.jpeg)
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta- Saat ini sejumlah pembantu Presiden mulai melakukan kerja-kerja politik. Manuver politik dari para menteri ini disorot menimbulkan persoalan moral dan etika, tapi juga kontradiksi kompleksitas sistem presidensil. Termasuk manuver Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.
Bahlil yang sebelumnya menebar isu 3 periode, akhir pekan ini meneriakan Yel yel teriakan “lanjutkan” dalam acara HIPMI, 50 tahun di Jakarta. Tak disangka, Presiden Jokowi tak bereaksi. Jokowi bahkan menasihati Bahlil.
Jokowi dalam sambutannya mengingatkan para anggota HIPMI untuk hari-hati meneriakan kata “lanjutkan”. Pasalnya di tahun politik seperti sekarang ini kata “lanjutkan” bisa ditafsirkan lain.
“Tadi (Jumat kemarin, red) banyak yang menyampaikan lanjutkan-lanjutkan. Hati-hati ini tahun politik. bapak ibu yang menyampaikan lanjutkan-lanjutkan, saya yang didemo,” kata Jokowi, saat menghadiri HUT ke-50 HIPMI, Jumat (10/6/2022) pekan kemarin.
Pernyataan Balil ini mengundang reaksi. Salah satunya pendiri lembaga survei KedaiKOPI, Hendri Satrio, menyoroti pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang kini kembali meminta kepemimpinan Jokowi dilanjutkan sebagai presiden.
Bahlil menggunakan diksi “lanjutkan” ketika berpidato di hadapan Jokowi yang menghadiri HUT ke-50 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Jakarta Convention Centre (JCC), Jakarta Selatan, Jumat akhir pekan lalu (10/6).
“Pak Jokowi kan juga sudah statement 14 Februrari 2024 Pemilu, tapi enggak pernah marah sama anak buahnya teriak-teriak tiga periode. Harusnya ngelarang lah!” ujar Hendri Satrio atau Hensat, Sabtu (11/6/2022).
Hensat melihat, isu 3 periode yang ramai dibicarakan sejak awal tahun ini ada dugaan sengaja dimunculkan oleh orang-orang di lingkaran Istana. Bahkan secara tidak langsung, sumber isu yang beredar dapat menegaskan klaim bahwa masyarakat kebanyakan menginginkan kepemimpinan Jokowi dilanjutkan pasca 2024.
Meski begitu, tampaknya Hensat jengah dengan isu ini. Sehingga dia meminta oknum-oknum yang tak juga menyudahi menggemborkan isu 3 periode Jokowi untuk berhenti merusak iklim demokrasi di Indonesia yang sudah ditetapkan konstitusi, yakni presiden hanya dibolehkan dua periode.
“Jadi sudahlah, hentikanlah mengacaukan republik ini dengan wacana tiga periode. Apalagi ini kan disampaikan oleh para menteri,” tegas Hensat menyikapi menteri Bahlil yang kembali berulah ini.
Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, kalangan dunia usaha berharap jadwal pemilu diundur atau masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diperpanjang. Hal ini untuk mendorong perekonomian nasional yang saat ini sedang masa pemulihan.
“Kalau kita mengecek dunia usaha rata-rata mereka berpikir bagaimana proses demokrasi dalam konteks peralihan kepemimpinan kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan itu jauh lebih baik," kata Bahlil dalam acara rilis temuan survei Indikator Politik Indonesia yang digelar secara daring, Minggu (9/1/2022).
Bahlil mengatakan memajukan atau memundurkan jadwal pemilu bukan sesuatu yang diharamkan karena sudah ada sejarahnya di Indonesia. Dalam sejarah Indonesia, kata Bahlil, pada 1997 telah dilakukan pemilu. Namun reformasi pada 1999 membuat pemilu yang seharusnya digelar 2002 dipercepat dan dilaksanakan pada 1999.
"Tinggal kita lihat adalah kebutuhan bangsa kita ini apa, apakah persoalan menyelesaikan pandemi Covid-19, apakah persoalan memulihkan ekonomi, atau mempersoalkannya adalah bagaimana kita memilih kepemimpinan baru lewat pemilu. Ini sekedar tanggapan pribadi saya terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Burhan (Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi)," kata Bahlil. n jk/erc
Editor : Moch Ilham
