SURABAYA PAGI, Surabaya - Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia (RAN PASTI) digelar BKKBN di Surabaya,Rabu (2/3/2022).
Sosialisasi untuk lebih memperkuat koordinasi dan kesepahaman tentang mekanisme tata kerja, pemantauan, pelaporan, evaluasi dan skenario pendanaan stunting di daerah. Dalam hal ini BKKBN diberi tugas Presiden Jokowi sebagai “pengendali” pencegahan stunting di tanah air.
Sosialisasi ini menghadirkan Kepala BKKBN Dr (H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K)., selaku Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Pusat, Kepala Perwakilan BKKBN Jatim, Dra. Maria Ernawati, M.M., serta para Wakil Ketua dari unsur Sekretariat Wakil Presiden, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bappenas, Kemendagri, serta Kemenkes.
Hasto dalam kesempatan ini menyampaikan, Jawa Timur menjadi kontributor utama dari penurunan stunting secara nasional jika semua kalangan bertekad dan berjuang bersama-sama untuk mengatasi persoalan yang masih kita temui di lingkungan kita.
"Saya yakin Jawa Timur bisa karena pemerintah pusat secara serius menangani persoalan stunting dari sektor hulu hingga hilir. Peran pemerintah daerah, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten dan kota, kecamatan, kelurahan hingga desa harus kita gerakkan untuk menurunkan angka stunting di masyarakat,” urai Hasto.
Tendesi penurunan angka stunting secara nasional menjadi 24,4 persen di tahun 2021 setelah sebelumnya di 2019 sempat menyentuh angka 27,7 persen adalah suatu hal yang harus disyukuri di tengah masih berkecamuknya pandemi Covid-19. Diharapkan, di tahun 2023 nanti trend penurunan angka stunting bisa berada di angka 16 persen dan akhirnya di tahun 2024 nanti bisa menurun lagi menjadi 14 persen.
Target Nasional angka stunting tersebut, tidak saja menjadi target dan cita-cita Presiden Joko Widodo saja tetapi menjadi tekad semua pemangku kepentingan, termasuk di Jawa Timur. Bagaimana dengan kondisi stunting di Jawa Timur?.
Jawa Timur merupakan salah satu dari 12 Provinsi prioritas yang memiliki prevalensi stunting tertinggi di tanah air di 2022 ini. Yang menjadi “Pekerjaan Rumah atau PR” untuk Jawa Timur berdasar Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 adalah bercokolnya empat Kabupaten di kategori “merah”.
Keempatnya adalah Bangkalan, Pamekasan, Bondowoso serta Lumajang. Penyematan status merah ini karena prevalensinya di atas 30 persen. Kedelapan belas Kabupaten dan Kota yang berstatus “kuning” dengan prevalensi 20 hingga 30 persen, diantaranya Sumenep, Kota Surabaya, Kabupaten Malang, Kota Malang serta Nganjuk.
Sementara lima belas Kabupaten berkategori hijau dengan prevalensi 10 sampai 20 persen seperti: Ponorogo, Kabupaten Probolinggo, Trenggalek, dan Kota Batu. Hanya ada satu daerah berstatus biru yakni Kota Mojokerto dengan prevalensi di bawah 10 persen, tepatnya 6,9 persen. BKKBN dengan 200.000 Tim Pendamping Keluarga yang terdiri dari unsur Bidan, PKK dan Kader KB atau Kader Pembangunan lainnya telah ada di Desa.
Dengan demikian jumlah ini setara dengan 600.000 orang. Mereka akan dilatih dan mendampingi Calon Pengantin/Calon Pasangan Usia Subur, Ibu hamil, Ibu dalam masa interval kehamilan, serta anak usia 0 - 59 bulan. “Sosialisasi RAN PASTI ini menjadi penting dan strategis, indikator penurunan stunting akan menjadi salah satu parameter keberhasilan Kepala Daerah dalam mensejahterakan warganya dan memacu kemajuan pembangunan daerah, mengingat BKKBN sedang memfinalisasi RAN PASTI dengan pendekatan keluarga berisiko stunting.
Peran Tim Pendamping Keluarga di daerah-daerah begitu penting karena menjadi garda terdepan. RAN PASTI menjadi acuan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting bagi Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, serta pemangku kepentingan lainnya,” terang Kepala BKKBN, Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K).
Selanjutnya Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meminta bahwa penanganan stunting dari siklusnya memang harus dari remaja melalui pemberian tablet penambah darah untuk mencegah anemia bagi remaja putri, bagaimana intervensi pada saat kehamilan, intervensi gizi pada saat bayi balita dimana siklusnya harus dipahami semua.
Khofifah juga berharap bahwa Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang diketuai oleh Bappeda se-Jawa Timur ini bisa mengalirkan koordinasi ke semua Satuan Perangkat Daerah, apalagi sekarang sedang menyiapkan RKPD untuk 2023.
Jadi jika penanganan stunting ini dialirkan ke RKPD 2023, pemetaan datanya update, kemudian intervensi programnya nendang, lalu support budgetnya cukup, sinergitasnya juga bagus, kalau Bahasa Bapak Kepala BKKBN itu Konvergensi diantara seluruh stakeholder, bersama-sama melakukan percepatan penurunan stunting.
“Nah, penanganan stunting ini melibatkan banyak OPD, mungkin ada OPD tertentu yang merasa tidak ada kaitan strategis, oleh karena itu saya mengusulkan kepada Kepala BKKBN: Jikalau penurunan stunting ini dijadikan Program Prioritas Nasional, kan ada infrastruktur fisik itu PSN (Proyek Strategis Nasional), jika kalau penurunan stunting ini telah dimasukkan ke Program Prioritas Nasional, seperti arahan Bapak Presiden, sehingga TNI dan Polri ini menurut saya bagus kalau juga mendapatkan penugasan yang sama, karena kita membutuhkan di tingkat yang paling bawah, Babinsa, Babinkamtibmas Bersama Bidan Desa Bersama Lurah dan Kepala Desa,” imbuhnya.
Khofifah menyebutkan bahwa 4 Pilar itu akan menjadi bagian yang sangat penting untuk menyisir agar stunting di masing-masing Desa terpotret. Kalau sudah begitu, intervensinya juga InsyaAllah akan lebih bagus. Nah, pada kondisi seperti inilah, saya menyampaikan tadi kepada Kepala BKKBN “Kualitas SDM dan daya saing Bangsa dan Negara ini, kalau Pak Presiden menyebut AKI dan AKB lalu stunting”, jadi kalau mau melihat stunting, jangan dilihat ini mungkin cebol misalnya, tapi harus dilihat bahwa SDM yang berdaya saing dan SDM yang berkualitas ini memang harus disiapkan secara lebih komprehensif sistemik dengan pondasi yang kuat.min
Editor : Redaksi
