Ratusan Izin SMK di Jatim Tersendat, Legislator Deni Wicaksono: Menyedihkan!

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Anggota Komisi E DPRD Jatim, Deni Wicaksono
Anggota Komisi E DPRD Jatim, Deni Wicaksono

i

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Anggota Komisi E DPRD Jatim yang membidangi masalah pendidikan, Deni Wicaksono, menyesalkan adanya ratusan permohonan perpanjangan izin SMK swasta di Jatim yang belum bisa diterbitkan. Hal itu dinilai telah menghambat kelancaran operasional, termasuk berdampak pada proses pemberian ijazah ke siswa.
 
“Ini menyedihkan, kabar buruk bagi insan pendidikan. Sebuah proses birokrasi bidang pendidikan yang tdk memberi contoh baik. Dinas Pendidikan harus bekerja lebih cepat menyeleseikan masalah tersebut,” ujar Deni kepada media, Senin (8/8/2022).
 
Deni mengatakan, pihaknya mendapat banyak keluhan dari para insan pendidikan di daerah, termasuk di Trenggalek. Mereka mengeluhkan lambatnya pemrosesan perizinan SMK swasta.
 
“Gubernur Jatim Bu Khofifah ke mana-mana bilang Jatim punya paradigma Cettar, ada cepat, efektif, tanggap, transparan, akuntabel, dan responsif. Kalau kerja Dinas Pendidikan seperti ini, ya berarti tidak selaras dengan kebijakan Gubernur,” papar Deni.
 
“Apalagi kan jelas, Gubernur Jatim fokus ke pengembangan SDM. Nah ini kok Dinas Pendidikannya lambat,” lanjut Deni.
 
Seharusnya, imbuh Deni, Dinas Pendidikan memfasilitasi SMK-SMK swasta yang sedang mengurus perizinannya. Bila ada kendala, bisa jemput bola dengan melakukan pendampingan.
 
“Jemput bola ke daerah, berikan pendampingan, agar masalah ini bisa segera terselesaikan,” kata alumnus Universitas Airlangga tersebut.
 
“Saya dengar perizinan ini terhambat berbulan-bulan lamanya. Mestinya ada transparansi, termasuk dari segi waktu dan mekanisme, juga bagaimana SOP-nya, disampaikan ke publik,” imbuh Deni.
 
Dia menyebut, terhambatnya pemrosesan perizinan tersebut telah berdampak pada operasional sekolah. Di antaranya menghambat penerimaan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP), akreditasi sekolah, hingga penerimaan dana BOS.
 
“Saya dapat keluhan, terhambatnya legalitas izin operasional sekolah juga berdampak pada kendala pengambilan blanko ijazah siswa. Ini kan kasihan para pelajar, bisa-bisa nanti ijazahnya belum dapat digunakan untuk melamar kerja atau melanjutkan kuliah karena ijazahnya masih tertahan,” papar Deni yang juga ketua Persatuan Alumni (PA) GMNI Jatim. (rmc)

Berita Terbaru

Takmir Masjid di Bayubang Lamongan Ajukan Pemindahan Gardu Trafo, PLN Patok Rp 80 Juta Menjadi Viral

Takmir Masjid di Bayubang Lamongan Ajukan Pemindahan Gardu Trafo, PLN Patok Rp 80 Juta Menjadi Viral

Kamis, 02 Apr 2026 20:15 WIB

Kamis, 02 Apr 2026 20:15 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Takmir Masjid At-Taqwa di Desa Bayubang Kecamatan Solokuro Lamongan Jawa Timur, dibuat murka oleh pelayanan PLN, lantaran…

Dampak Efesiensi, Pemkab Lamongan Pangkas Perjalanan Dinas Sampai 50 Persen

Dampak Efesiensi, Pemkab Lamongan Pangkas Perjalanan Dinas Sampai 50 Persen

Kamis, 02 Apr 2026 20:08 WIB

Kamis, 02 Apr 2026 20:08 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Sebagai langkah kongkrit dalam komitmen menjalankan instruksi Pemerintah Pusat untuk efesiensi energi, Pemkab Lamongan telah…

Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas Pembangunan Infrastruktur, KSPI PT PLN Kunjungi GITET Surabaya Selatan

Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas Pembangunan Infrastruktur, KSPI PT PLN Kunjungi GITET Surabaya Selatan

Kamis, 02 Apr 2026 18:47 WIB

Kamis, 02 Apr 2026 18:47 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) terus memperkuat komitmennya dalam menjalankan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang bersih dan t…

Permudah Pengajuan Klaim, BPjS Ketenagakerjaan Hadirkan Fitur Layanan 'Lapak Asik'

Permudah Pengajuan Klaim, BPjS Ketenagakerjaan Hadirkan Fitur Layanan 'Lapak Asik'

Kamis, 02 Apr 2026 17:15 WIB

Kamis, 02 Apr 2026 17:15 WIB

SURABAYA PAGI, Malang - BPJS Ketenagakerjaan menghadirkan fitur antrean online pada Layanan Tanpa Kontak Fisik atau Lapak Asik mulai 1 April 2026 guna …

Reklamasi Diduga Tanpa Kepastian Izin di Pesisir Gresik, Nelayan Kehilangan Ruang Hidup

Reklamasi Diduga Tanpa Kepastian Izin di Pesisir Gresik, Nelayan Kehilangan Ruang Hidup

Kamis, 02 Apr 2026 15:37 WIB

Kamis, 02 Apr 2026 15:37 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik — Dugaan pencaplokan wilayah laut kembali mencuat di pesisir Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Kawasan yang b…

Sidang Perdana Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Ponpes Al Ibrohimi Gresik Digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya

Sidang Perdana Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Ponpes Al Ibrohimi Gresik Digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya

Kamis, 02 Apr 2026 15:34 WIB

Kamis, 02 Apr 2026 15:34 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik — Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya mulai menyidangkan perkara dugaan korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa T…