SURABAYAPAGI.COM, Gresik - Para anggota DPRD Gresik mulai melakukan public hearing untuk memperoleh masukan dari masyarakat terhadap empat ranperda inisiatif tahap dua yang sudah mereka ajukan.
Satu diantara empat ranperda tersebut adalah Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Daerah.
Sebagai seorang inisiator ranperda, Atek Ridwan, anggota Komisi IV DPRD Gresik juga telah menggelar kegiatan dengar pendapat (public hearing) dengan masyarakat di sekitar kediamannya, Desa Sumput, Kecamatan Driyorejo, Gresik, pada Ahad (21/11) pekan lalu.
Menurut Atek, ranperda perubahan atas Perda Nomor 4 tahun 2013 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan kearsipan & perpustakaan daerah diperlukan untuk merespon perkembangan zaman.
"Sistem informasi dan teknologi berkembang dengan cepat, perubahan ini untuk merespon hal tersebut, perputaran digital atau e-library," ungkapnya.
Atek yang juga sekretaris DPD Partai Golkar berharap melalui perda ini pemerintah menjadikan perpustakaan program prioritas selain pendidikan.
"Pemkab harus memprioritaskan masalah ini, kalau perlu 5 persen dari anggaran sekolah diperuntukkan untuk pengelolaan perpustakaan," tegasnya.
Sementara itu, tim ahli dari Universitas Negeri Jember Mohammad Hudi menyampaikan peran penting perpustakaan dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan nasional.
Yaitu, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, selaras dengan itu pemerintah daerah bertanggung jawab mencerdaskan masyarakat daerah.
Mohammad Hudi menjelaskan bahwa peningkatan kecerdasan kehidupan bangsa bisa dicapai dengan menumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan atau karya rekam.
"Untuk itu perlu didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi," ucapnya.
Editor : Moch Ilham
