Ridwan Kamil Minta Perusahaan dan Industri Taati Peraturan PPKM Darurat

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news

SURABAYAPAGI, Bandung -Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) intens menekan mobilitas masyarakat selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Salah satunya dengan mengimbau perusahaan maupun industri untuk menaati aturan PPKM Darurat, khususnya terkait izin operasional maupun kapasitas penerapan Work From Office (WFO).

Gubernur Jabar Ridwan Kamil menegaskan, perusahaan maupun industri yang dapat beroperasi selama PPKM Darurat harus memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kawasan Industri (IOMKI). Kapasitas WFO pun harus disesuaikan dengan sektor dan peraturan yang berlaku.

"Karena berdasarkan laporan yang datang dari lapangan, terjadi dinamika. Semua mengaku punya IOMKI," ucapnya saat mengikuti video conference Rakor Perubahan Pengaturan WFO/WFO dalam Sektor Esensial dan Kritikal bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (7/7/2021).

Saat ini, pemerintah pusat tengah merumuskan peraturan terbaru mengenai usulan peraturan bagi sektor esensial dan kritikal. Hal tersebut guna dipahami pemilik usaha, khususnya pabrik-pabrik yang ada di Jabar.

Kang Emil --sapaan Ridwan Kamil-- menginstruksikan petugas yang melakukan sidak untuk mengecek apakah perusahaan ataupun industri memiliki IOMKI. Pengecekan dilakukan untuk memastikan perusahaan maupun industri yang beroperasi mengikuti aturan PPKM Darurat.

“Kami meminta ditunjukkan elektronik IOMKI-nya seperti apa, lalu 50 persen pabrik WFO dan sisanya di rumah,” ucapnya.

“Kami tetap akan melaksanakan sidak dan mengizinkan bagi perusahaan yang sudah mempunyai IOMKI dengan kapasitas 50 persen,” imbuhnya.

Menurut Kang Emil, pihaknya sudah meminta kepala daerah di Jabar untuk menerbitkan surat edaran terkait definisi sektor esensial dan kritikal. Itu dilakukan agar perusahaan maupun industri memahami peraturan PPKM Darurat dalam menjalankan kegiatan usahanya.

“Saya kemarin sudah rapatkan kesimpulannya kepala daerah kota/kabupaten harus mengirimkan surat edaran apa itu definisi esensial dan kritikal. Jadi semua itu berkilah disitu semua mengaku esensial padahal tidak,” tuturnya.

Selain itu, Kang Emil pun meminta perusahaan dan industri untuk memiliki Satgas COVID-19. Nantinya, Satgas COVID-19 tersebut bertugas melaporkan karyawan yang terpapar COVID-19 kepada Satgas Kabupaten/Kota dan Satgas Provinsi.

“Karena berdasarkan laporan yang diterima dari Bupati Karawang dan Bekasi, mereka tidak mempunyai satgas dan tidak mengurus pekerjanya yang terdampak COVID-19,” ucapnya.

“Oleh karena itu, saya menekankan bahwa wajib untuk industri mempunyai satgas di level masing-masing khususnya di pabriknya," tambahnya.

Kang Emil menyatakan, semua pihak harus turut berkontribusi menyukseskan PPKM Darurat dalam menekan kasus COVID-19. Salah satunya dengan menaati aturan PPKM Darurat, termasuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

"Harapan saya, jangan sampai PPKM Darurat itu diperpanjang karena kita tidak ikut berpartisipasi,” katanya. (bg)

Tag :

Berita Terbaru

KUR BNI Jember Bantu Usaha Kerajinan Kuningan Bondowoso Naik Kelas

KUR BNI Jember Bantu Usaha Kerajinan Kuningan Bondowoso Naik Kelas

Rabu, 18 Nov 2026 20:43 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 20:43 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jember - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI melalui Kantor Cabang Jember mendukung pengembangan usaha kerajinan kuningan milik…

Diduga Menipu Ratusan Juta, Kades di Madiun Dilaporkan Polisi

Diduga Menipu Ratusan Juta, Kades di Madiun Dilaporkan Polisi

Rabu, 18 Nov 2026 18:28 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 18:28 WIB

‎SURABAYAPAGI.com, Madiun – Niat membantu seorang kepala desa mencarikan pinjaman uang justru membuat Suparno, warga Desa Munggut, Kecamatan Wungu, Kabupaten Ma…

Kasus Pengalihan Objek Jaminan Fidusia, Debitur MTF Ditetapkan Tersangka

Kasus Pengalihan Objek Jaminan Fidusia, Debitur MTF Ditetapkan Tersangka

Rabu, 18 Nov 2026 18:00 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 18:00 WIB

SurabayaPagi, Mojokerto - PT Mandiri Tunas Finance (MTF) menegaskan komitmennya dalam menjaga kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan serta melindungi aset…

Roadshow Menuju Puncak Perayaan 8th Anniversary, Luminor Hotel Sidoarjo Gelar Donor Darah

Roadshow Menuju Puncak Perayaan 8th Anniversary, Luminor Hotel Sidoarjo Gelar Donor Darah

Rabu, 18 Nov 2026 17:02 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 17:02 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo - Luminor Hotel Sidoarjo kembali menunjukkan kepedulian sosialnya bagi warga Kota Delta. Melalui rangkaian roadshow menuju puncak…

Antisiapsi Banjir, Sejumlah Saluran Irigasi di Lamongan Dinormalisasi

Antisiapsi Banjir, Sejumlah Saluran Irigasi di Lamongan Dinormalisasi

Rabu, 18 Nov 2026 17:00 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 17:00 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan - Berbagai upaya tengah dipersiapkan oleh Pemkab Lamongan untuk mengantisipasi potensi banjir, sekaligus menjaga ketersediaan air…

Warga Bisa Hemat Pajak! Denda PBB Dihapus, BPHTB Diskon 25 Persen

Warga Bisa Hemat Pajak! Denda PBB Dihapus, BPHTB Diskon 25 Persen

Rabu, 18 Nov 2026 15:59 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 15:59 WIB

SURABAYAPAGI.com, Mojokerto - Ada kabar baik bagi warga Kota Mojokerto. Pemerintah Kota Mojokerto memberikan program bebas denda pajak daerah hingga 31…