Verifikasi Administrasi Parpol via Video Call, Bawaslu Tegur 10 KPU Daerah

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Komisioner Bawaslu Puadi. SP/BWL
Komisioner Bawaslu Puadi. SP/BWL

i

SURABAYAPAGI, Jakarta – Penggunaan metode video call dalam memverifikasi data ganda keanggotaan partai politik (parpol) calon peserta Pemilu Serentak 2024 yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinyatakan melanggar adminsitrasi pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

 Untuk itu, Bawaslu menjatuhkan sanksi teguran tertulis kepada sejumlah KPU kabupaten/kota setelah terbukti melanggar verifikasi administrasi lewat video call. Tindakan tersebut dinilai tak memiliki dasar hukum.

"Merujuk pada 10 putusan Bawaslu Provinsi, terbukti bahwa KPU kabupaten/kota melakukan pelanggaran administrasi pemilu. Atas tindakan KPU Kab/kota tersebut majelis pemeriksa Bawaslu Provinsi memberikan sanksi teguran tertulis," Komisioner Bawaslu Puadi, kemarin

"Sanksi teguran tertulis ini adalah bentuk peringatan yang harus diperhatikan oleh semua jajaran KPU agar tidak melakukan tindakan yang bersifat tidak prosedural dan bekerja berdasarkan ketentuan perundang-undang," sambungnya.

Puadi menegaskan video call yang dilakukan oleh anggota KPU di 10 Kabupaten/Kota pada tanggal 5-7 September 2022 saat proses verifikasi administrasi itu bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022.

Ia menilai sanksi berupa teguran tertulis sudah tepat sebab Bawaslu berkewajiban mengingatkan anggota KPU untuk memenuhi amanat jabatannya agar terhindar dari penyalahgunaan.

Meskipun, Puadi juga mengakui bahwa kesalahan administrasi itu memang dilakukan oleh KPU, namun sanksi moral ini dianggap sudah memiliki nilai manfaat yang tepat.

"Lagi pula kalau diberikan sanksi perbaikan administrasi tidak mungkin dilakukan karena perbuatannya telah selesai dilakukan sehingga tidak perlu dilakukan karena alasan kemanfaatan dan demi kelancaran pelaksanaan tahapan," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, KPU telah mengeluarkan surat edaran yang memperbolehkan vermin dilakukan secara jarak jauh lewat video call.

Padahal, kata Puadi, berdasarkan aturannya, video call hanya bisa dilakukan pada verifikasi faktual. Hal itu mengacu pada Pasal 39 Ayat 1 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022.

Puadi menyebut temuan itu telah dilaporkan kepada KPU beserta saran perbaikannya. Namun, saran yang pihaknya sampaikan tidak ditindaklanjuti oleh KPU.

Sampai saat ini pihaknya menemukan pelanggaran verifikasi administrasi di 10 Provinsi. Beberapa di antaranya Sumatera Selatan, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), DKI Jakarta dan Jawa Tengah (Jateng).

Berita Terbaru

Tak Ingin Tersisih, Pemkab Madiun Dorong Investor Gandeng Pelaku UMKM 

Tak Ingin Tersisih, Pemkab Madiun Dorong Investor Gandeng Pelaku UMKM 

Kamis, 19 Nov 2026 22:16 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 22:16 WIB

‎‎SURABAYAPAGI.com, Madiun - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun tidak ingin kehadiran investor dan perusahaan besar justru membuat pelaku Usaha mikro, kecil, …

Warga Babatan Wiyung Minta SMA Negeri, Mas Cahyo Dorong Sinergi Pemprov dan Pemkot

Warga Babatan Wiyung Minta SMA Negeri, Mas Cahyo Dorong Sinergi Pemprov dan Pemkot

Kamis, 19 Nov 2026 19:22 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 19:22 WIB

SURABAYAPAGI.COM, SURABAYA — Kebutuhan sekolah menengah atas (SMA) negeri di wilayah Wiyung menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan warga RW 1 Kelurahan B…

Bank Jatim Perkuat UMKM, Buka Peluang Pasar Melalui Misi Dagang dan Investasi Pemprov Jawa Timur

Bank Jatim Perkuat UMKM, Buka Peluang Pasar Melalui Misi Dagang dan Investasi Pemprov Jawa Timur

Kamis, 19 Nov 2026 16:48 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 16:48 WIB

SurabayaPagi, Surabaya - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pelaku usaha mikro, kecil,…

Harkannas Jatim 2026, Surabaya Berhasil Promosikan Wisata Bahari Berbasis Kelautan dan Perikanan

Harkannas Jatim 2026, Surabaya Berhasil Promosikan Wisata Bahari Berbasis Kelautan dan Perikanan

Kamis, 19 Nov 2026 15:23 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 15:23 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Dalam rangka peringatan Hari Ikan Nasional (Harkannas) Jawa Timur 2026, Kota Surabaya berhasil memboyong dua penghargaan sekaligus…

Perkuat Pasokan Pangan, Pemkot Surabaya Raih Dua Penghargaan Pengendalian Inflasi Terbaik di Jatim

Perkuat Pasokan Pangan, Pemkot Surabaya Raih Dua Penghargaan Pengendalian Inflasi Terbaik di Jatim

Kamis, 19 Nov 2026 14:53 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 14:53 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meraih dua penghargaan sekaligus dalam pengendalian inflasi tingkat Jawa Timur (Jatim). Capaian…

Pemkot Malang Dorong Masyarakat Produktif dan Bijak Manfaatkan Teknologi AI

Pemkot Malang Dorong Masyarakat Produktif dan Bijak Manfaatkan Teknologi AI

Kamis, 19 Nov 2026 14:44 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 14:44 WIB

SURABAYAPAGI.com, Malang - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Teknologi…