SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya sudah menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun 2022 sebesar Rp 10,6 triliun. Nilai tersebut bertambah Rp 200 milyar dari kekuatan APBD sebelumnya Rp 10,4 triliun.
Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti menerangkan, penambahan kekuatan APBD tersebut dialokasikan dalam beberapa sektor diantaranya di bidang sosial yang menyangkut dampak kenaikan BBM pada masyarakat.
“Terdapat program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan pada masyarakat terdampak kenaikan BBM, yakni pengemudi ojek online (ojol) dan nelayan,” ungkap Reni Astuti, Senin, (27/9) kemaren.
Menurut Reni nelayan dan ojol tersebut yang paling merasakan dampak kenaikan BBM bersubsidi. Sebab, mobilitas mereka sangat bergantung pada bahan bakar yang harganya kian melambung.
Reni melanjutkan bahwa APBD-P memberikan plot anggaran sebesar Rp 9,2 milyar. Dengan rincian Rp 8,9 milyar untuk ojol dan sisanya Rp 277 juta untuk para nelayan. Saat mengkonfirmasi ke Dinas Sosial terkait program bansos tersebut, Reni menuturkan bahwa Dinsos sudah memiliki data penerima.
“Namun, nominal tersebut bisa ditingkatkan karena adanya kemungkinan pertambahan data penerima BLT BBM. Kemarin kebetulan ada komunitas ojol yang memberikan data anggota mereka. Jika terdapat pengemudi ojol yang belum terdata, akan segera diproses,” kata Reni.
Reni mendesak Pemerintah Kota Surabaya agar program bantuan BLT BBM tersebut bulan Oktober sudah bisa terealisasi.
Sebelumnya, BLT BBM dari pemerintah pusat sudah diberikan pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sejak awal September. Namun, Reni menilai bahwa pembagiannya belum merata. Ia sempat mendata, dalam satu RT, dari 49 MBR hanya 19 yang mendapatkan bantuan.
Terkait ketidak merataan tersebut, Reni mengimbau pada pejabat kelurahan untuk tak segan blusukan ke warganya. Agar mampu mengenali warganya dan memiliki data akurat warga yang kurang mampu sehingga bisa ter-cover bantuan.
“Saya harap, bagi yang belum ter-cover bantuan dari pusat, bisa segera disentuh oleh Pemkot. Bisa dengan Belanja Tak Terduga (BTT),” ujar Reni.
Di sektor lain yang anggaran perubahannya juga cukup besar adalah urusan perbaikan jalan, saluran, dan irigasi. Ada kenaikan Rp 28 miliar dalam APBD perubahan. Dari semula Rp 938 miliar menjadi Rp 966 miliar. "Kita juga mendorong pengerjaan infrastruktur, karena masih ada sisa waktu 3 bulan. Masyarakat bisa turut mengawasi pengerjaan infrastruktur. Jika ada pelanggaran atau ketidaksesuaian, segera laporkan ke kanal-kanal Pemkot," imbau Reni.
Pada bidang kesehatan, ditujukan untuk program universal health coverage (UHC) atau jaminan kesehatan semesta. Dananya cukup besar, yakni Rp 500 miliar. Pemkot memberikan bantuan PBI yang preminya dibayar APBD. Tak ketinggalan, di bidang UMKM dan koperasi, Pemkot memberikan dukungan Rp 14,8 miliar untuk dana pemberdayaan.
Diungkapkan Reni, dewan mendorong Pemkot untuk menyerap APBD dengan maksimal di semua bidang. Tahun lalu, serapannya mencapai 90 persen. Tahun ini diharapkan mampu lebih dari angka tersebut. “Namun, jangan lupa, pastikan serapannya juga berkualitas,” katanya. Alq
Editor : Moch Ilham
