Fraksi PPP Minta Pemprov Telusuri Carut Marut Perdagangan Minyak Goreng

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ahmad Silahuddin Ketua Fraksi PPP DPRD Jatim. SP/RKO
Ahmad Silahuddin Ketua Fraksi PPP DPRD Jatim. SP/RKO

i

SURABAYAPAGI, Surabaya - Ketua Fraksi PPP DPRD Jatim Ahmad Silahuddin angkat bicara terkait Kelangkaan minyak goreng  terjadi dipasaran yang berakibat melambungnya harga minyak dan makanan.Pihaknya menyayangkan langkah pemerintah yang hanya menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) saja, tanpa menyelesaikan akar persoalannya.

“Kelangkaan minyak goreng dipasaran menjadi tanda tanya rakyat. Negara kita kan produsen dan eksportir CPO (crude palm oil) terbesar di dunia. Kalau sampai langka, tidak masuk akal. Pasti ada yang salah dengan tata niaganya. Ini yang harus ditelusuri,” Kata Ahmad Silahuddin, Selasa ( 15/ 2 /2022).

Gus Adi Sapaan akrab Ahmad Silahuddin ini melanjutkan, selama ini dalam pengendalian harga, pemerintah hanya mengandalkan operasi pasar. Padahal persoalannya bukan hanya itu.

“Seperti minyak goreng perlu ditelusuri langkanya dimana. Stok harus ditelusuri. Apakah langkanya di sisi distributor, di agen, atau di retail/pengecer. Kalau penelusuran itu belum selesai lalu negara mematok HET, bagaimana nasib toko kelontong, warung-warung di kampung-kampung. Ini tentu merugikan pedagang kecil dan UKM," ucapnya. 

Putra dari Ketua DPW PPP Jatim Munjidah Wahab berharap  bisa memperbaiki tata niaga sembako, agar perekonomian berjalan lancar dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Kalau ingin menegakkan tata niaga yang baik, Lanjut Gus Adi, Pemerintah Provinsi melalui OPD terkait harus mampu membimbing pedagang kecil atau para UKM agar bagaimana caranya mereka tidak rugi.   " Misalkan pedagang kecil atau UKM ini  diajari cara melakukan antisipasi kerugian. Kalau itu terjadi, rakyat kecil atau UKM terlindungi dengan adanya proses administrasi yang baik dalam proses jual beli,” kata Gus Adi. 

Ketua Fraksi PPP DPRD Jatim yang gress ini meneruskan, jika setiap jenjang distribusi ada tata niaga yang baik, maka negara pun akan diuntungkan. Sebab ada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tergali. Masyarakat dan pedagang juga diuntungkan karena harga stabil dan tidak spekulatif. Pemerintah agar segera membuat kebijakan tegas di setiap jenjang transaksi distribusi. Sampai ke pabrik sebagai produsen. Sebab HET berawal dari HPP (harga pokok produksi) yang ditentukan oleh pabrik.

"Fraksi PPP DPRD Jatim minta Pemprov Jatim melalui Dinas terkait agar memperhatikan pentingnya penegakan tata niaga. Operasi pasar bukan solusi utama tanpa tata niaga yang benar," pungkas Gus Adi yang juga cucu dari  pendiri Nahdlatul Ulama, KH Wahab Hasbullah ini. rko

Berita Terbaru

Hadapi Musim Hujan, Pemkot Surabaya Kebut 5 Rumah Pompa hingga Normalisasi Sungai

Hadapi Musim Hujan, Pemkot Surabaya Kebut 5 Rumah Pompa hingga Normalisasi Sungai

Kamis, 19 Nov 2026 11:27 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 11:27 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Sebagai upaya dalam memperlancar aliran air dan mengurangi risiko genangan, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus memperkuat…

‎Imigrasi Madiun Deportasi Lima WNA, Warga Tiongkok Mendominasi‎

‎Imigrasi Madiun Deportasi Lima WNA, Warga Tiongkok Mendominasi‎

Kamis, 19 Nov 2026 10:15 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 10:15 WIB

SURABAYAPAGI.com, Madiun – Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun telah mendeportasi lima warga negara asing (WNA) sepanjang Januari hingga November 2026. D…

Momen Walikota Mojokerto Tinjau Lokasi Bencana Angin Kencang dan Korban Plafon Ambruk SMPN 5 

Momen Walikota Mojokerto Tinjau Lokasi Bencana Angin Kencang dan Korban Plafon Ambruk SMPN 5 

Kamis, 19 Nov 2026 06:04 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 06:04 WIB

  SURABAYA PAGI.com, Mojokerto – Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari memastikan para siswa SMP Negeri 5 Kota Mojokerto yang menjadi korban ambruknya plafon ru…

Kota Mojokerto Raih TPID Terbaik Non-IHK se-Jawa Timur, Terima Apresiasi Rp400 Juta

Kota Mojokerto Raih TPID Terbaik Non-IHK se-Jawa Timur, Terima Apresiasi Rp400 Juta

Kamis, 19 Nov 2026 05:53 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 05:53 WIB

  SURABAYA PAGI.com, Mojokerto– Kota Mojokerto meraih penghargaan sebagai Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Terbaik kategori Non-Indeks Harga Konsumen (N…

KUR BNI Jember Bantu Usaha Kerajinan Kuningan Bondowoso Naik Kelas

KUR BNI Jember Bantu Usaha Kerajinan Kuningan Bondowoso Naik Kelas

Rabu, 18 Nov 2026 20:43 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 20:43 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jember - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI melalui Kantor Cabang Jember mendukung pengembangan usaha kerajinan kuningan milik…

Diduga Menipu Ratusan Juta, Kades di Madiun Dilaporkan Polisi

Diduga Menipu Ratusan Juta, Kades di Madiun Dilaporkan Polisi

Rabu, 18 Nov 2026 18:28 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 18:28 WIB

‎SURABAYAPAGI.com, Madiun – Niat membantu seorang kepala desa mencarikan pinjaman uang justru membuat Suparno, warga Desa Munggut, Kecamatan Wungu, Kabupaten Ma…