Penegasan Epidemiolog UI Pandu Riono

Selama ini Pemerintah Bohongi Rakyat Soal Kasus Covid-19

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Pandu Riono
Pandu Riono

i

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Persoalan Covid-19 di Indonesia komplek. Selain soal bisnis PCR yang tak transapan, terungkap kasus covid-19 yang diumumkan Pemerintah selama ini bohong. Epidemiolog dari Universitas Indonesia Pandu Riono, menyebut data kasus covid-19 sejak tahun 2020 awak jumlahnya 10 kali lipat dari data yang terkonfirmasi. Ya Allah.

Bahkan kini, Epidemiolog Pandu Riono, juga mempertanyakan dasar penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 mulai 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.

PPKM yang diterapkan pada natal dan tahun baru 2022 hanya sebagai bentuk antisipasi gelombang 3 covid-19 di Indonesia.

Penerapan ini tak ada dasar logikanya.

Menurutnya, seharusnya penerapan PPKM level 3 mesti berdasarkan kondisi epidemiologi.

"Jadi dasar logika berfikir yang mengusulkan atau memutuskan PPKM level 3 itu apa kalau tidak menggunakan indikator epidemiologi yang sudah disepakati dunia dan Indonesia selama ini menggunakan itu," ingat Pandu saat on air di Radio PRFM 107,5 News Channel, Rabu, (24/11/ 2021).

Menurut Pandu, penerapan PPKM level 3 yang diputuskan pemerintah kali ini hanya berbasis pada kekhwatiran, bukan pada kondisi saat ini.

"Dalam kondisi pandemi yang terkendali sekarang tidak ada alasan untuk menaikan level," tegasnya.

 

Aneh dan Berlebihan

"Masa kita sudah berhasil menekan dan sampai Agustus sampai sekarang tidak ada lonjakan, kemudian gara-gara ada natal dan tahun baru dilakukan pengetatan, aneh kan? menurut saya berlebihan," paparnya.

Pandu menegaskan, masa libur tahun dengan libur tahun ini sangat jauh berbeda.

Menurutnya, pada tahun lalu belum ada yang namanya vaksinasi sedangkan saat ini sebagain besar masyarakat Indonesia sudah divaksin dan sudah memiliki kekebalan baik itu karena vaksin maupun karena sudah sembuh dari covid-19.

"Itu kan tahun lalu, beda sama hari ini. Tahun lalu belum ada vaksinasi," tegasnya.

 

Kasus Covid-19 Lebih Banyak

Pandu juga menilai, jumlah kasus infeksi Covid-19 di Indonesia lebih banyak daripada prediksi yang disampaikan Kemenkes.

Menurut Pandu, jumlah kasus Covid-19 di Indonesia 10 kali lipat dari data yang terkonfirmasi.

"Menurut saya sudah 10 kali lipat ya, karena sebagian besar mereka yang terinfeksi tidak bergejala enggak ditesting makanya enggak ketahuan," kata Pandu saat dihubungi Kompas.com, Rabu (24/11/2021).

Pandu mencontohkan, hasil survei serologi DKI Jakarta pada bulan Maret lalu menunjukkan hanya 10 persen mereka yang terinfeksi Covid-19 terdeteksi dalam sistem pendataan.

Hal ini, kata dia, sangat jauh dari jumlah kasus Covid-19 yang sebenarnya di DKI Jakarta.

Meski demikian, Pandu mengatakan, mereka yang sudah terinfeksi Covid-19 memiliki antibodi dan sudah menerima vaksinasi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.

"Mereka yang kena infeksi walaupun tidak terdeteksi dalam sistem itu, mereka punya antibodi dan sebagian dari mereka sudah divaksinasi lagi juga, jadi double proteksi," ujarnya.

 

Herd immunity belum terbentuk

Sebelum ini Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kemenkes Siti Nadia Tarmizi juga memprediksi, kasus positif Covid-19 di Indonesia mencapai 3-4 kali lipat dari jumlah kasus yang terkonfirmasi selama ini.

Nadia mengatakan, jika saat ini kasus Covid-19 mencapai 4 juta, diperkirakan jumlah kasus yang sebenarnya dapat menyentuh angka 16 juta. Namun, 12 juta kasus Covid-19 tidak tercatat dalam sistem.

