SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Sejumlah modin menyampaikan terima kasih dan rasa syukur atas kenaikan honor mereka tahun depan, dari Rp 400 ribu menjadi Rp 800 ribu dalam APBD tahun 2022.
Itu disampaikan saat bertemu Adi Sutarwijono, Ketua DPRD Kota Surabaya. “Kami bersyukur, akhirnya DPRD Surabaya dan Pak Walikota sepakat menaikkan honor kami. Kami bersyukur akhirnya terealisasi juga kenaikan itu,” kata Mahfudz, Koordinator modin dari Kecamatan Dukuh Pakis.
Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Surabaya Sambut Delegasi Perdagangan dari Tiongkok
Taufik dari Genteng dan Munaji dari Wonokromo juga menyampaikan ungkapan serupa. “Kami berharap pelayanan kepada warga masyarakat lebih baik lagi. Kenaikan honor itu merupakan bukti perhatian dan penghargaan DPRD dan Pemerintah Kota Surabaya terhadap para modin, yang sudah berjibaku di masa pandemi Covid-19,” kata Adi Sutarwijono.
Adi juga bertemu kalangan nelayan dari 3 kelurahan: Wonorejo dan Medokan Ayu dari Kec. Rungkut dan Gunung Anyar Tambak dari Kec. Gununganyar. Dalam Perubahan APBD Kota Surabaya tahun 2021, diplot anggaran untuk memberi insentif bagi keluarga nelayan yang tidak mampu.
Mereka dipekerjakan untuk pembersihan lingkungan laut dan sungai. “Tapi diantara kami masih ada yang tidak dapat insentif. Saya berharap nelayan-nelayan dari keluarga tidak mampu, juga diberi kesempatan sama, agar tidak terjadi kecemburuan sosial,” ujar salah seorang penggiat kelompok nelayan.
Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah Tinjau Pencairan Marbot Musala dan Penjaga Rumah Ibadah
Mereka berharap juga kepada DPRD Surabaya agar memperjuangkan anggaran untuk perbaikan perahu dan jaring ikan. “Serta kalau bisa kami diperjuangkan dapat perahu-perahu wisata dan dibangunkan pasar untuk ikan asap untuk menggerakkan ekonomi rumah tangga,” kata yang lain.
Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono berjanji akan membawa itu dalam rapat dewan dengan Pemerintah Kota Surabaya.
Baca Juga: Manfaatkan Aset, Pemkot Surabaya Bangun 8 Lokasi Wisata Rakyat
“Terima kasih atas masukannya,” kata Adi.
Adi juga bertemu para pengurus kampung dan warga di Kebraon. Mereka mengeluhkan terhambatnya pembangunan lingkungan dan sarana-prasarana akibat fasum-fasos di perumahan mereka belum diserahkan pengembang. “Kondisi jalan rusak, juga banjir dan gelap karena tidak ada PJU,” ujar Wasino, salah seorang Ketua RT. Alq
Editor : Moch Ilham
