SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Sejak Rabu (17/8/2022) malam, telah beredar gambar grafik Kekaisaran Sambo dan Konsorsium 303. Pada gambar yang tersebar di twitter @opposite090192, itu berisikan foto dan keterangan tugas sejumlah pejabat Polri termasuk Kapolda Metro Jaya Fadil Imran. Dalam grafis ditulis Fadil di bawah komando Ferdy Sambo.
Grafik Kekaisaran Sambo berisikan Skema Sambo mengatur jalannya operasional beberapa bisnis Judi online 303. Tak hanya nama pejabat Polri, beberapa nama warga sipil yang berperan sebagai bandar dan juga seorang yang terkenal dengan nama Crazy Rich Surabaya.
Baca Juga: Sandra Dewi, Perjanjian Pisah Harta, Sebuah Strategi
Keterangannya, si Crazy Rich Surabaya berperan di konsorsium Surabaya sebagai kasir lalu mencuci uang setoran, menjalin kerjasama dengan bandar judi online Filipina dan melakukan setor dana kepada Propam Surabaya yang seterusnya diteruskan hingga sampai pada Sambo.
Nah, pada hari yang sama, Menko Polhukam Mahfud MD juga membeberkan Irjen Ferdy Sambo memiliki kelompok yang sangat berkuasa di Mabes Polri.
Mahfud MD menyebut di dalam internal Polri sebenarnya banyak masalah terutama keberadaan kelompok berkuasa. Kelompok ini dianggap menghambat proses penyidikan kasus menjadi terhambat secara struktural. Mahfud MD juga mengatakan kelompok Ferdy Sambo ibarat menjadi kerajaan yang sangat berkuasa di Polri.
“Yang jelas ada hambatan-hambatan di dalam secara struktural. Karena ini tak bisa dipungkiri ada kelompok Sambo sendiri, ini yang seperti menjadi kerajaan Polri sendiri di dalamnya. Seperti sub-Mabes yang sangat berkuasa," ujar Menko Polhukam Mahfud MD dilansir dari perbincangannya dengan Akbar Faizal Rabu (17/8/ 2022).
Pada hari yang sama Mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli, juga membaca skema kaisar Sambo. Rizal meminta korps Bhayangkara menjelaskan soal dugaan yang diunggah oleh akun anonim itu. "Apa ini benar? Polri tolong jelaskan," kata Rizal ramli.
Rizal pun meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk melakukan upaya pembersihan Polri dari oknum yang diduga terlibat Konsorsium 303.
Hari Kamis (18/8/2022) kemarin, Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo enggan menjawab terkait bagan tersebut. Ia menegaskan, saat ini Inspektorat Khusus (Itsus) Polri masih fokus kasus pembunuhan berencana Brigadir J oleh Irjen Ferdy Sambo.
Akal sehat saya bertanya, ada pertimbangan apa, isu publik yang sensitif menyangkut skema perjudian di Indonesia, Humas Polri tidak dkelola dengan baik untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Humas Polri tidak menanggapi ini apakah bagian dari strategi komunikasi mengelola krisis-krisis komunikasi yang belakangan ini menguncang di publik khususnya di media sosial.
***
Dalam unggahan, akun @Opposite090192 menyebut soal Project 2024. Proyek ini bertujuan untuk menjadikan FS sebagai Kapolri di tahun 2024. "FS bersama dengan Irjen Sowondo Nainggolan, Irjen Adi Deriyan memimpin operasi Capres Potensial, mendukung calon RI 1 dengan dana judi. TARGET: menjadikan FS sebagai KAPOLRI di 2024 sehingga Konsorsium 303 tetap berjalan," ungkapnya.
Akun twitter @opposite090192 ini menyebarkan 4 gambar grafik Kaisar Sambo. Ternyata akun ini sudah disukai 8.395 dan dicuit ulang sebanyak 3.900 kali. Gambar tersebut beredar lengkap dengan nomor HP para pejabat Polri dan sipil yang terlibat.
Diposting oleh akun opposite090192 pada tgl 17 Agustus 2022 jam 19:07, Hingga jam 11:15 WIB, yang me-retweet sudah 4.418 kali, yang komentar 1.410 dan yang ngelike 12.300.
Namun sayangnya, akun @opposite090192 pada Kamis malam pukul 19:00 WIB, sudah tidak bisa dibuka lagi. "Akun ini sudah tidak tersedia lagi," tulis saat akun itu dicari. Diduga, selang satu hari menyebarkan skema Kaisar Sambo, akun itu sudah ditakedown oleh Ditsiber Mabes Polri.
