Komite III DPD RI Dorong Pemerataan Dokter Spesialis di Indonesia

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Caption: Anggota DPD RI Hasan Basri saat melakukan kunjungan kerja komite selama 3 hari di Jatim.SP/SAMMY MANTOLAS
Caption: Anggota DPD RI Hasan Basri saat melakukan kunjungan kerja komite selama 3 hari di Jatim.SP/SAMMY MANTOLAS

i

SURABAYAPAGI, Surabaya - Wakil Ketua Komite III DPD RI, Muhammad Rakhman menegaskan pentingnya pemerataan akses layanan kesehatan di Indonesia.

Menurutnya, gagasan akses layanan kesehatan tidak hanya sekedar pemikiran, namun merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh negara. 

"Dalam konteks pemenuhan kesehatan, rumah sakit menjadi institusi yang sangat penting. Sebab, melalui rumah sakit pelayanan kesehatan bagi publik dapat dipenuhi secara optimal," kata Muhammad Rakhman

Selain rumah sakit, pemerataan tenaga medis dinilainya juga sangat penting dalam akses layanan kesehatan yang optimal. Celakanya, banyak tenaga medis khususnya dokter spesialis yang bertumpuk di rumah sakit yang ada di pulau Jawa.

Data di lapangan menunjukan, persebaran dokter spesialis tahun 2020 paling banyak berada di rumah sakit Jakarta dengan jumlah 6.755 dokter spesialis.

Berikutnya adalah wilayah Jawa Barat dengan jumlah dokter spesialis sebanyak 5.7111. Di urutan ke-3 adalah Jawa Timur dengan jumlah dokter spesialis sebanyak 5.554. Jumlah ini bila dibandingkan dengan ketersediaan dokter di Maluku Utara sangat jauh perbedaannya. 

Di Maluku Utara, ketersediaan dokter spesialis di rumah sakit hanya sebanyak 94. Jumlah ini tentu 60 kali lipat lebih sedikit dari ketersediaan dokter spesialis di pulau Jawa.    

Senada dengan itu, anggota DPD asal Kalimantan Utara Hasan Basri menilai, salah satu faktor tidak meratanya dokter spesialis akibat kondisi geografis yang kurang strategis sekaligus fasilitas kesehatan di daerah masih sangat terbatas.

“Keengganan para dokter spesialis mengabdi di daerah bukan tanpa alasan. Minimnya fasilitas kesehatan yang ada disinyalir menjadi salah satu alasan," kata Hasan Basri

"Padahal di situasi pandemi covid-19 seperti saat ini, jumlah pemerataan dokter spesialis sangat krusial," ucapnya lagi.

Selain pemerataan, Hasan juga meminta agar subsidi alat-alat kedokteran bea masuk dapat dinolkan sehingga tidak membebani masyarakat sekaligus menciptakan sistem pelayanan kesehatan dan pendidikan lebih terjangkau.sem

 

Berita Terbaru

Gerindra, Tahun 2029, Belum Bahas Cawapres

Gerindra, Tahun 2029, Belum Bahas Cawapres

Jumat, 06 Feb 2026 18:53 WIB

Jumat, 06 Feb 2026 18:53 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Saat ditanya terkait posisi cawapres 2029 pendamping Prabowo Subianto , Sekjen Partai Gerindra Sugiono menegaskan belum ada…

Ribuan Hufadz Gelar Semaan Al Qur'an Berharap Sidoarjo, Makmur Aman dan Damai

Ribuan Hufadz Gelar Semaan Al Qur'an Berharap Sidoarjo, Makmur Aman dan Damai

Jumat, 06 Feb 2026 18:42 WIB

Jumat, 06 Feb 2026 18:42 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Sidoarjo  - Ribuan masa Hafidz memadati Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo (Harjasda) Ke …

Pilpres 2029, PAN Ajukan Zulhas Dampingi Prabowo

Pilpres 2029, PAN Ajukan Zulhas Dampingi Prabowo

Jumat, 06 Feb 2026 18:40 WIB

Jumat, 06 Feb 2026 18:40 WIB

Wakil Ketua Umum PAN Tegaskan Dukung  Prabowo, tak Sepaket dengan Gibran Rakabuming Raka, Juga PKB     SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Kini, ada sejumlah partai …

Pengondisian Jalur merah, Tiap Bulan Rp 7 Miliar

Pengondisian Jalur merah, Tiap Bulan Rp 7 Miliar

Jumat, 06 Feb 2026 18:38 WIB

Jumat, 06 Feb 2026 18:38 WIB

Modus Suap Importir PT Blueray ke Para Oknum Dirjen Bea Cukai Temuan KPK   SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - KPK menyebut para oknum Bea Cukai juga menyewa safe …

Usai Uang Asing, Ada Suap dengan Logam Mulia

Usai Uang Asing, Ada Suap dengan Logam Mulia

Jumat, 06 Feb 2026 18:35 WIB

Jumat, 06 Feb 2026 18:35 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - KPK mulai menganalisis fenomena suap dengan emas.  Dalam OTT terhadap pejabat Bea Cukai Jakarta, KPK sita Logam mulia seberat 2,5 …

Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Diduga Tersandung Suap

Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Diduga Tersandung Suap

Jumat, 06 Feb 2026 18:31 WIB

Jumat, 06 Feb 2026 18:31 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Fitroh Rohcahyanto, pimpinan KPK berlatar belakang jaksa  menyatakan OTT di PN Depok, berkaitan dengan dugaan suap pengurusan …