SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia membutuhkan dana sebesar Rp6.445 triliun sepanjang tahun 2020 hingga 2024.
"Dalam rangka mengejar pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, kita tahu pembangunan infrastruktur butuh pendanaan besar," kata Rionald dalam Sosialisasi UU Cipta Kerja terkait Lembaga Pengelola Investasi di Jakarta, Rabu (5/10/2022).
Baca Juga: Kemenkeu: Pemerintah Tarik Utang Baru Rp 107,6 Triliun di Awal Tahun
Rio menjelaskan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hanya mampu memenuhi sebesar 37% dari total kebutuhan pendanaan infrastruktur tersebut. Selanjutnya, badan usaha milik negara (BUMN) akan mengisi porsi sebesar 21% dari kebutuhan pendanaan pembiayaan infrastruktur itu.
Sementara itu, swasta akan memenuhi porsi 42 persen dari total kebutuhan pendanaan pembangunan infrastruktur dari 2020 sampai 2024 itu.
"APBN tidak cukup untuk memenuhi itu semua. APBN hanya sekitar 37 persen dan BUMN 21 persen, sehingga kita harapkan swasta bisa memenuhinya," ujarnya.
Baca Juga: Menkeu Gelontorkan BLT Baru Rp 11,25 Triliun, Dapat Rp 200 Ribu per Bulan
Menurut Rionald, pembangunan infrastruktur ini sangat penting untuk mengoptimalkan potensi lain yang dimiliki Indonesia yaitu pertumbuhan ekonomi yang baik dan jumlah penduduk yang banyak. Pertumbuhan ekonomi Indonesia konsisten di atas lima persen selama kurun waktu 2016 sampai 2022, kecuali ketika mengalami krisis pandemi COVID-19.
Meski ekonomi Indonesia sempat terkontraksi selama pandemi COVID-19, namun saat ini PDB riil telah kembali ke level prapandemi karena didukung oleh konsumsi, investasi, ekspor, dan manufaktur.
Baca Juga: Kemenkeu Jawa Timur Beri Gelar Kapolda Jatim 'Relawan Pajak'
Masa pemulihan di Indonesia pun semakin terakselerasi yang ditandai dengan pemerintah yang telah berani menargetkan pertumbuhan ekonomi untuk tahun depan mencapai 5,3 persen. Kemudian, pembangunan infrastruktur ini akan mengoptimalisasi sebanyak 165 juta middle class dan aspiring middle class yang memiliki potensi sebagai motor pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, dari potensi proyek domestik, potensi proyek kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) infrastruktur di bidang pekerjaan umum dan perumahan sepanjang 2020-2024 mencapai Rp541 triliun. jk
Editor : Redaksi