Pengamat Politik Rocky Gerung juga bereaksi melihat edaran grafik tersebut. "Orang langsung percaya karena tidak ada keterangan yang bisa dipercaya, akhirnya muncul gambar, kekaisaran dan sebagainya," kata Rocky Gerung yang dikutip dari tayangan yang berjudul "Serem Beredar Grafik Lengkap Kekaisaran Dunia Gelap Ferdy Sambo' , Kamis (18/8/ 2022).
"Itu bahayanya ketika sebuah keterangan resmi sudah tidak dipercaya lagi maka publik akan mempercaya sesuatu yang tidak resmi," tambahnya.
***
Catatan Jurnalistik saya memunculkan pengakuan Kapolri tahun 2010 yaitu Jenderal Timur Pradopo.
Ia berani membeberkan modus para "mafioso" bekerja di Kepolisian. Timur membeberkan lika-liku para mafioso, termasuk yang dilakukan oknum kepolisian itu saat rapat kerja dengan Komisi Hukum DPR, Senin 24 Januari 2010.
Timur mencontohkan, salah satu yang kerap dilakukan adalah melakukan pungutan liar. Kapolri menyebut, praktek pungutan liar itu diantaranya kerap terjadi dengan mengutip biaya dinas atau operasional kepada pihak tertentu.
Para oknum tertentu itu berdalih memberikan perlindungan, melakukan ancaman atau jebakan, yang ujung-ujungnya damai. " Biasanya menyiapkan jebakan untuk berbagai kasus. Mulai dari ringan atau kasus lalu lintas hingga narkoba" kata Kapolri.
Selain itu ada oknum polisi mengeluarkan modus menangkap para calon tersangka judi, lalu melepaskan setelah calon tersangka memberi uang. Juga mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan SP3 dengan Imbalan Uang" ujarnya.
Baca Juga: Budi Said, Dituding Mafia Tanah, Apa Iya??
Kapolri menegaskan, modus mafia hukum terjadi karena sejumlah hal. Diantaranya rendahnya penghasilan yang diterima para penyidik Polri, atasan penyidik yang memiliki integritas rendah, adanya kemudahan bagi para mafia hukum untuk bertemu dengan penyidik Polri. Juga adanya akses kemudahan dari para mafia hukum untuk mendapatkan berkas pemeriksaan dari penyidik Polri. Termasuk budaya meminta jatah dari atasan kepada bawahan," kata Timur.
Timur juga menjelaskan mengenai sejumlah keluhan masyarakat yang dia terima. Ia berjanji akan berupaya memberantas para mafia hukum itu di tubuh Polri. " Kita akan melakukan pemberantasan, salah satunya dengan adanya remunerasi yang sebenarnya sudah diluncurkan sejak bulan Juli hingga Desember 2010 lalu, meskipun besarnya 24 persen," kata Kapolri..
Sayangnya, Kapolri saat itu tak menjelaskan lebih detail contoh-contoh kasus yang dimaksud. Ia hanya menyebut, praktek pungutan juga dilakukan dengan cara polisi menjadi pelindung atas bisnis ilegal." Mereka menjadi beking dari bisnis-bisnis yang memang illegal" kata Kapolri.
Bahkan Kapolri Timur Pradopo berani buka kartu praktik modus oknum polisi meminta masyarakat atau pelapor memberi uang dinas agar laporan berjalan dengan lancar. Cara ini, kata Kapolri, dilakukan dengan mempermudah Diantaranya membocorkan rencana Kepolisian kepada target operasi, sehingga pelaku kejahatan dapat lolos.
Modus lainnya, para oknum polisi itu meminta masyarakat atau pelapor memberi uang dinas agar laporan berjalan dengan lancar. Cara ini, kata Kapolri, dilakukan dengan mempermudah laporan apabila ada pihak pelapor yang berpengaruh atau memiliki hubungan dengan petugas.
Diantaranya membocorkan rencana Kepolisian kepada target operasi, sehingga pelaku kejahatan dapat lolos. Para oknum polisi juga punya modus menangkap para calon tersangka, lalu melepaskan setelah calon tersangka memberi uang. Juga mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan SP3 dengan Imbalan Uang.
Kapolri menegaskan, modus mafia hukum terjadi karena sejumlah hal. Diantaranya rendahnya penghasilan yang diterima para penyidik Polri, atasan penyidik yang memiliki integritas rendah, adanya kemudahan bagi para mafia hukum untuk bertemu dengan penyidik Polri.
