Fraksi PPP Minta Pemprov Telusuri Carut Marut Perdagangan Minyak Goreng

author surabayapagi.com

- Pewarta

Rabu, 16 Feb 2022 20:05 WIB

Fraksi PPP Minta Pemprov Telusuri Carut Marut Perdagangan Minyak Goreng

i

Ahmad Silahuddin Ketua Fraksi PPP DPRD Jatim. SP/RKO

SURABAYAPAGI, Surabaya - Ketua Fraksi PPP DPRD Jatim Ahmad Silahuddin angkat bicara terkait Kelangkaan minyak goreng  terjadi dipasaran yang berakibat melambungnya harga minyak dan makanan.Pihaknya menyayangkan langkah pemerintah yang hanya menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) saja, tanpa menyelesaikan akar persoalannya.

“Kelangkaan minyak goreng dipasaran menjadi tanda tanya rakyat. Negara kita kan produsen dan eksportir CPO (crude palm oil) terbesar di dunia. Kalau sampai langka, tidak masuk akal. Pasti ada yang salah dengan tata niaganya. Ini yang harus ditelusuri,” Kata Ahmad Silahuddin, Selasa ( 15/ 2 /2022).

Baca Juga: EJFH 2024 Angkat Tema Rise of Reminiscence Batik dan Tenun

Gus Adi Sapaan akrab Ahmad Silahuddin ini melanjutkan, selama ini dalam pengendalian harga, pemerintah hanya mengandalkan operasi pasar. Padahal persoalannya bukan hanya itu.

“Seperti minyak goreng perlu ditelusuri langkanya dimana. Stok harus ditelusuri. Apakah langkanya di sisi distributor, di agen, atau di retail/pengecer. Kalau penelusuran itu belum selesai lalu negara mematok HET, bagaimana nasib toko kelontong, warung-warung di kampung-kampung. Ini tentu merugikan pedagang kecil dan UKM," ucapnya. 

Baca Juga: Diskusi Panel BUMD Outlook 2025 Hasilkan Sejumlah Gagasan Produktif

Putra dari Ketua DPW PPP Jatim Munjidah Wahab berharap  bisa memperbaiki tata niaga sembako, agar perekonomian berjalan lancar dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Kalau ingin menegakkan tata niaga yang baik, Lanjut Gus Adi, Pemerintah Provinsi melalui OPD terkait harus mampu membimbing pedagang kecil atau para UKM agar bagaimana caranya mereka tidak rugi.   " Misalkan pedagang kecil atau UKM ini  diajari cara melakukan antisipasi kerugian. Kalau itu terjadi, rakyat kecil atau UKM terlindungi dengan adanya proses administrasi yang baik dalam proses jual beli,” kata Gus Adi. 

Baca Juga: Tangki Pertamina Bocor, Pj Gubernur dan DPRD Minta Pertamina SKK Migas Tanggung Jawab

Ketua Fraksi PPP DPRD Jatim yang gress ini meneruskan, jika setiap jenjang distribusi ada tata niaga yang baik, maka negara pun akan diuntungkan. Sebab ada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tergali. Masyarakat dan pedagang juga diuntungkan karena harga stabil dan tidak spekulatif. Pemerintah agar segera membuat kebijakan tegas di setiap jenjang transaksi distribusi. Sampai ke pabrik sebagai produsen. Sebab HET berawal dari HPP (harga pokok produksi) yang ditentukan oleh pabrik.

"Fraksi PPP DPRD Jatim minta Pemprov Jatim melalui Dinas terkait agar memperhatikan pentingnya penegakan tata niaga. Operasi pasar bukan solusi utama tanpa tata niaga yang benar," pungkas Gus Adi yang juga cucu dari  pendiri Nahdlatul Ulama, KH Wahab Hasbullah ini. rko

Editor : Mariana Setiawati

BERITA TERBARU