Ia mencontohkan, DKI Jakarta dalam salah satu penelitian, hasilnya memperlihatkan bahwa hampir separuh penduduknya pernah terinfeksi Covid-19.

"Salah satu juga hasil seroprevalensi kita itu menunjukkan angka prevalensi Covid-19 itu adalah 14 persen. Jadi kalau kita lihat jumlah penderita Covid-19 terkonfirmasi ya kalau sekarang ini dilaporkan sekitar 4 juta itu kemungkinan bisa sekitar 15 atau 16 juta sebenarnya," kata Nadia dalam Diskusi Daring Alinea Forum, Selasa (23/11/2021).

Nadia mengatakan, dengan perkiraan kasus Covid-19 tersebut, belum dapat dikatakan herd immunity sudah terbentuk.

Sebab, kata Nadia, secara teori herd immunity terbentuk dari adanya vaksinasi, sedangkan cakupan vaksinasi Indonesia belum mencapai 70 persen.

"Walaupun mungkin sudah ada orang yang memiliki kekebalan atau imunitas dari terinfeksi alamiah, tetapi terinfeksi alamiah itu tidak menjadi faktor dalam penghitungan target vaksinasi untuk bisa mengendalikan atau menurunkan laju penularan," pungkasnya. n jk, er, 05

Berita Terbaru

Bank Jatim Tutup Tahun 2025 dengan Kinerja Solid dan Laba Meningkat

Bank Jatim Tutup Tahun 2025 dengan Kinerja Solid dan Laba Meningkat

Senin, 30 Mar 2026 23:26 WIB

Senin, 30 Mar 2026 23:26 WIB

SurabayaPagi, Jakarta - Di tengah persaingan perbankan yang semakin ketat, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (Bank Jatim) berhasil melewati tahun 2025…

Menteri PU Melongo, Ada Praktik Deep State di Kementeriannya yang Rugikan Rp 1 Triliun

Menteri PU Melongo, Ada Praktik Deep State di Kementeriannya yang Rugikan Rp 1 Triliun

Senin, 30 Mar 2026 19:51 WIB

Senin, 30 Mar 2026 19:51 WIB

LHP BPK Temukan Dugaan Kerugian Negara Rp1 Triliun. Dua Dirjen yaitu Direktur Jenderal (Dirjen) Dirjen Sumber Daya Air (SDA) dan Dirjen Cipta Karya telah…

Gus Ipul, Klaim tak Pantas Jadi Ketum PBNU

Gus Ipul, Klaim tak Pantas Jadi Ketum PBNU

Senin, 30 Mar 2026 19:49 WIB

Senin, 30 Mar 2026 19:49 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Saat ini sedang ramai dibahas tokoh NU yang berambisi ingin jadi ketum PBNU. Berdasarkan hasil Muktamar NU ke-34 di Lampung tahun…

Wakil Dekan FH UNAIR, Tim Perumus RUU Perampasan Aset

Wakil Dekan FH UNAIR, Tim Perumus RUU Perampasan Aset

Senin, 30 Mar 2026 19:48 WIB

Senin, 30 Mar 2026 19:48 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Dr. Maradona, S.H., LL.M., Ph.D., Wakil Dekan III FH UNAIR, terlibat pembahasan RUU Perampasan Aset dengan Komisi III DPR. Komisi…

Baru Kali ini, Komisi III DPR Penjamin Penangguhan Penahanan Terdakwa Korupsi 

Baru Kali ini, Komisi III DPR Penjamin Penangguhan Penahanan Terdakwa Korupsi 

Senin, 30 Mar 2026 19:45 WIB

Senin, 30 Mar 2026 19:45 WIB

Kejagung Hormati, Tapi Ingatkan Penangguhan Penahanan Melalui Proses Persidangan   SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Komisi III DPR menggelar rapat yang membahas …

Noel-Yaqut Bilang, KPK Sudah Gak Punya Malu

Noel-Yaqut Bilang, KPK Sudah Gak Punya Malu

Senin, 30 Mar 2026 19:42 WIB

Senin, 30 Mar 2026 19:42 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Dua tahanan KPK yang berlatarbelakang menteri dan wakil menteri, berkelakar kritik KPK. Itu disampaikan terdakwa kasus dugaan…