Menteri ESDM Nyatakan Harga Pertalite, Bisa Turun

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta- Menteri ESDM Arifin Tasrif menyatakan pemerintah masih berpotensi untuk menurunkan harga Pertalite. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yakin harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dapat diturunkan. Terutama, jika harga minyak dunia ke depan mengalami penurunan.

“Nanti kami lihat, kalau harga minyak (dunia) membaik ya InsyaAllah turun (harga Pertalite)," kata Menteri ESDM Arifin Tasrif kepada awak media di Hotel Ayana MidPlaza, yang dikutip dari Kontan, Jumat (9/9/2022).

 

Minta Masyarakat Hemat BBM

Meski ada potensi penurunan harga, namun Arifin mengajak masyarakat untuk melakukan hemat energi terutama BBM yang disubsidi pemerintah, Pertalite maupun Solar. “Makanya sekarang tolong diminta semua masyarakat coba bisa nggak kita coba dengan kesadaran menghemat, hemat energi gimana caranya, yang biasanya keluar bensin 3 liter bisa gak 2 liter aja,” jelasnya.

Saat ini harga minyak dunia sudah berada di bawah 90 dolar AS per barel. Dikutip dari Reuters, harga minyak mentah berjangka Brent di level 89,37 dolar AS. Harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS di posisi 83,64 dolar AS.

Pemerintah telah memutuskan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite dan Solar.

Pengumuman kenaikan BBM subsidi disampaikan Menteri ESDM Arifin Tasrif yang satu meja dengan Presiden Joko Widodo, di Istana Merdeka, Jakarta, yang disiarkan dalam kanal Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (3/9/2022) siang. Kini harga BBM subsidi jenis Pertalite dari Rp7650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter.

Kemudian, Solar menjadi menjadi Rp6.800 per liter dari sebelumnya seharga Rp5.150 per liter.

 

Harga Pertalite Masuk JBKP

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan, menjelaskan bahwa harga pertalite masuk ke dalam Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP), sehingga berbeda mekanisme penghitungan harga BBM dengan Jenis BBM Umum (JBU).

"JBKP ini harganya ditentukan oleh pemerintah, karena menyangkut dengan beban kompensasi yang harus ditanggung oleh negara. Karena ini keputusan pemerintah, banyak yang dilibatkan kecuali Presiden yang minta," kata Mamit dikutip dari okezone, Minggu (11/9/2022).

Menurutnya juga, harga Pertalite masih di bawah harga perekonomian. "Karena saat ini juga harganya masih di bawah keekonomian ya. Jadi pemerintah akan berhitungnya secara rata-rata dalam 1 tahun seperti yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani (Menkeu)," katanya. n knt/oz/jk/rmc

Berita Terbaru

Sidak Takjil Pemkot Kediri Pastikan Jajanan Ramadan di Kota Kediri Aman dan Terawasi

Sidak Takjil Pemkot Kediri Pastikan Jajanan Ramadan di Kota Kediri Aman dan Terawasi

Senin, 23 Feb 2026 21:13 WIB

Senin, 23 Feb 2026 21:13 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Kediri - Pemerintah Kota Kediri memastikan keamanan jajanan takjil yang dijajakan selama bulan Ramadan melalui inspeksi mendadak (sidak) di…

Program Keluarga Harapan Plus Tahap 1 Tahun 2026 Kembali Digulirkan, Sasar 485 Lansia di Kota Kediri

Program Keluarga Harapan Plus Tahap 1 Tahun 2026 Kembali Digulirkan, Sasar 485 Lansia di Kota Kediri

Senin, 23 Feb 2026 21:09 WIB

Senin, 23 Feb 2026 21:09 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Kediri - Memasuki bulan Ramadhan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menyalurkan Program Keluarga Harapan (PKH) Plus Tahap I bagi lansia…

Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan Dalam Apel Pagi, Mbak Wali - Gus Qowim Percepat Pembangunan dan Turunkan Kemiskinan

Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan Dalam Apel Pagi, Mbak Wali - Gus Qowim Percepat Pembangunan dan Turunkan Kemiskinan

Senin, 23 Feb 2026 21:05 WIB

Senin, 23 Feb 2026 21:05 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Kediri - Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati memimpin apel pagi bersama jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota…

Kita Seperti Dijajah AS

Kita Seperti Dijajah AS

Senin, 23 Feb 2026 20:11 WIB

Senin, 23 Feb 2026 20:11 WIB

MUI Minta Kaji Ulang Perjanjian Dagang AS-Indonesia yang Salah Satu Kesepakatannya Menyebut Produk asal AS yang Masuk ke Indonesia tidak Memerlukan Sertifikasi…

Penebar Viral "Cukup..." Belum Berkontribusi Usai Gunakan Beasiswa LPDP

Penebar Viral "Cukup..." Belum Berkontribusi Usai Gunakan Beasiswa LPDP

Senin, 23 Feb 2026 20:08 WIB

Senin, 23 Feb 2026 20:08 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Ketua Divisi Hukum dan Komunikasi LPDP Mohammad Lukmanul Hakim mengatakan pihak LPDP bakal meminta keterangan AP hari ini. "Dalam…

Golkar Temukan Penerima Beasiswa LPDP Umumnya Orang Kaya

Golkar Temukan Penerima Beasiswa LPDP Umumnya Orang Kaya

Senin, 23 Feb 2026 20:05 WIB

Senin, 23 Feb 2026 20:05 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Golkar meminta syarat penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dievaluasi karena selama ini hanya bisa dipenuhi…