"Juga adanya akses kemudahan dari para mafia hukum untuk mendapatkan berkas pemeriksaan dari penyidik Polri. Termasuk budaya meminta jatah dari atasan kepada bawahan," kata Timur.
Timur juga sebelumnya menjelaskan mengenai sejumlah keluhan masyarakat yang dia terima. Ia berjanji akan berupaya memberantas para mafia hukum itu di tubuh Polri. " Kita akan melakukan pemberantasan, salah satunya dengan adanya remunerasi yang sebenarnya sudah diluncurkan sejak bulan Juli hingga Desember 2010 lalu, meskipun besarnya 24 persen," kata Kapolri tahun 2019.
Tapi kenapa Kapolri tahun 2022, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, tak setransparan Timur Pradopo. Termasuk grafis perjudian kali ini yang beredar di media sosial.
***
Ketua IPW Sugeng menyebut, saat ini geng mafia memiliki kekuasaan dan kewenangan yang cukup besar. Sugeng mengatakan, di dalam satgasus tersebut termasuk di antaranya tersangka Bharada E dan Brigadir R.
Baca Juga: Jual-beli Opini WTP, BPK Minta Rp 40 M
Menurutnya, Irjen Pol Ferdy Sambo dan 31 anggota Polri yang terseret masuk ke dalam pusaran kasus berlaku tak berbeda dari mafia.
Pernyataan Sugeng ini dilontarkannya lantaran FS dan ke-31 personel Polri tersebut bergerak dalam dunia kejahatan.
"Yang mereka lakukan kan jahat, mafia juga bekerja bagaimana menutupi kasus-kasus hukum pelanggaran dengan cara membunuh saksi, menyuap, mengarang cerita bohong," ujar Sugeng, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari video akun TikTok @tobellyboy.
"Sama dengan mafia, mereka bekerja sistematis, terstruktur, ada bintang dua, ada bintang satu, dan seterusnya, dari kesatuan yang berbeda-beda, Propam, Polres Jakarta Selatan, Bareskrim Polri, hingga Polda Metro Jaya," ucapnya lagi, kepada wartawan.
Menurut Sugeng, personel yang tersebar di berbagai kesatuan itu memiliki muara komando dari Sambo, dengan ‘rumah’ utama di Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Polri (Merah Putih).
“Walaupun tidak semua, tapi saya mau bilang bahwa mereka ada di satgasus. Bukan saya bilang satgassusnya mafia ya," ucap Sugeng.
Sugeng menyebut geng mafia ini memiliki kekuasaan dan kewenangan yang cukup besar.
Sugeng kembali menegaskan, Ferdy Sambo dengan sengaja melakukan obstruction of justice. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa Sambo CS sengaja melakukan hal itu. “Itu yang menjadi pertanyaan,” ujarnya.
Pernyataan Sugeng seolah dibenarkan Penasehat Ahli Polri Aryanto Sutadi. Menurutnya, kasus yang terjadi saat ini begitu aneh. Sebab, biasanya pihak kepolisian selalu bertindak profesional apabila mengungkap sebuah tindak kejahatan.
Apalagi, data yang saya peroleh Ferdy Sambo, bukan orang sembarangan. Ia memiliki jaringanya cukup kuat di dalam tubuh Markas Besar Polri di Jakarta seperti dalam grafis yang beredar di media sosial sejak tanggal 17 Agustus 2022.
Sambo, menurut catatan jurnalistik saya adalah orang kepercayaan mulai dari Kapolri dijabat Tito Karnavian dan Idham Azis.
Malah kini mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI Laksamana TNI (Purn) Soleman B Ponto meminta Mabes Polri membongkar dan menangkap para bandar atau bos mafia judi online yang telah merusak bangsa. Menurut Soleman, Mabes Polri harus memastikan, yang ditangkap tersebut adalah bandarnya, bukan hanya pelaku lapangan.
Nah, jenderal TNI meski pensiun ikut urun rembuk soal pemberantasan judi online dan segala bentuk perjudian.
Soleman bahkan mengingatkan jajaran kepolisian tidak melindungi para bandar judi online ini. Untuk itu, katanya, setiap kali ada penangkapan pelaku atau bandar judi online, harus segera diumumkan bos besar di balik bisnis haram tersebut. Nah.. ada apa Pak Kapolri Jenderal Listyo kok tidak setransparan Kapolri Timur Pradopo. ([email protected])
Editor : Moch Ilham
