SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Ketua DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Surabaya, Adi Sutarwijono, sore itu nyambangi eks-Wisma Barbara di Jalan. Kupang Gunung, Putat Jaya Sawahan. Tempat bekas prostitusi itu telah disulap menjadi “Rumah Produksi Kelompok Usaha Bersama Mampu Jaya” yang dibina Dinas Perdagangan.
Di tengah suasana hujan deras, Adi Sutarwijono didampingi Kepala Dinas Perdagangan Wiwik Widayati bersama staf. Terlihat para karyawan sedang bekerja keras menyelesaikan pesanan sepatu bagi pelajar SD dan SMP dari keluarga MBR (masyarakat berpenghasilan rendah).
Dari tangan-tangan terampil mereka, lahirlah produk-produk sepatu yang layak pakai. “Puluhan ribu pesanan untuk para pelajar. Di tempat ini ada 200 karyawan, terbagi dalam 4 divisi kerja,” ujar Wiwik.
Kegiatan UMKM di eks-Wisma Barbara itu menjadi salah satu model kebijakan, yang menempatkan APBD Kota Surabaya sebagai pemicu pergerakan ekonomi di masyarakat. “Dalam APBD Perubahan 2021, ada program kegiatan untuk pengadaan seragam gratis bagi para pelajar SD-SMP kategori MBR, yang masuk dari jalur mitra warga. Walikota Eri Cahyadi dan DPRD Surabaya sepakat agar kegiatan itu lebih mengutamakan produk-produk UMKM di masyarakat,” kata Adi.
Selain sepatu, di tempat-tempat lain ada kegiatan serupa dalam pembuatan baju seragam, sabuk dan tas sekolah. “Sehingga dari anggaran APBD Kota Surabaya dipakai untuk belanja sekaligus menggerakkan UMKM. Di masa pandemi Covid-19, ketika ekonomi masyarakat mengalami pelambanan dan lesu, terobosan kebijakan ini sungguh punya multiplier effect jika diarahkan pada UMKM,” kata Adi.
Tanggal 10 November 2021, tepat Hari Pahlawan, DPRD Kota Surabaya dan Wali Kota Eri Cahyadi mengesahkan APBD tahun 2022. Dengan proyeksi kekuatan belanja Rp 10,3 triliun.
“Kita sepakat, untuk menempatkan APBD untuk memicu pergerakan ekonomi di masyarakat. Misal, ide atau gagasan Wali Kota Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji agar seluruh satuan kerja Pemkot membeli kebutuhan makanan minuman untuk rapat-rapat dari produk UMKM,” kata Adi.
Begitu juga dalam kegiatan pengadaan permakanan bagi para lansia yang tidak mampu, penyandang disabilitas dan anak-anak yatim piatu. Bantuan permakanan diberikan setiap hari satu kali, diberikan makanan jadi siap santap.
“Yang mengolah dari kelompok-kelompok masyarakat di kampung-kampung yang standar mutunya disupervisi oleh Dinas Sosial. Otomatis dari anggaran APBD itu mengalir langsung kepada warga masyarakat dan mendorong perputaran uang,” kata Adi.
Seiring Kota Surabaya sudah dinyatakan sebagai daerah dengan potensi penularan Covid-19 yang rendah, dengan status PPKM Level 1, maka fokus perhatian DPRD dan Pemerintah Kota Surabaya adalah mendorong agenda-agenda pemulihan ekonomi masyarakat. Setelah 2 tahun pandemi sejak Maret 2020, ekonomi Surabaya praktis mengalami pelambanan dan kemerosotan.
Dalam pengesahan APBD Kota Surabaya tahun 2022, DPRD dan Wali Kota Eri Cahyadi memberikan penguatan pada belanja barang dan jasa sebesar Rp 5,152 triliun. Sedang belanja modal sebesar Rp 2,171 triliun. Ini agar mendorong pergerakan ekonomi dan perputaran uang di masyarakat.
“Di tahun 2021, disepakati honor RT dinaikkan 100 persen dari Rp 500 ribu menjadi Rp 1 juta per bulan. Honor RW dari Rp 650 ribu menjadi Rp 1.250.000. Kemudian honor LPMK dari Rp 750 ribu menjadi Rp 1,5 juta,” kata Adi.
Kemudian honor kader-kader kesehatan dinaikkan menjadi Rp 400 ribu per bulan. Ada 26.540 kader, yang terdiri dari kader ibu-ibu pemantau jentik, kader Posyandu Balita, Posyandu Lansia, kader Posbindu dan Pos UKK, kader paliatif, kader kelurahan siaga dan pendekar biru, kader TB atau tuberkulosis, kader kampung ASI dan Ibu Hamil, serta kader kesehatan jiwa.
“Dalam APBD tahun 2022, juga disepakati honor modin dinaikkan 2 kali lipat, dari Rp 400 ribu menjadi Rp 800 ribu dalam satu bulan,” kata Adi Sutarwijono.
Juga di tahun 2022, dialokasikan Rp 47 miliar untuk pemberian beasiswa bagi para pelajar SMA/SMK kategori MBR. “Peruntukkan beasiswa itu ada dua, yaitu membantu SPP dan pembelian seragam. Sehingga kita berharap tahun depan relatif bisa ditekan pelajar yang kesulitan bayar SPP, bahkan ijazah ditahan karena menunggak SPP bisa semakin berkurang, juga berkurang pelajar putus sekolah,” kata Adi.
Secara keseluruhan, APBD tahun 2022 alokasi yang paling besar masih untuk pendidikan yakni Rp 2,297 triliun. Salah satunya yang terpenting untuk menjamin pendidikan gratis yang berkualitas bagi seluruh pelajar SD dan SMP Negeri, serta memberikan subsidi bagi SD dan SMP swasta melalui BOPDA (Bantuan Operasional Daerah).
Disusul kemudian untuk pos kesehatan Rp 2,155 triliun. Termasuk untuk berjaga-jaga jika pandemi Covid-19 mengalami pergerakan kembali. Untuk pembangunan infrastruktur Rp 2,021 triliun.
“Untuk sektor sektor ekonomi diantaranya untuk memberi dukungan penguatan UMKM total dialokasikan Rp 224,856 miliar. Sedangkan untuk anggaran kelurahan dialokasikan Rp 417.245 miliar yang dibagi secara proporsional ke seluruh kelurahan,” kata Adi.
Secara keseluruhan, kebutuhan untuk belanja pegawai Pemkot Surabaya sebesar Rp 2,8 triliun. Atau sekitar 26 persen dari total belanja APBD 2022 Rp 10,3 triliun.
“Kita ingin memberikan pesan yang sangat jelas melalui APBD itu, bahwa ekonomi Kota Surabaya akan pulih. Pergerakan ekonomi masyarakat berangsur-angsur sudah naik kembali,” kata Adi Sutarwijono. Alq
Editor : Moch Ilham
