SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tiba-tiba menunjuk Munjidah Wahab yang juga Bupati Jombang menjadi ketua DPW PPP Jawa Timur yang baru. Keputusan ini diluar hasil Musyawarah Wilayah beberapa waktu lalu di Surabaya.
Sekretaris Jenderal DPP PPP Arwani Thomafi menyerahkan SK kepengurusan DPW PPP Jatim kepada duet Munjidah sebagai Ketua dan Habib Salim Quraiys sebagai Sekretaris pada Selasa malam (22/9/2021). Arwani diharapkan keputusan ini dapat mempercepat akselerasi konsolidasi PPP di Jawa Timur. "Duet Bu Nyai Munjidah dan Habib Salim pimpin PPP Jawa Timur diharapkan dapat menguatkan konsolidasi PPP khususnya dalam menyambut Pemilu 2024," ujar Arwani di Kantor DPP PPP, Jakarta, Selasa (21/9/2021).
Lebih lanjut, Gus Sekjen, demikian ia kerap disapa menyebutkan duet dari kalangan pesantren dan habaib ini diharapkan dapat mengembalikan kejayaan PPP di Jawa Timur. "Duet ini diharapkan dapat mengembalikan kejayaan PPP di Jawa Timur. Sejarah PPP khususnya di Jawa Timur tidak dapat dilepaskan dari peran kiai, habaib dan pesantren," tegas Arwani.
Sementara itu, keputusan ini membuat kader PPP di Jawa Timur bergolak. Forum Penyelamat PPP Jawa Timur Menolak SK DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terkait kepengurusan DPW PPP Jawa Timur Masa Bakti 2021 - 2026 yang resmi diberikan pada Selasa, 21/09/21 di Kantor DPP PPP, Jakarta.
FP PPP Jatim menilai, SK yang dikeluarkan DPP PPP ini tidak memiliki dasar hukum dan cenderung mempertontonkan arogansi dan tangan besi DPP, mengingat SK tersebut tidak sesuai dengan hasil resmi yang direkomendasikan tim formatur yang dipilih secara sah saat Muswil DPW PPP Jatim beberapa bulan lalu.
"Kita konsisten menolak produk SK DPW Jatim yang dikeluarkan DPP PPP. Bagaimanapun, ini sangat mencederai marwah dan azas demokrasi partai. Ini aspirasi Formatur, Mayoritas DPC, Banom, dan kader partai akar rumput," tegas Ketua Forum Penyelamat PPP Jatim, H. Rofik.
Anggota Fraksi PPP Jatim ini menambahkan, langkah hukum terus berlanjut berupa gugatan ke Mahkamah Partai DPP PPP, Pengadilan Negeri, dan Surat ke Kemenkumham, disamping per hari Rabu 22 September 2021, Kantor DPW PPP Jatim Dalam penguasan FP PPP Jatim.
Ketua DPC PPP Mojokerto Qusyairin mengatakan, sebagai kader dan ketua partai, ia sangat menyayangkan langkah DPP yang menabrak aturan AD/ART dan PO yang justru dibuat sendiri.
"Ini pendidikan politik yang tidak baik, saat pimpinan pusat justru mengajari kader untuk tidak mematuhi aturan tertinggi partai. Aturan partai adalah marwah tertinggi yang seharusnya kita patuhi dan taati," tegas anggota DPRD F PPP Kabupaten Mojokerto. rko
Editor : Moch Ilham
