SURABAYA PAGI.COM, Mojokerto - Grafik kasus balita stunting Kota Mojokerto terus mengalami penurunan. Terbukti, dari survey terbaru tahun 2022, prevalensi balita stunted Kota Mojokerto tipis sebesar 5,95 persen.
"Angkanya turun sebesar 1 persen jika dibandingkan SSGI tahun 2021 lalu sebesar 6,9 persen," ujar Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari saat Audit Kasus Stunting Kota Mojokerto di Sabha Mandala Madya, Kantor Pemkot Mojokerto, Senin (29/8) pagi.
Ning Ita sapaan akrab Wali Kota mengatakan meskipun prevalensi stunting Kota Mojokerto terendah se Jawa Timur dan nomor dua nasional tidak menjadikan jumawa. Pihaknya terus berupaya untuk mewujudkan Kota Mojokerto zero stunting.
"Kota mungil dengan jumlah penduduk yang tidak terlalu banyak harus bisa jadi barometer tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik terbaik se Indonesia. Karena ngopeninya tidak terlalu sulit. Sehingga bukan hal yang muluk-muluk untuk mewujudkan cita-cita zero stunting," tegasnya.
Masih kata Ning Ita, selain diuntungkan kondisi demografis wilayah, Kota Mojokerto juga diuntungkan dengan sinergitas dan kontribusi besar seluruh elemen masyarakat.
Karena semuanya punya komitmen dan andil besar dalam mensukseskan capaian tersebut.
"Data ePPGBM atau penimbangan yang dilakukan setiap bulan oleh Puskesmas dan dilaporkan ke Kemenkes pada Pebruari 2022 kemarin sudah diangka 5,95 persen, harapan kita saat survey nasional SSGI bulan September nanti, prosentasenya harus bisa dibawah itu. Sehingga progresnya jelas dan terukur," ucapnya.
Untuk mewujudkan itu, Ning Ita meminta Dinkes P2KB Kota Mojokerto selaku leading sector mampu memetakan kondisi kasus stunting per kelurahan untuk menentukan intervensi yang tepat.
"Harus bisa mapping secara detil per kasus stunting. Penyebabnya apa dan solusinya apa. Jika karena keluarganya miskin (gakin), maka solusi di fokuskan dengan pemberian bantuan dari Pemkot melalui Dinsos P3A. Jika karena pola asuh, maka Dinkes sinergi dengan TP PKK melakukan pendampingan dan jika karena pernikahan dini maka perlu sinergi dengan Kemenag, kita hadirkan untuk intervensi kasus tersebut," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinkes P2KB Kota Mojokerto, dr Triastutik Sri Prastini mengatakan bahwa sebagian besar kasus stunting Kota Mojokerto berasal dari keluarga miskin. Itu berdasar data identifikasi yang terkumpul dari seluruh Puskesmas.
"Jika ditarik kebelakang lagi, sebanyak 24 persen dari ibu dengan balita stunting, mereka hamil dengan risiko tinggi yang menikah pada usia dini. Dan 14 hingga 19 persennya, lahir dengan berat badan rendah yang beresiko stunting," jelasnya.
Masih kata Trias, pencanangan zero stunting oleh Wali Kota Mojokerto, diharapkan tidak ada temuan kasus baru lagi. Sehingga butuh upaya sinergitas dari seluruh lintas sektor untuk mewujudkan tersebut.
"Agenda kali ini yang melibatkan seluruh tim audit kasus stunting kita arahkan menuju kesana. Maksud dan tujuannya untuk mengidentifikasi faktor resikonya apa dan melakukan analisa pencegahan serta perbaikannya," pungkasnya. Dwi
Editor : Redaksi
