Buruh di Jombang Demo Tuntut Verifikasi Ulang

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Sejumlah buruh menggelar aksi di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Jombang
Sejumlah buruh menggelar aksi di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Jombang

i

SURABAYAPAGI.COM, Jombang - Sejumlah buruh di Jombang menggelar aksi tuntut verifikasi ulang seluruh serikat buruh yang ada di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Jombang, Selasa (16/11).

Ketua Aliansi FPRB, Lutfi Mulyono mempertanyakan keterwakilan buruh dalam Dewan Pengupahan Kabupaten menurut pengalaman yang ada.

“Kami merasakan bahwa bertahun-tahun Depekab dalam merumuskan dan menetapkan upah itu tidak terbuka kepada kita. Sehingga kita pertanyakan keterwakilannya apakah sah menurut hukum atau tidak,”katanya Selasa (16/11/2021).

Menurutnya, keterwakilan buruh dalam Dewan Pengupahan Kabupaten tidak dapat menyuarakan aspirasi dan kendala para buruh di Jombang.

“Mengingat bahwa serikat buruh di Jombang tercatat ada enam hingga tujuh serikat buruh. Dari mulai berdiri sampai pertengahan 2021 tidak dilakukan verifikasi keberadaannya. Sehingga kita tidak mempunyai keterwakilan di Depekab dan tidak dapat menyuarakan apa yang menjadi kendala,”jelasnya.

Sehingga masih menurut Lutfi, keterwakilan yang ada tidak terbuka dengan serikat buruh lainnya.

“Mereka tidak terbuka pada kita, sehingga tidak ada pilihan lain. Dan akhirnya kita menyuarakan dengan mahkamah jalanan seperti ini, kita sama-sama tercatat dalam pemerintah,”tambahnya.

Lutfi juga mengatakan jika selama bertahun-tahun keterwakilan dalam Dewan Pengupahan hanya diisi oleh serikat yang sama. Sehingga dirinya menduga ada hal yang tidak benar.

“Selama tiga dekade, 10 tahun Depekab dikuasai orang-orang itu saja. Ini kan tidak elok dan sangat berpotensi menjadi suatu yang tidak beres. Ini yang ingin kami sampaikan kepada Bupati dan Pemkab. Kita minta verifikasi ulang seluruh serikat buruh yang ada di Jombang,”ungkapnya.

Jika upaya yang disampaikan oleh pihaknya tidak terealisasi, Lutfi bersama aliansi buruh dalam FPRB akan menempuh jalur lanjutan sebagai perjuangan mereka.

“Jika tidak dipenuhi, maka kita berupaya lewat jalur hukum baik secara legitasi, non legitasi. Pasca ini kita susun surat dengan beberapa kajian ke Menaker dan Disnaker Provinsi bahwa Depekab tidak sah,”tandas Lutfi memungkasi.

 

Berita Terbaru

Sidak Takjil Pemkot Kediri Pastikan Jajanan Ramadan di Kota Kediri Aman dan Terawasi

Sidak Takjil Pemkot Kediri Pastikan Jajanan Ramadan di Kota Kediri Aman dan Terawasi

Senin, 23 Feb 2026 21:13 WIB

Senin, 23 Feb 2026 21:13 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Kediri - Pemerintah Kota Kediri memastikan keamanan jajanan takjil yang dijajakan selama bulan Ramadan melalui inspeksi mendadak (sidak) di…

Program Keluarga Harapan Plus Tahap 1 Tahun 2026 Kembali Digulirkan, Sasar 485 Lansia di Kota Kediri

Program Keluarga Harapan Plus Tahap 1 Tahun 2026 Kembali Digulirkan, Sasar 485 Lansia di Kota Kediri

Senin, 23 Feb 2026 21:09 WIB

Senin, 23 Feb 2026 21:09 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Kediri - Memasuki bulan Ramadhan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menyalurkan Program Keluarga Harapan (PKH) Plus Tahap I bagi lansia…

Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan Dalam Apel Pagi, Mbak Wali - Gus Qowim Percepat Pembangunan dan Turunkan Kemiskinan

Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan Dalam Apel Pagi, Mbak Wali - Gus Qowim Percepat Pembangunan dan Turunkan Kemiskinan

Senin, 23 Feb 2026 21:05 WIB

Senin, 23 Feb 2026 21:05 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Kediri - Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati memimpin apel pagi bersama jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota…

Kita Seperti Dijajah AS

Kita Seperti Dijajah AS

Senin, 23 Feb 2026 20:11 WIB

Senin, 23 Feb 2026 20:11 WIB

MUI Minta Kaji Ulang Perjanjian Dagang AS-Indonesia yang Salah Satu Kesepakatannya Menyebut Produk asal AS yang Masuk ke Indonesia tidak Memerlukan Sertifikasi…

Penebar Viral "Cukup..." Belum Berkontribusi Usai Gunakan Beasiswa LPDP

Penebar Viral "Cukup..." Belum Berkontribusi Usai Gunakan Beasiswa LPDP

Senin, 23 Feb 2026 20:08 WIB

Senin, 23 Feb 2026 20:08 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Ketua Divisi Hukum dan Komunikasi LPDP Mohammad Lukmanul Hakim mengatakan pihak LPDP bakal meminta keterangan AP hari ini. "Dalam…

Golkar Temukan Penerima Beasiswa LPDP Umumnya Orang Kaya

Golkar Temukan Penerima Beasiswa LPDP Umumnya Orang Kaya

Senin, 23 Feb 2026 20:05 WIB

Senin, 23 Feb 2026 20:05 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Golkar meminta syarat penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dievaluasi karena selama ini hanya bisa dipenuhi…