SURABAYAPAGI.COM : Kini ada kekhawatiran saldo APBN menipis, defisit menembus 3 persen, hingga isu APBN 2026 jebol. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah, menanggapi kritik dan peringatan dari pengamat maupun akademisi justru patut diapresiasi sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi fiskal negara.
"Kita patut mengapresiasi dan merespons secara bijak berbagai kritik serta alarm kewaspadaan dari para pengamat dan akademisi. Saya memandang hal tersebut sebagai bentuk kepedulian dan rasa sayang. Yang justru perlu dikhawatirkan adalah apabila masyarakat sudah apatis dan enggan menyampaikan pandangan. Situasi seperti itulah yang tidak kita inginkan," kata Said dalam keterangannya, Senin (11/5/2026).
Said menjelaskan di tengah berbagai kekhawatiran tersebut, perekonomian Indonesia justru mencatat pertumbuhan sebesar 5,6 persen. Menurutnya, pertumbuhan itu didorong oleh faktor musiman Ramadan dan Lebaran yang meningkatkan konsumsi rumah tangga dan menggerakkan sektor industri, perdagangan, transportasi, hotel, serta restoran.
Selain itu, realisasi belanja pemerintah yang lebih cepat dari biasanya juga ikut menopang pertumbuhan ekonomi. Pada kuartal I 2026, belanja pemerintah tercatat tumbuh 21,81 persen secara tahunan dan berkontribusi sebesar 1,26 persen terhadap pertumbuhan ekonomi.
"Strategi ini patut kita apresiasi," ujarnya.
Ia juga menyoroti sejumlah indikator ekonomi yang masih menunjukkan ketahanan yang cukup baik. Neraca perdagangan, kata dia, masih mencatat surplus sebesar 5,5 miliar dolar AS dan telah positif selama 71 bulan berturut-turut. Pertumbuhan kredit perbankan juga masih bergerak positif.
Di sisi fiskal, pendapatan negara pada kuartal I 2026 mencapai Rp 574,9 triliun atau tumbuh 10,5 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Penerimaan pajak tercatat sebesar Rp 394,8 triliun, tumbuh 20,7 persen secara tahunan.
"Memang terdapat selisih antara kurang bayar dan lebih bayar, tetapi dari selisih tersebut pemerintah justru memperoleh surplus kurang bayar sebesar Rp13,38 triliun. Dengan demikian, pemerintah masih memiliki 'tabungan' pajak," tutur Said.
Menurutnya, tantangan utama saat ini berada pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), khususnya akibat penurunan lifting migas dan rendahnya harga Indonesian Crude Price (ICP). Meski demikian, ia meyakini kondisi tersebut akan membaik pada kuartal II 2026 seiring kenaikan harga minyak dan pemulihan aktivitas hulu migas.
Said menambahkan, realisasi belanja negara hingga kuartal I 2026 mencapai Rp 815 triliun atau tumbuh 31,4 persen secara tahunan. Sebagian besar berasal dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 610,3 triliun yang digunakan untuk membiayai berbagai program prioritas.
"Bahwa dalam tata kelola program prioritas perlu ada pembenahan, tentu itu harus menjadi catatan buat kementerian, dan badan teknis, terutama Badan Gizi Nasional, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Desa," lanjutnya.
Ia mengakui strategi percepatan belanja tersebut berdampak pada pelebaran defisit APBN. Namun, defisit sebesar Rp 240,1 triliun atau setara 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih dinilai aman.
"Akan tetapi porsi ini saya menilai masih pada rentang terkendali," tegasnya.
Dalam APBN 2026, defisit direncanakan sebesar Rp 689,1 triliun atau 2,68 persen PDB. Menurut Said, dengan kebijakan refocusing anggaran dan pengelolaan fiskal yang hati-hati, defisit justru berpotensi lebih rendah dari target, yakni sekitar 2,56 persen PDB atau setara Rp 658,3 triliun. n erc, jk, rmc
Editor : Redaksi
