Wali Kota Ning Ita Siap Laksanakan Instruksi Presiden Soal Afirmasi Bangga Buatan Indonesia

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news

SURABAYAPAGI.COM, Mojokerto - Wali kota Mojokerto, Ika Puspitasari menghadiri Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Melalui Afirmasi Penggunaan Produk Dalam Negeri, yang bertempat di Hotel Grand Hyatt Nusa Dua Bali, Jumat (25/3/2022) hari ini.

Usai mendengar arahan Presiden Joko Widodo, Walikota yang akrab disapa Ning Ita ini mengatakan Presiden memberikan instruksi kepada seluruh kepala daerah se Indonesia untuk bangga buatan indonesia.

"Sesuai petunjuk Pak Presiden barusan, dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) wajib mengutamakan pembelian pengadaan produk dalam negeri (PDN). Dan mendorong alokasi paling sedikit 40 persen dari nilai anggaran belanja barang dan jasa yang dikelola dalam APBD Kota Mojokerto digunakan untuk produk UMKM lokal dan koperasi," terangnya.

Tak hanya itu, lanjut Ning Ita, Presiden juga meminta seluruh kepala daerah untuk mendorong UMKM lokal yang ada di daerah agar segera didaftarkan e - katalog LKPP maupun e katalog lokal.

"Sehingga bisa mempercepat proses PBJ tersebut yang di deadline nasional sebesar Rp. 400 trilyun sampai dengan akhir Mei Dan ini akan diawasi langsung oleh Bapak Presiden," tegasnya.

Disinggung terkait aksi afirmasi bangga buatan Indonesia di Pemkot Mojokerto, Wali Kota perempuan pertama di Kota Mojokerto ini mengaku sudah mengimplementasikan sebesar 56 persen pundi APBDnya untuk PDN.

"Artinya kita tinggal mengawal saja dalam proses pengadaanya nanti itu harus benar-benar realisasi sebesar prosentase tersebut. Saya pun sesuai instruksi presiden akan mengawal secara langsung di dalam proses dan pelaksanaanya di seluruh OPD pengampu anggaran," tegasnya.

Masih kata Ning Ita, pihaknya juga sudah mengikuti instruksi Presiden untuk membuat SK Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (TP3DN) serta SK Tim verifikatornya.

"Tim ini nantinya yang akan mendorong alokasi paling sedikit 40 persen dari nilai anggaran belanja barang dan jasa yang dikelola APBD Kota Mojokerto digunakan untuk produk usaha kecil dan koperasi," pungkasnya. Dwi

Berita Terbaru

Bos MNC Group Hary Tanoe, Dihukum Bayar Rp 531,5 miliar

Bos MNC Group Hary Tanoe, Dihukum Bayar Rp 531,5 miliar

Kamis, 23 Apr 2026 20:01 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 20:01 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menghukum bos MNC Group Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo atau Hary Tanoe dan PT MNC…

Resepsi El Rumi dan Syifa Hadju, di Hotel Mewah

Resepsi El Rumi dan Syifa Hadju, di Hotel Mewah

Kamis, 23 Apr 2026 19:58 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:58 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Berkas pendaftaran nikah El Rumi dan Syifa Hadju rampung. Pernikahan juga sudah didaftarkan oleh KUA Setiabudi.Yusuf Mimbar dari KUA…

Anies , Tolak Capres - Cawapres Dari Kader Partai

Anies , Tolak Capres - Cawapres Dari Kader Partai

Kamis, 23 Apr 2026 19:57 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:57 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Juru Bicara (Jubir) Anies Baswedan, Angga Putra Fidrian, menilai demokrasi harus tetap membuka ruang luas bagi semua kalangan.           …

Terbongkar Sindikat Perjokian UTBK-SNBT Hingga Surabaya

Terbongkar Sindikat Perjokian UTBK-SNBT Hingga Surabaya

Kamis, 23 Apr 2026 19:51 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:51 WIB

SURABAYAPAGI : Hingga Kamis (23/4), kasus dugaan perjokian dan kecurangan UTBK meski mencuat masih dalam tahap pendalaman oleh panitia pusat. Penyelidikan…

Legislator Nilai Kasus Perjokian Bukan Masalah Sederhana

Legislator Nilai Kasus Perjokian Bukan Masalah Sederhana

Kamis, 23 Apr 2026 19:50 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:50 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan, kasus perjokian di UTBK-SNBT 2026 bukanlah masalah sederhana. Kasus ini secara…

KPK, Usulkan Ketua Umum Parpol Dua Periode Saja

KPK, Usulkan Ketua Umum Parpol Dua Periode Saja

Kamis, 23 Apr 2026 19:49 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:49 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Salah satu poin masukan KPK yaitu adanya pembatasan ketua umum partai politik menjadi dua periode. Usulan dalam kajian itu muncul karena…