Pemkot Surabaya Salurkan Kartu Keluarga Sejahtera di Tiap Kecamatan

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Masyarakat di Kota Surabaya penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Kemensos mulai mendapat Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). SP/ALQ
Masyarakat di Kota Surabaya penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Kemensos mulai mendapat Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). SP/ALQ

i

SURABAYAPAGI, Surabaya - Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya memfasilitasi program bantuan Kementerian Sosial (Kemensos) RI dengan menyalurkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di setiap kecamatan di Kota Pahlawan. KKS yang berupa kartu debit atau ATM itu untuk menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Kemensos. 

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya Anna Fajriatin mengatakan, pembagian KKS ini akan terus dilakukan hingga 15 Januari 2022 mendatang. Pembagian kali ini, juga memberikan kesempatan kepada masyarakat Kota Surabaya yang belum sempat mengambil KKS dan kehilangan kartu tersebut. 

"Jadi, KKS itu dibagi dua, reguler dan perluasan. Perluasan itu adalah data baru yang terdampak Covid-19 kemarin dan baru menerima bantuan," kata Anna, Kamis (6/1). 

Menurutnya, pada pembagian KKS di tiap kecamatan kali ini merupakan KKS yang sempat tertunda dari Kemensos RI yang jumlahnya sebanyak 84 ribu KKS. Selanjutnya, pihaknya terus bekerjasama dan  berkomunikasi dengan bank terkait, yakni bank BNI untuk pengaktifan kartu tersebut. 

"Kita masifkan di semua kecamatan, sehingga warga yang benar-benar menerima itu juga bisa merasakan manfaatnya. Sedangkan pembagian KKS ini untuk PKH dan BPNT, bantuan PKH akan diberikan setiap 3 bulan sekali berupa uang dan BPNT akan diberikan perbulan dengan berupa sembako," ungkap dia. 

Sedangkan untuk besaran bantuan yang diberikan untuk PKH itu, dilihat dari berbagai kategori. Ia mencontohkan anak dalam satu keluarga yang masih duduk di bangku SD akan berbeda besaran bantuan dengan keluarga yang memiliki anak yang sedang duduk di bangku SMA/SMK. 

"Kalau aktivasi tadi adalah KKS yang perluasan, tapi kalau dia langsung mengambil saldonya dan membelanjakan, berarti itu adalah reguler," ujar dia. 

Ia juga memastikan bahwa sebenarnya penyaluran KKS kali ini dikomandoi langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dengan menugaskan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) membuat aplikasi SI-MBR (Sistem Informasi Masyarakat Berpenghasilan Rendah). Tujuannya, untuk mendata warga agar lebih tepat sasaran. 

Sementara itu, Pardi, salah satu penerima bantuan manfaat yang merupakan warga Kelurahan Alun-Alun Contong yang datang untuk mengambil KKS mengatakan, akan mengambil bantuan sembako setelah mendapat KKS. Ditemani sang istri, sambil mengenakan walker (alat bantu berjalan untuk lansia), Pardi mengaku bersyukur dan berterima kasih kepada Pemkot Surabaya karena telah membantu memfasilitasi penyalurkan KKS. 

"Alhamdulillah antrian lancar, terima kasih kepada pemerintah sudah membantu memfasilitasi dalam penyaluran KKS, matur nuwun sanget sedoyo (terima kasih banyak semuanya)," kata Pardi, yang ditemui di Kecamatan Bubutan Kota Surabaya. 

Senada dengan itu,  penerima bantuan manfaat lainnya, Heni warga Kelurahan Alun-Alun Contong Kota Surabaya yang ikut mengambil KKS mengaku, akan segera mencairkan bantuan sembako yang diterimanya, di Warung Kelontong yang telah disediakan oleh pemerintah. 

"Tadi saya antri KKS (Kartu Keluarga Sejahterah), fungsinya ini nanti untuk ambil sembako, saya diarahkan ke Tambak Bayan Tengah, sedangkan untuk nominal dari aktivasi KKS ini jumlahnya Rp 200.000 ribu," kata Heni. 

Untuk kedepannya, Heni berharap agar pandemi Covid-19 bisa segera berlalu agar dia bisa kembali mencari nafkah. Ia juga berterima kasih kepada Wali Eri yang telah mengerahkan jajaran OPD terkait fasilitas untuk penyaluran KKS kepada warga Kota Surabaya yang membutuhkan. 

"Terima kasih untuk bapak Wali Kota (Eri Cahyadi) yang sudah peduli kepada kami dalam memfasilitasi penyaluran KKS, matur nuwun (terima kasih) nggih," pungkasnya. Alq

Berita Terbaru

Gerindra, Tahun 2029, Belum Bahas Cawapres

Gerindra, Tahun 2029, Belum Bahas Cawapres

Jumat, 06 Feb 2026 18:53 WIB

Jumat, 06 Feb 2026 18:53 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Saat ditanya terkait posisi cawapres 2029 pendamping Prabowo Subianto , Sekjen Partai Gerindra Sugiono menegaskan belum ada…

Ribuan Hufadz Gelar Semaan Al Qur'an Berharap Sidoarjo, Makmur Aman dan Damai

Ribuan Hufadz Gelar Semaan Al Qur'an Berharap Sidoarjo, Makmur Aman dan Damai

Jumat, 06 Feb 2026 18:42 WIB

Jumat, 06 Feb 2026 18:42 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Sidoarjo  - Ribuan masa Hafidz memadati Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo (Harjasda) Ke …

Pilpres 2029, PAN Ajukan Zulhas Dampingi Prabowo

Pilpres 2029, PAN Ajukan Zulhas Dampingi Prabowo

Jumat, 06 Feb 2026 18:40 WIB

Jumat, 06 Feb 2026 18:40 WIB

Wakil Ketua Umum PAN Tegaskan Dukung  Prabowo, tak Sepaket dengan Gibran Rakabuming Raka, Juga PKB     SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Kini, ada sejumlah partai …

Pengondisian Jalur merah, Tiap Bulan Rp 7 Miliar

Pengondisian Jalur merah, Tiap Bulan Rp 7 Miliar

Jumat, 06 Feb 2026 18:38 WIB

Jumat, 06 Feb 2026 18:38 WIB

Modus Suap Importir PT Blueray ke Para Oknum Dirjen Bea Cukai Temuan KPK   SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - KPK menyebut para oknum Bea Cukai juga menyewa safe …

Usai Uang Asing, Ada Suap dengan Logam Mulia

Usai Uang Asing, Ada Suap dengan Logam Mulia

Jumat, 06 Feb 2026 18:35 WIB

Jumat, 06 Feb 2026 18:35 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - KPK mulai menganalisis fenomena suap dengan emas.  Dalam OTT terhadap pejabat Bea Cukai Jakarta, KPK sita Logam mulia seberat 2,5 …

Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Diduga Tersandung Suap

Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Diduga Tersandung Suap

Jumat, 06 Feb 2026 18:31 WIB

Jumat, 06 Feb 2026 18:31 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Fitroh Rohcahyanto, pimpinan KPK berlatar belakang jaksa  menyatakan OTT di PN Depok, berkaitan dengan dugaan suap pengurusan …