_1.jpg)
SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Surabaya bersama Pemerintah Kota Surabaya menggelar rapat paripurna DPRD Kota Surabaya, Kamis (25/8) lalu untuk menetapkan Kebijakan Umum APBD (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan tahun anggaran 2023.
Rapat dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Surabaya, Walikota Surabaya Eri Cahyadi, Wakil Wali Kota Armuji, dan pejabat Pemkot Surabaya.
Hasil putusan KUA PPAS itu menjadi acuan penyusunan Rancangan APBD Perubahan tahun 2023. Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti mengatakan, terdapat kenaikan kekuatan anggaran di Kota Surabaya tahun 2023.
“Dari APBD murni sebesar Rp 10,4 triliun menjadi Rp 10,6 triliun. Jadi, mengalami kenaikan sekitar Rp 200 miliar,” ungkap Reni Astuti.
Reni menerangkan, kenaikan tersebut digunakan untuk anggaran-anggaran kesejahteraan rakyat. Seluruhnya dialokasikan dalam beberapa lini, seperti pendidikan, infrastruktur, hingga kesehatan. Salah satu yang paling diprioritaskan adalah pendidikan melalui beasiswa-beasiswa bagi beberapa jenjang.
“Pemkot memberikan tambahan bantuan beasiswa untuk jenjang SMA/SMK dan kuliah. Hal ini menjadi bukti kepedulian yang besar dari Pemkot dan dewan dalam pendidikan generasi muda di Surabaya,” terang Reni.
Di jenjang kuliah, Pemkot menambah kuota hingga 1000 beasiswa bagi pelajar di Surabaya yang ingin melanjutkan ke Perguruan Tinggi namun terhalang biaya. Setidaknya, terdapat 10 PTN dan 1 PTS di Kota Pahlawan yang bekerjasama dengan Pemkot Surabaya.
Selain itu, di jenjang SMA/SMK/MA juga diberikan tambahan kuota Beasiswa Pemuda Tangguh. Tadinya, kuota Beasiswa Pemuda Tangguh sebanyak 13.415, kini ditambah menjadi 25.605. Bantuannya berupa uang tunai Rp 200 ribu per bulan, dan perlengkapan sekolah seperti sepatu, seragam, hingga kaos kaki.
Kemudian, di lini infrastruktur, penambahan anggaran dilakukan untuk mendorong usulan Musrembang dari RT atau RW untuk ditindaklanjuti. Seperti pembangunan jalan, pavingisasi, perbaikan saluran air, dan lainnya. Reni meyakini, program pembangunan infrastruktur di permukiman tersebut bisa menggerakkan warga setempat pada skema padat karya.
“Untuk kesehatan, jumlah anggaran sudah memenuhi minimal 10 persen dari APBD. Anggaran tersebut didorong untuk tidak hanya bersifat kuratif atau penanganan, tapi juga preventif,” tutur Reni. Upaya preventif tersebut didorong lewat peran Kader Surabaya Hebat (KSH).
Peran KSH dalam program promotif dan preventif di lini kesehatan, didukung lewat penyediaan tambahan sarana prasarana. Diantaranya, ID card, rompi, hijab, dan sepatu. Sarana prasarana tambahan tersebut diharapkan mampu meningkatkan semangat KSH untuk bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Pemkot dan dewan juga menyetujui penambahan anggaran sebanyak Rp 22 milyar untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sebab, mulai Oktober nanti, akan dibuka formasi bagi 1.900 PPPK yang sudah lulus passing grade. Jumlah 1.900 tersebut terdiri dari 1.500 guru dan 400 tenaga kesehatan. “Perubahan APBD penting karena untuk menyiapkan penggajian dari para PPPK,” ungkap Reni.
Maksimalkan Serapan, Gali Potensi Kota
Reni menjelaskan, kenaikan kekuatan anggaran kisaran Rp 200 milyar tersebut bersumber dari beberapa pemasukan. Diantaranya, dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan retribusi pajak pendapatan daerah. BLUD utamanya berasal dari RSUD dr Mohamad Soewandhie dan RSUD Bhakti Dharma Husada Surabaya.
Menurut Reni, punya potensi besar di banyak lini. Keunggulan kota bisa menjadi potensi untuk menambah pemasukan APBD. Jika semua potensi tergali dengan baik maka kota akan terus tumbuh dan ekonomi makin melesat. Tentu saja, akan berdampak baik pada penyediaan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat.
Adanya kenaikan kekuatan anggaran APBD 2023 tersebut diharapkan Reni bisa terserap dengan baik. Sebab, hingga saat ini masih ada beberapa anggaran yang belum terealisasi dengan maksimal. Salah satunya adalah Beasiswa Tangguh Pemuda untuk SMA/SMK di APBD murni sebanyak 13.415 hingga kini hanya terserap sebanyak 1.412 siswa saja. Reni mengimbau Pemkot Surabaya untuk terus memaksimalkan serapan.
Bagi Reni, serapan merupakan salah satu indikator suatu program berjalan. Tahun lalu, serapan APBD mencapai 90 persen. Hal itu menjadi pertanda bagus. Reni berharap, tahun ini serapan APBD bisa melampaui 90 persen.
“Apa yang sudah ditetapkan bersama, harus dieksekusi dengan baik oleh Pemkot. Serapan memang bukan indikator bahwa suatu program sukses, namun besaran serapan bisa menjadi penanda bahwa program sudah berjalan,” ungkap Reni.
Reni berharap,penambahan kekuatan anggaran APBD bisa memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Alq
Editor : Moch Ilham
