SURABAYAPAGI, Surabaya - Buntut dari sengketa pemecatan sepihak 10 karyawan oleh PT Pilar Rekayasa Muda (PRM) mengadukan nasibnya mereka ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya.
Dalam dengar pendapat di Komisi D bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) DPRD Surabaya masih mengalami kebuntuan.
Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya Khusnul Khotimah Surabaya meminta pada Suherman selaku Direktur Utama PT PRM memutuskan hari ini juga, tentang pembatalan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak.
“Silakan memutuskan, saya beri waktu 15 menit,” kata Khusnul. “Ruang Badan Kehormatan (BK) bisa dipakai untuk memutuskan dengan karyawan,” ungkapnya, Senin (27/12).
Namun Suherman tidak mengiyakan yang disampaikan Khusnul untuk memutuskan secara singkat. “Saya harus membicarakan dengan yang lain,” ungkap Suherman.
Setelah dengar pendapat, Suherman tidak memberikan statemen di hadapan media seputar permasalahan pemecatan sepihak akibat merokok di dekat elpiji.
Pasca dengar pendapat Tjutjuk Supariono anggota Komisi D DPRD Surabaya menyampaikan, Komisi mendengar keluhan kedua belah pihak. “Dari perjalanan dengar pendapat ada catatan dari kami, hanya 1 puntung rokok, kenapa 10 orang di PHK,” ungkapnya.
Ketika disinggung yang ditransfer oleh perusahaan ke karyawan merupakan uang PHK antara Rp (rupiah) 2 hingga 3 juta. “Bukan bisa dikatakan uang PHK, dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) mengatakan itu belum resmi,” terangnya.
Ketika disinggung Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan pasal yang dilanggar. Tjutjuk tidak mengatakan secara jelas pasal yang dilanggar oleh pihak perusahaan seputar PHK, malah memaparkan substansi permasalahan. Alq
Editor : Mariana Setiawati
