Cegah Gelombang Ketiga, Mas Abu Iringi Pemulihan Ekonomi dengan Operasi Non Yustisi

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Sampai saat ini Satpol PP Kota Kediri terus melakukan sosialisasi Perda dan operasi, baik di jalan raya, pasar tradisional, dan area yang berpotensi kerumunan
Sampai saat ini Satpol PP Kota Kediri terus melakukan sosialisasi Perda dan operasi, baik di jalan raya, pasar tradisional, dan area yang berpotensi kerumunan

i

SURABAYAPAGI.COM, Kediri - Berada pada level 1 PPKM, Wali Kota Kediri fokus memulihkan ekonomi dengan penerapan protokol kesehatan. Operasi non yustisi menjadi salah satu cara yang digunakan Pemkot Kediri mendorong masyarakat tertib menggunakan masker untuk mencegah munculnya kasus baru. 

Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar menegaskan, saat ini masyarakat Kota Kediri belum bisa aman dari virus Covid-19, bahkan harus waspada dengan gelombang ketiga. Oleh karenanya Pemkot Kediri akan terus mengingatkan masyarakat tentang 5M. 

"Saat ini Pemkot Kediri fokus pada percepatan pemulihan ekonomi, namun kita tidak mengesampingkan faktor keamanan dan kesehatan," ujar Mas Abu, Senin (25/10/2021). 

Mas Abu juga menyampaikan, sebagai langkah antisipasi gelombang 3 Covid-19, beberapa hal telah disiapkan, salah satunya yang telah berjalan yaitu melaksanakan vaksinasi lansia dan remaja. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pertemuan tatap muka terbatas (PTMT) juga terus dilakukan.

"Antisipasi di hilir yang sudah kita lakukan yaitu menyiapkan tempat tidur dan sarana faskes. Namun di hulu, kami masyarakat Kota Kediri tentu harus saling menjaga satu dan yang lain dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan," tambahnya.

 

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Kediri Eko Lukmono menuturkan masyarakat cenderung mulai abai dengan penggunaan masker.

"Saat giat stasioner, memang relatif baik. Namun saat mobiling, masyarakat mulai ada kecenderungan abai saat di tempat umum," ujar Eko.

Sampai saat ini Satpol PP terus melakukan sosialisasi Perda dan operasi, baik di jalan raya, pasar tradisional, dan area yang berpotensi kerumunan. Ditambah dengan penegakan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi yang ada di pusat perbelanjaan di Kota Kediri. kominfo

 

Berita Terbaru

Pansus BUMD DPRD Jatim Bakal Jalan-Jalan ke Luar Negeri Bulan Depan

Pansus BUMD DPRD Jatim Bakal Jalan-Jalan ke Luar Negeri Bulan Depan

Rabu, 25 Feb 2026 21:32 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 21:32 WIB

Surabaya, Surabayapagi.com - Dokumen resmi hasil Rapat Badan Musyawarah (Banmus) tertanggal 23 Februari 2026, tercantum agenda kegiatan Perjalanan ke Luar…

Surabaya Raih Predikat Kota Terbaik Pertama dalam Pengelolaan Sampah se-Indonesia Tahun 2025

Surabaya Raih Predikat Kota Terbaik Pertama dalam Pengelolaan Sampah se-Indonesia Tahun 2025

Rabu, 25 Feb 2026 20:06 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 20:06 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Kota Surabaya kembali menorehkan prestasi sebagai salah satu daerah dengan kinerja lingkungan terbaik di Indonesia. Berdasarkan…

Dorong Ekonomi Lokal, JConnect Ramadan Vaganza 2026 Resmi Dibuka di Balai Kota Surabaya

Dorong Ekonomi Lokal, JConnect Ramadan Vaganza 2026 Resmi Dibuka di Balai Kota Surabaya

Rabu, 25 Feb 2026 19:51 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:51 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Halaman Balai Kota Surabaya kembali semarak dengan dibukanya gelaran JConnect Ramadan Vaganza 2026, Rabu (25/2). Event yang…

Hakim Khawatir Orang Atasnamakan Majelis

Hakim Khawatir Orang Atasnamakan Majelis

Rabu, 25 Feb 2026 19:40 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:40 WIB

Jelang Vonis Kamis Hari Ini, dalam Perkara Dugaan Korupsi Minyak Mentah yang Rugikan Negara Rp 285 triliun      SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Hakim Ketua pe…

Tiga Partai dan Akademisi Setuju Batas Parlemen dihapus

Tiga Partai dan Akademisi Setuju Batas Parlemen dihapus

Rabu, 25 Feb 2026 19:37 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:37 WIB

Hasil Pemilu 2024, Ada 50 juta hingga 60 juta Suara Rakyat Terbuang Sia-sia Akibat Parliamentary Threshold 4%     SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Putusan MK a…

Pasal Praktik Nepotisme Presiden atau Wapres, Digugat ke MK

Pasal Praktik Nepotisme Presiden atau Wapres, Digugat ke MK

Rabu, 25 Feb 2026 19:34 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:34 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Pemohon sebagai pemilih berpotensi tidak memiliki kesempatan memilih calon presiden pilihan sendiri secara bebas jika ada keluarga…