuk memberikan tanggapan. "Jadi begini, jadi begini," kata Fadli.
"Sebentar," ujar Arteria meminta Fadli tidak memotongnya.
Dia melanjutkan bahwa persoalan lapas perlu banyak pembenahan. Masalah over capacity hanya salah satunya.
Pun, Fadli giliran bicara. Ia menyinggung dalam persoalan ini menjadi tanggungjawab pejabat di sektor tersebut
"Persoalannya dalam hal ini yang bertanggungjawab terhadap lapas siapa? Kita harus berangkat dari kasusnya," tutur Fadli.
"Siapa menurut dari Pak Fadli?" tanya Arteria.
"Menurut saya dari Kemenkumham," jawab Fadli. n jk,07,erc
Editor : Moch Ilham
